Pemikir dan peneliti Indonesia, Benedict Richard O'Gorman Anderson atau Benedict Anderson meninggal dunia di Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu (12/12) jam 11:30 WIB.

Jenazah kini disemayamkan di Surabaya.

Kabar meninggalnya Anderson berasal dari akun Twitter dan Facebook resmi penerbit Marjin Kiri yang akan meluncurkan buku Anderson di Indonesia berjudul "Di Bawah Tiga Bendera".

Kedatangan Benedict Anderson ke Indonesia dalam rangka memenuhi peluncuran buku tersebut.

Kamis (10/12) lalu, Anderson juga baru memberi kuliah umum di Universitas Indonesia tentang "Anarkisme dan Sosialisme".

Dalam akun Facebooknya, penerbit Marjin Kiri, mengatakan bahwa, Anderson "meninggal dunia dini hari tadi di sebuah hotel di daerah Batu, Malang, saat beristirahat sehabis...berjalan-jalan."

Anak angkat Ben Anderson, Wahyu Yudistira mengatakan, Anderson tak memiliki penyakit khusus saat meninggal.

"Usianya sudah lanjut, capek saja, kelelahan," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, Anderson berada di Jawa Timur untuk berjalan-jalan, bernostalgia di tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya, seperti Museum Mpu Tantular di Sidoarjo atau Candi Belahan di Mojokerto.

Minggu pagi, jenazah Anderson dibawa ke Surabaya dari Malang, dan, sesuai permintaannya, Anderson ingin dikremasi dan abunya disebarkan di Laut Jawa.

"Keluarga sudah diberitahu. (Mereka) Diusahakan secepatnya ke Indonesia. Saya dan keluarga kami sedang mengurus keperluan untuk kremasi," kata Wahyu.

Semasa hidupnya, Anderson adalah pengkaji Asia Tenggara paling terkemuka di dunia. Bukunya, "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism" adalah karya klasik dalam ilmu sosial dan ilmu politik.

Karya-karya Anderson lainnya termasuk Java in a Time of Revolution, Debating World Literature, dan Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia.

Anderson pernah dicekal pada masa Orde Baru, dan dia baru boleh kembali ke Indonesia pada 1999.

Benedict Richard O'Gorman Anderson atau Ben Anderson tutup usia di Kota Batu Malang, Ahad (13/12). Sebelum meninggal Ben Anderson seorang ahli Indonesia dari Universitas Cornell, Amerika Serikat, terlihat sehat.  

Ben Anderson menginap di kamar 143 Hotel Royal Orchid, Kota Batu. Setelah peluncuran buku Nasionalisme dan Anarkisme di Universitas Indonesia, Ben menyempatkan diri liburan ke Jawa Timur. Sempat berkunjung ke Surabaya, Ben kemudian beristirahat di Kota Batu.

Humas Polres Batu menceritakan kegiatan Ben sebelum meninggal dunia. Pada pukul 19.00 WIB, Sabtu kemarin, Ben bersama asistennya Edward dan supirnya Sugito masuk Hotel Royal Orchid. Pada pukul 20.00 WIB, Ben makan malam, lalu naik ke kamarnya untuk tidur.

"Pada pukul 23.00 Edward terbangun karena suara dengkuran Ben," kata AKP Waluyo, Kepala Bagian Humas Polres Kota Batu, Ahad (13/12).

Setelah beberapa kali dibangunkan, Ben tidak kunjung bangun. Edward memutuskan untuk menunggu selama 10 menit. Lalu dengkuran Ben sempat berhenti dan nafasnya terputus-putus, tidak lama kemudian nafasnya berhenti.

Edward langsung menelpon resepsionis mengatakan ada pasien yang membutuhkan dokter. Pihak hotel pun menelpon Rumah Sakit Baptis. Ben kemudian dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Setelah diperiksa organ vitalnya, Ben dinyatakan meninggal dunia.

Waluyo mengatakan dua kali dalam satu tahun Ben datang ke Indonesia. Saat memberi kuliah di UI Ben juga masih bugar dan sehat. Waluyo mengatakan saat makan malam pun Ben makan yang disajikan hotel. Ditanya rumah sakit apa saja yang tidak mengangkat telpon ketika Edward mencari rumah sakit, Waluyo mengatakan tidak mengetahuinya.

"Kami tidak tahu ada rumah sakit yang tidak mengangkat telpon, kami hanya mengumpulkan data-data kronologis sebelum kematian beliau," kata Waluyo.

Saat ini jenazah Ben disemayamkan di Rumah Duka Adi Jasa, Jalan Demak, Surabaya. Ronnya Agustinus dari Penerbit Marjin Kiri mengabarkan Ben sebelumnya berjalan-jalan ke Surabaya dan beristirahat di Kota Batu.

