Clik here to view.
KONFRONTASI- Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menjelaskan bahwa presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang merujuk pada hasil pemilu 2014, merupakan kejahatan dan akal-akalan partai lama bermental Orde Baru, Orbarian, untuk membendung kiprah partai baru saat pemilu 2019 mendatang.
“Presidential threshold ada sampai 20-25 persen itu adalah akal-akalan partai lama untuk membuat oligarki dan kartel politik bertahan serta memeras pengusaha, mereka seperti tidak nyaman, lalu mencoba membatasi partai baru agar tak muncul figur lain di 2019 dan seterusnya,” jelas Adi dalam diskusi Redbons yang digelar di redaksi Okezone, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Fraksi Hanura dan Fraksi PAN di DPR RI meminta Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU) Pemilu yang kini sedang dibahas, untuk menghapus aturan soal ambang batas atau PT, sebab sejak diterapkannya PT dalam pemilu, banyak suara rakyat yang hilang setiap pelaksanaan pemilu legislatif.
Pasal 393 di dalam RUU Pemilu yang menyebutkan adanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 3,5 persen dari jumlah suara sah peserta pemilu untuk masuk ke dalam DPR atau sama dengan jumlah yang sama seperti pada Pemilu 2014, dijamin hanya hasilkan oligarki, kartel politik dan pemerasan kepada pengusaha selain tidak akan mampu menyederhanakan atau mengurangi jumlah parpol.
“Saya rasa tidak perlu lagi ada parliamentary threshold, jangan partai besar merasa dirinya sudah besar, kita samasama berjuang untuk negara. Jangan ada dusta diantara kita,” tegas Ketua umum Hanura, Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara III, Lantai 8, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Untuk mendukung keinginannya itu, Oesman akan mengkomunikasikan gagasan itu kepada para Ketua-ketua umum partai politik lainnya. “Kami akan coba bicara dengan ketua- ketua umum partai lain,”pungkasnya. fan/AR-3