Ben ke Indonesia untuk mengisi kuliah umum bertema anarkisme dan nasionalisme di kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 10 Desember 2015. Kegiatan ini diselenggarakan oleh penerbit Marjin Kiri, Program Studi Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dan Majalah Loka.Ben Anderson adalah ilmuwan terkemuka dalam studi tentang Indonesia. Karya-karyanya banyak yang menjadi karya klasik wajib dibaca oleh kaum akademisi Indonesia. Ia berkarya dan mulai menulis penelitian-penelitian tentang Indonesia sejak awal  1960. Benedict R. O’Gorman Anderson lahir di Provinsi Yunnan, Cina. Ia menjabat sebagai Profesor Aaron L. Binenkorb pada studi internasional, profesor pada bidang pemerintahan dan studi Asia serta masih menjabat sebagai direktur di Cornell Modern Indonesia Project.

Ia sempat dilarang masuk ke Indonesia oleh Soeharto karena tulisanya yang disebut "Cornell Paper" soal Gerakan Partai Komunis Indonesia pada 1965. Dia baru berkunjung lagi ke Indonesia pada 1999 saat pemerintahan Soeharto jatuh.

 Benedict Richard O'Gorman Anderson atau Ben Anderson, ahli Indonesia dari Universitas Cornell, Amerika Serikat, menutup mata pada usia 79 tahun. Tokoh yang lahir di Kunming, Tiongkok, ini adalah salah satu cendekiawan yang pemikirannya turut mempengaruhi teori-teori tentang Indonesia. Pemikirannya yang kritis sempat membuatnya dilarang untuk menginjakkan kaki di Indonesia pada era Presiden Soeharto.

Tempo edisi 15 Agustus 1981, menceritakan pengalaman Ben Anderson ditolak masuk ke Indonesia oleh petugas imigrasi. Alasannya sederhana: ia dianggap terlalu sering mengecam pemerintah Indonesia terutama soal Timor Timur.

Pada 2 Agustus, ketika ia menginjakkan kakinya di Halim Perdanakusuma, Anderson diminta untuk kembali terbang meninggalkan Indonesia. Menurut Kepala Humas Imigrasi saat itu, Subagio, ia diterbangkan kembali karena terlalu keras mengkritik pemerintah Indonesia.

Padahal Anderson telah mengantongi izin visa dari pemerintah. Namun, karena dianggap masih terus 'menjelek-jelekkan' Indonesia, ia pun kembali dilarang masuk. Seorang perwira tinggi yang diwawancarai Tempo saat itu juga menganggap Anderson lebih layak disebut politikus dibandingkan ilmuwan.

Anderson bersama Ruth McVey termasuk di antara sekelompok sarjana yang menyusun suatu makalah yang terkenal sebagai Cornell Paper. Makalah ini berisi analisis tentang peristiwa G30S, dan menyimpulkan bahwa G30S adalah persoalan internal angkatan darat dan Partai Komunis Indonesia dianggap tidak terlibat.

Benedict Anderson meninggal dunia pada Minggu dinihari, 13 Desember 2015, di Batu, Jawa Timur. Ben ke Indonesia untuk mengisi kuliah umum bertema anarkisme dan nasionalisme di kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 10 Desember 2015. Kegiatan ini diselenggarakan penerbit Marjin Kiri, Program Studi Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dan majalah Loka.

KONFRONTASI - Salut dengan TNI Angkatan Laut (AL) yang dengan semangat dan visinya bisa mempercepat terwujudnya poros maritim Indonesia. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, saat menjadi pembicara kunci saat seminar "Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" di Balai Samudera, Jakarta, Selasa (15/12).

"Di Amerika Serikat itu Navy Seal itu paling tangguh. Di Indonesia juga harus begitu, AL-nya harus semakin kuat dan tangguh. Kalau di ASEAN, AL sudah lumayan kuat," kata Rizal

Rizal pun menegaskan TNI AL perlu diperkuat dengan cara menambah armada yang lebih modern dan jumlah pasukannya yang lebih besar. Tujuannya kata mantan menko perekonomian era presiden Abdurrahman Wahid ini agar kekuatannya yang semakin besar dan dihormati di kawasan.

Pasalnya, untuk urusan kawasan dan dunia saat ini TNI AL Indonesia sudah mampu menunjukkan taringnya dalam hal diplomasi maritim. Hal itu bisa terlihat di setiap kegiatan-kegiatan Internasional seperti latihan bersama untuk melakukan operasi yang diantaranya dilakukan bersama Amerika Serikat dan Cina.

"Asia tenggara makin lama makin jadi wilayah perebutan pengaruh antara kekuatan besar didunia. Makanya AL harus tingkatkan terus kekuatan diplomasi maritimnya," kata Rizal

Dengan menguatkan diplomasi maritimnya, maka stabilitas kawasan terutama ASEAN bisa kondusif dan damai.

"Salut dengan TNI AL soal diplomasi maritimnya, ini harus terus diperkuat. Nanti rencana April 2016 akan ada latihan komodo exercise yang diikuti 36 negara. Ini akan kembali tunjukkan  diplomasi dan kekuatan AL Indonesia," demikian Rizal.[ian/rm]

KONFRONTASI-Sebuah informasi mengenai adanya pertemuan antara Chairman Of The Board Freeport McMoran Inc, James R Moffet, dengan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla diungkap Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade. Menurutnya, pertemuan berlangsung beberapa waktu lalu saat James Moffet berkunjung ke Indonesia.

Keluarga Jusuf Kalla dimaksud adalah keponakan JK bernama Erwin Aksa dan adik iparnya Aksa Mahmud. Saat itu, pertemuan berlangsung di Kantor Bosowa di Gedung Menara Karya lantai 10, Jakarta.

“Ini jelas jadi pertanyaan besar masyarakat dan tentunya kami. Disaat ramainya isu perpanjangan kontrak karya Freeport, mereka buat pertemuan,” ucap Andre saat dihubungi, Kamis (17/12).

“Kan jadi tanda tanya besar, kenapa James Moffet harus ketemu Aksa. Apakah ini bagian lobi-lobi Freeport,” tambahnya.

Ia menduga pertemuan itu merupakan bagian dari strategi memuluskan perpanjangan PT Freeport Indonesia. Maka dilobilah melalui pihak-pihak yang dianggap dekat dengan Wapres JK.

Partai Gerindra, lanjut Andre, mendesak DPR RI segera membentuk Pansus Freeport untuk mengungkap pertemuan tersebut. Pansus Freeport diharapkan juga sekaligus dapat memutus mata rantai mafia dan pemburu rente yang selama ini berhubungan dengan Freeport.

“Di Pansus, pertemuan (Moffet-keluarga JK) itu bakal bisa terkuak untuk apa. Tidak mungkin James Moffet mendatangi kedua orang tersebut jika keduanya bukan dari keluarga dekat wapres JK, sehingga pertemuan tersebut harus ada penjelasannya,” kata dia.

Melalui Pansus Freeport, Andre berharap nantinya kebenaran informasi tersebut terungkap. Termasuk misalnya terkait dugaan diskriminasi sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, di minimarket Freeport.

“Ada juga isu kalau katering di Freeport dikuasai oleh Surya Paloh. Jadi di Pansus harus diungkap. Ini juga bisa dijadikan pertimbangan oleh presiden agar perpanjangan Kontrak PT Freeport harus dipikirkan dengan betul sesuai fakta-fakta nanti. Kalau bisa ya tak usah diperpanjang,” pungkasnya.[mr/aktual]

KONFRONTASI-DPR terus didesak untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) Freeport untuk membongkar pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, selama beberapa minggu terakhir DPR disibukkan dengan perkara Ketua DPR yang dituding melanggar etika, terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD.

Sementara itu, parlemen lupa dengan penyimpangan dan pelanggaran konstitusi oleh eksekutif yang secara diam-diam memberikan sinyal perpanjangan kontrak Freeport.

Lebih mengherankan, kata Pangi, pelapor yang menuding Ketua DPR melanggar etik malah juga melanggar undang-undang dengan bukti surat tertanggal 7 Oktober.

“Saya kira Pansus Freeport perlu dibentuk sebagai proses tekanan politik dan dilanjutkan pada proses hukum untuk penyelidikan dugaan perselingkuhan eksekutif dengan Freeport,” ujar Pangi di Jakarta, Jumat (18/12).

Lebih lanjut, Pangi mengungkapkan adanya skenario dan permainan politik agar DPR sibuk mengurus moralnya sehingga rabun mengawasi pemerintah.

Padahal, banyak kinerja dan kebijakan pemerintah yang harus dikritisi. Seperti, serapan anggaran dan program yang tidak tepat sasaran, namun tidak mendapat pengawalan dan tekanan publik.

“Sekarang siapa yang bisa kita harapkan mengawasi eksekutif bekerja ketika DPR sudah distrust publik,” ketusnya.[mr/akt]

KONFRONTASI- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengaku mendapatkan informasi adanya pertemuan antara Chairman Of The Board Freeport McMoran Inc, James R Moffet atau Jim Bob dengan keluarga Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Dan JK kini dalam sorotan publik karena warna wilayah politiknya jadi abu-abu. Rakyat ingin semuanya putih dan transparan, bukan abu-abu dan tidak transparan..

Menurutnya pihak keluarga JK yang ditemui oleh Jim Bob adalah adik ipar JK yakni Aksa Mahmud dan keponakannya JK bernama Erwin Aksa. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Bosowa di Gedung Menara Karya lantai 10, di Jakarta saat James Moffet berkunjung ke Indonesia.

"Ini jelas jadi pertanyaan besar masyarakat dan tentunya kami. Disaat ramainya isu perpanjangan kontrak karya Freeport, mereka buat pertemuan," kata Andre saat dihubungi, Kamis (17/12/2015).

Dia mengatakan, pertemuan antara pihak Jim Bob dengan keluarga JK dicurigai membawa misi tertentu khususnya terkait masa depan PT Freeport.

"Kan jadi tanda tanya besar, kenapa James Moffet harus ketemu Aksa. Apakah ini bagian lobi-lobi Freeport," katanya.

Andre menduga pertemuan itu merupakan bagian dari strategi memuluskan perpanjangan PT Freeport Indonesia. Sebab dengan mendekati keluarga JK yang merupakan Wapres diharapkan lobi-lobi terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport berjalan mulus.

Andre meminta Partai Gerindra di DPR untuk mendorong dibentuknya panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki soal kasus lobi-lobi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Pansus Freeport diharapkan sekaligus dapat memutus mata-rantai mafia dan pemburu rente yang selama ini berhubungan dengan Freeport.

"Di Pansus, pertemuan (Moffet-keluarga JK) itu bakal bisa terkuak untuk apa. Tidak mungkin James Moffet mendatangi kedua orang tersebut jika keduanya bukan dari keluarga dekat wapres JK, sehingga pertemuan tersebut harus ada penjelasannya," kata dia.

Andre menegaskan, dalam Pansus Freeport itu berharap nantinya kebenaran informasi tersebut terungkap. Termasuk misalnya terkait dugaan diskriminasi sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

"Ada juga isu kalau katering di Freeport dikuasai oleh Surya Paloh. Jadi di Pansus harus diungkap. Ini juga bisa dijadikan pertimbangan oleh presiden agar perpanjangan Kontrak PT Freeport harus dipikirkan dengan betul sesuai fakta-fakta nanti. Kalau bisa ya tak usah diperpanjang," pungkasnya.

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk merespon hasil dari panitia khusus (pansus) Pelindo II DPR yang merekomendasikan mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

Presiden juga didesak para demonstran an aktivis untuk memecat/mencopot Menteri ESDM Sudirman said karena konlfik kepentingan sebab dia atau kelompok bisnisnya punya lahan tambang dekat Freeport, dan diberitakan bakal raih keuntungan dari perpanjangan kontrak Freeport..

"Menteri BUMN dan Dirut Pelindo ini kan sudah sangat lama disorot, tetapi didiamkan. Lalu isu ini sengaja ditenggelamkan melalui kasus Setya Novanto," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).

Dia mengatakan, pangkal permasalahan yang belakangan mencuat ke permukaan adalah kasus Pelindo II. Namun kasus tersebut sengaja ditenggelamkan dengan kasus Freeport yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto yang sengaja digulirkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Tom mengatakan pada saat itu, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso ingin membongkar kecurangan demi kecurangan yang dilakukan RJ Lino. Namun Budi Waseso terpental karena kuatnya beking Lino.

"Rekomendasi Pansus Pelindo ini pembuktiannya, berani tidak Jokowi mengganti Rini Soemarno dan Lino demi kepentingan rakyat Indonesia. Kalau dirunut ke belakang, Buwas kan bermaksud membongkar Pelindo, kan publik melihat siapa saja yang ditelepon Lino. Buwas akhirnya terpental," beber Tom.

Menurutnya, kasus Freeport sendiri memang sengaja digulirkan untuk menutupi sejumlah kasus-kasus yang dilakukan sejumlah menteri di kabinet Jokowi-JK.

"Soal Freeport, kan kita juga tahu bagaimana surat 7 Oktober yang dikeluarkan Sudirman Said, ketika Menteri ESDM jawab perusahaan asing (Freeport). Masa kita dibodoh-bodohi terus sama hal-hal seperti ini," katanya.

DEMONSTRAN DESAK JOKOWI

Presidium Solidaritas Untuk Pergerakan Aktifis Indonesia (Suropati), meminta Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle Menteri ESDM Sudirman Said. "Sudirman Said harus di reshuffle," ucap koordinator Suropati, Aditya Iskandar di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Dia mengatakan pencopotan Sudirman dilakukan karena dirinya telah melangkahi kewenangannya dengan memberikan surat jaminan perpanjangan kontrak karya kepada pihak Freeport Aditya menilai, kontrak karya itu PT Freeport sama sekali tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Hal itu dikarenakan kekayaan negara dalam hal ini tambang emas di Papua, tidak diberdayakan sesuai amanat Konstitusi UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat 3 yang isinya segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Kita lihat, orang-orang Papua di sana sengsara karena alamnya rusak. Gunung emasnya dikeruk, tapi kesejahteraan rakyat tidak ada. Semua hasilnya hanya untuk memakmurkan koorporasi asing," imbuhnya.

Selain Sudirman Said, Aditya juga mengharapkan kepada Presiden Joko Widodo berani menumpas semua orang yang mencoba mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan tanpa tujuan mensejahterkan rakyat Indonesia.

"Semua yah, Jokowi harus berani menumpas semua orang baik itu mafia bahkan menteri sekalipun, kalau mereka memanfaatkan kekayaan sumber daya alam kita hanya untuk kekayaan pribadi," katanya. (INL/Kf)

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk tidak ragu menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Pelindo II demi tegaknya keadilan bagi masyarakat. Inilah korupsi politik sekaligus korupsi struktural elite kerah putih.

"RJ Lino (Dirut Pelindo II) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Itu artinya rekomendasi Pansus Pelindo II sudah benar karena isinya salah satu pemecatan dan pengusutan kasus Pelindo yang merugikan negara," kata pengamat politik Masnur Marzuki saat dihubungi wartawan, Sabtu (19/1/2015).

Diharapkannya, penetapan tersangka ini semakin membuat terang polemik selama ini yang pada mulanya dibongkar oleh komjen Budi Waseso. "Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," katanya.

Sebelumnya Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengingatkan Jokowi wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR jika presiden benar-benar menaati konstitusi dan Undang-undang (UU) yang berlaku.

"Ini pansus angket jadi punya tahapan. Pembuktian pelanggaran konstitusi dan peraturan undang-undang sudah ada dasar hukumnya. Kalau presiden mau dengar silakan, sehingga tentu saja kalau presiden taat konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Wajib hukumnya presiden menindaklanjuti rekomendasi DPR," ucap Rieke.

Anggota Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II, Masinton Pasaribu, menilai, Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino selama ini mendapat perlindungan dari penguasa untuk lolos dari jeratan hukum yang dia perbuat.

KONFRONTASI-KPK telah menetapkan Dirut Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka skandal korupsi pengadaan alat berat crane yang diduga menggerogoti uang negara Rp60 miliar. indakan KPK tersebut menuai apresiasi dari anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDIP. Selain itu, Rieke juga akan terus mendesak KPK membidik Menteri BUMN Rini Soemarno (Rinso).

Rieke selaku Ketua Pansus Angket (DPR RI) kasus Pelindo II, minta KPK harus berani membongkar dugaan kasus-kasus korupsi lebih besar di Pelindo II –selain pengadaan crane– hingga negara dirugikan triliunan. Peran Menteri Rini Soemarno disebut sangat besar berada dibelakang skandal mega proyek di perusahaan BUMN ini.

“KPK juga harus berani mengungkap indikasi keterlibatan para pejabat negara yang juga disebut-sebut oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, ikut mengintervensi pembongkaran kasus di Pelindo II yang berujung pencopotan jenderal bintang tiga  dari jabatannya sebagai Kabareskrim (Konjen Budi Waseso, red),” kata Rieke di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Nama-nama yang dimaksud Rieke itu sudah disebutkan jelas oleh anggota Pansus Angket Pelindo II di DPR RI pekan lalu. Skandal megaproyek tersebut terkait perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan dengan pihak asing, yaitu JICT dan New Priok. Mantan anggota KPK Erry Riyana –selaku Ketua Oversight Commitee bentukan RJ Lino– ikut mendorong mega proyek itu. Namun, perpanjangan kontrak JICT yang merugikan negara ini sempat dipersoalkan Komisaris Utama Pelindo II yang baru –mantan komsioner KPK– Tumpak Hatorangan.

Pansus DPR, ditegaskan Rieke, siap bekerjasama dengan KPK, untuk mengungkap dugaan skandal besar yang dilakukan Meneg Rini Soemarno. Sebab, melanggar dan melawan konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU KKN, UU Pelayaran dan peraturan perundangan.

“KPK menetapkan Dirut PT Pelindo II sebagai tersangka, ini jadi bukti dan sekaligus konfirmasi bahwa Pansus Angket Pelindo II bekerja objektif,” ujar Rieke.

Sehingga, lanjut Rieke, rekomendasi Pansus Angket Pelindo II yang disampaikan dan ditetapkan dalam rapat paripurna di DPR RI harus dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo.

“Karena sifatnya mengikat secara ketatanegaraan. Dan, setiap pernyataan pernyataan dari siapa pun seyogyanya harus menghormati apa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh DPR,” tegas Rieke.

“Mohon dukungan dan pengawalan dari seluruh rakyat Indonesia untuk ikut berjuang menyelamatkan aset negara,” pungkasnya.

Tentu, skandal perpanjangan kontrak ini sarat permainan fee mega proyek, bagi-bagi saham patgulipat, manipulasi aset negara dan tipu-tipu akuntabilitas.[mr/licom]

KONFRONTASI -  Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyindir pejabat-pejabat di dalam pemerintahan yang hanya menjadikan revolusi mental sebagai slogan, tanpa diikuti upaya nyata perubahan pola pikir dan tingkah laku. Untuk mengubah itu, kata dia, dibutuhkan satu hal yang dia sebut "angin dari luar".

"Itulah sebabnya kita gunakan 'angin dari luar' untuk perubahan dengan Rajawali ngepret. Katanya revolusi mental, (tetapi) masih main proyek. Katanya revolusi mental, tetapi masih KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)," ujar Rizal dalam acara Pra Kongres Ilmu Pengetahuan di Kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Menurut Rizal, harus ada etika baru di dalam pemerintahan. Para pejabat negara, kata dia, harus berhenti main-main di dalam program-program pemerintah berupa pembagian proyek-proyek pembangunan. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga meminta para pejabat negara tidak melakukan nepotisme di pemerintahan dan di badan usaha milik negara (BUMN).

"Kalau bapaknya pejabat, anaknya (pasti) pengusaha. Jangan, dong. Berhentilah main yang enggak-enggak. Rakyat kita tuh udah susah. Jangan merasa duit negara duit nenek moyang kamu. Itu yang musti di-kepret," kata dia.

Rizal mencontohkan salah satu kasus yang mencerminkan KKN di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut dia, pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II itu sudah dikuasai oleh raja-raja kecil. "Termasuk yang Tanjung Priok, itu rebutan rezeki. Kenapa di (waktu inap barang atau dwell time) kita 7 hari, tetapi Singapura 1 hari, Malaysia 1 hari? Terus, tarif sewa di Tanjung Priok untuk kontainer itu cuma Rp 75.000, padahal di negara lain Rp 1 juta-Rp 2 juta. Nah, kita sekarang bikin kontainer parkir sewa 1 hari-2 hari gratis. Berikutnya, bayar Rp 5 juta. Sederhana," ucap Rizal.

"Mentalnya itu, kalau bisa dibikin susah, kenapa harus dibikin mudah. Sistem informasi juga sama. Lima belas tahun lalu, kami bikin single window. Jadi, kalau teknologi enggak diikuti dengan kultur, itu bisa dipakai ngaco-ngaco. Kami menginginkan para intelektual untuk membantu revolusi mental," tutur dia.  (Juft/Kcm)  

KONFRONTASI - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap negara-negera penerima bebas visa kunjungan (BVK). Hasilnya, beberapa kebijakan tersebut berdampak positif dengan adanya peningkatan jumlah turis asing ke Indonesia, namun ada juga yang perlu diperbaiki.

"ada sedikit masalah di lapangan terutama yang jauh dr Jakarta masih belum paham kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Tapi kita terus jelaskan di lapangan kalau ada penambahahan negara yang ditambah untuk menerima bebas visa kunjungan,"kata Rizal usai melakukan rapat koordinasi di kantornya, Senin (21/12).

Rizal Ramli melakukan rapat koordinasi membahas soal penambahan negara bebas visa kunjungan (BVK) berama kementerian luar negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pariwisata, Bea Cukai dan Kementerian Keuangan.

Mantan menko perekonomian era presiden Abdurrahman Wahid ini pun menegaskan 84 negara yang baru diberikan fasilitas bebas visa kunjungan efektif berlaku mulai minggu ini. Untuk diketahui, sebelum pemberian BVK untuk 84 negara tersebut, pemerintah sudah memberikan BVK ke 90 negara.

"Jadi dari negara tambahan yang diberikan 3 bulan lalu, pertumbuhan turisnya meningkat 19 persen. Normalnya 6 hingga 8 persen. Kami harap dengan ini akan terjadi peningkatan lebih lagi dengan turis yang akan masuk ke Indonesia,"demikain Rizal.[ian/rm]

KONFRONTASI-Pertemuan antara big boss Freeport James R Moffet dengan Aksa Mahmud dan anaknya Erwin Aksa disinyalir bukan pertemuan biasa seperti yang diutarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pengusaha besar pemilik Freeport McMoran itu tidak akan mungkin mau menemui Aksa dan Erwin kalau embel-embelnya hanya pengusaha saja.

"Gak mungkin Moffet mau ketemu dengan mereka tanpa ada embel-embel keluarga wapres. Jauhlah kelas Aksa dan Moffet. Ini kan ada embel-embel iparnya wapres saja makanya Moffet mau ketemu," terang Direktur Eksekutif Centre for Budget Analisys, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan resminya, Senin (21/12).

Karenanya, dia meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla harus membuka materi pertemuan ipar dan keponakannya, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa dengan bos Freeport, McMoran James R Moffet atau Jim Bob.

"Yah jangan pas Novanto saja dia bersuara keras meminta agar pertemuan dengan Bos Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin dibuka ke publik, sementara pertemuan iparnya dan keponakannya ditutup-tutupi selama. Dia harus fair dong, publik akan menilai kinerja pemerintah dalam hal ini," terang Uchok.

"Kalau Novanto dituding mencatut nama Jokowi-JK untuk meminta saham, saya khawatir, jangan-jangan Aksa dan Erwin menemui Moffet tujuannya juga untuk meminta saham langsung atas nama JK. Kan tidak ada rekamannya kalau itu tidak demikian,” sambungnya.

Menurut dia, pertemuan Aksa dan Erwin dengan James R Moffet seharusnya tidak patut dilakukan, karena posisi JK sebagai wapres yang bisa ikut menentukan masa depan Freeport di Indonesia dengan perpanjangan kontrak.

"Untuk apa saudara wapres menemui bos perusahaan yang saat ini sedang berusaha mendapatkan izin perpanjangan kontrak dari pemerintah dimana wapres adalah salah satu bagiannya? dalam pertemuan itu sama sekali tidak membicarakan perpanjangan kontrak, tapi tentunya ditengah kondisi dimana Freeport sedang berusaha mendapatkan izin perpanjangan sangat tidak etis dan bahkan bisa ke arah penyalahgunaan wewenang,” tandasnya.

JK sebelumnya mengakui adanya pertemuan anggota keluarganya Aksa Mahmud dan Erwin Aksa dengan James Moffet atau Jim Bob.JK berkelit bahwa pertemuan itu adalah pertemuan biasa antara pengusaha dengan pengusaha. (mr/rmol)

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sudah selayaknya mantan Ketua DPR Setya Novanto mendapat sanksi tegas dari partainya, bukan malah diberikan jabatan baru sebagai ketua fraksi. Bahkan bekas bendahara umum Golkar itu dinilai selayaknya dipecat dari DPR RI.

Menurut Koordinator Divisi Hukum Politik ICW Donal Fariz, selama memimpin DPR, Novanto sudah dua kali melakukan pelanggaran etik. Hal ini kemungkinan akan terulang jika dia tetap mendapat posisi praktis.

"Sudah sepatutnya Partai Golkar melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada yang bersangkutan," ujarnya di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (22/12).

Donald menjelaskan, sanksi berupa PAW merupakan cara terbaik agar dapat meredam penyalahgunaan kewenangan yang beberapa kali dilakukan Novanto. Di samping itu, sanksi juga akan mempermudah aparat Kejaksaan Agung untuk memanggil Novanto terkait permufakatan jahat untuk meminta saham Freeport Indonesia yang sedang ditangani.

"Sanksi PAW untuk Novanto agar menghindari intervensi dan gangguan dalam proses hukum," tandas Donal. (wah) 

KONFRONTASI- Wapres JK dalam sorotan parlemen. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla harus memberikan penjelasan tujuan pertemuan keluarganya dengan bos Freeport Internasional Jim Bob.

"Ya, menurut saya, isu ini masih sensitif jadi baiknya kita mintakan dulu penjelasan. Baik Freeport maupun pihak yang ketemu sebelum opini terus berkembang," ujar Arsul di Jakarta, Rabu (23/12/2015).

(Baca juga: JK Akui Jim Bob Temui Keluarganya)

Ia berharap publik jangan beropini terlalu jauh mengenai pertemuan tersebut. Setiap pertemuan tidak harus dikatakan sebagai perbuatan pidana.

"Baiknya publik tidak beropini, tapi meski bukan ranah pidana, ini sensitif secara politik. Maka lebih baik dijelaskan kepada publik," katanya.

Sebagaimana diberitakan, pihak keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakni Aksa Mahmud Jusuf dan Erwin Aksa melakukan pertemuan dengan McMoRan James R Moffet alias Jim Bob.

Disinyalir, pertemuan tersebut untuk memuluskan perpanjangan kontrak eksplorasi PT Freeport Indonesia di Papua yang akan habis pada 2021.
Pengamat politik Uchok Sky Khadafi menilai pertemuan dengan Chairman of Board Freeport McMoran James R Moffet alias Jim Bob dengan keluarga Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) adalah hal yang tidak etis.

"Pak JK mengatakan apa yang salah? Ya jelas salah, karena pak JK itu Wapres. Kalau ada keluarganya yang bertemu dengan pihak Freeport tentu patut dicurigai," kata Uchok di Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Menurutnya, pertemuan keluarga JK yakni Aksa Mahmud serta Erwin Aksa dengan Jim Bob tak jadi masalah JK jika saat ini tidak menjabat sebagai Wapres RI. Selain itu, pertemuan mereka dilatarbelakangi karena posisi JK yang merupakan Wapres.

"Justru ini karena masih keluarga Wapres, sehingga Freeport mau bertemu. Kalau bukan keluarga Wapres mana mau bos Freeport bertemu," ucap Direktur Center For Budget Analysis (CBA) itu.

Uchok menilai dengan adanya pertemuan tersebut Pansus Freeport harus segera dibentuk DPR RI dan didukung penuh. Hal ini guna menghindari pihak-pihak pemburu rente yang memanfaatkan peluang untuk menyokong kepentingan PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya, Wapres JK membenarkan adanya pertemuan itu. Namun dia menganggap itu bukan sebuah hal yang salah. Hanya urusan bisnis sehingga tidak perlu ada yang dicurigai kata dia.

Kendati demikian JK sendiri mengaku tidak tahu apakah dalam pertemuan itu ada lobi-lobi politik dari keluarganya itu ke Freeport. Dia justru menantang media massa membuktikan jika benar ada lobi dalam pertemuan tersebut.

"Ah saya tidak tahu, dua duanya pengusaha. Masa tidak boleh. Selidiki aja, bagus itu. Makin diselidiki makin baik buat dunia ini berkembang," ungkap JK.

KONFRONTASI-Peneliti Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia (Puspol) Ubedilah Badrun menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berani memotong kaki tangan politik wakilnya Jusuf Kalla (JK) yang berada di lingkaran kabinet.

Menurutnya , Jokowi harus mengganti menteri-menterinya yang berada di bawah pengaruh JK. Seperti Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Mendikbud Anies Baswedan.

Langkah itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi peran JK mengendalikan pemerintahan. Termasuk mengurangi ongkos politik yang harus dikeluarkan.

"Jokowi harus menjadi leadership untuk mengganti menteri-menteri titipan JK," ujar Ubedilah dalam diskusi bertema 'Tangan-tangan Dibelakang Kasus SDA' yang digelar di resto Warung Daun, Cikini, Jakarta (Rabu, 23/12)..

Dia menambahkan, penggantian menteri-menteri titipan JK juga sebagai sanksi politik yang telah dilakukannya menjadi sumber kegaduhan di Indonesia. Apalagi telah banyak korban yang dirugikan dari aksi JK selama ini.

"Saya berharap Jokowi mau mengganti menteri-menteri titipan JK karena Jokowi punya otoritas dan hak prerogratif. Saya kira Jokowi juga akan didukung rakyat Indonesia untuk mengganti menteri-menteri yang demikian," tegas Ubedilah.[MR/RMOL]

KONFRONTASI-Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut terseret dalam kegaduhan konflik Freeport. Isu pertemuan antara Aksa Mahmud dan Erwin Aksa (yang tidak lain adalah ipar dan keponakan JK) dengan bos Freeport, Jim Bob, dianggap bakal memunculkan konflik berkepanjangan.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, Polri penjaga keamanan dan ketertiban serta penegak hukum, harus segera turun tangan mengusut permasalahan ini.

"Sejak kasus Papa Minta Saham ramai dibicarakan di dunia maya, kini giliran tudingan masyarakat terhadap JK bahwa keluarganya terlibat dalam urusan perpanjangan kontrak Freeport. Ini akan menimbulkan kegaduhan yang bisa mengarah pada konflik. Saya minta Polri turun tangan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Polri bisa melakukan tindakan preventif agar ini tidak meluas dan menimbulkan konflik," ujar Neta, Kamis (24/12).

Untuk itu lanjutnya, Polri perlu juga harus memeriksa dan melanjuti pemeriksaan terhadap aktor-aktor yang diduga terlibat pada kasus ini.

"Kan ada SE Kapolri tentang ujaran kebencian, dan sekarang semua pihak saling tuduh baik di media maupun sosial media. Nah polisi harusnya periksa mana tuduhan itu yang benar dan mana yang tidak. Periksa semua pihak yang terlibat. Kalau yang menuduh JK terlibat maka harus diperiksa dan kalau tuduhan itu benar maka polisi harus menindaklanjutinya," pinta Neta.

Selain itu ujarnya, polisi juga patut memeriksa apakah kegaduhan kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Setya Novanto karena dituduh meminta saham Freeport dan mencatut nama Wapres Jusuf Kalla itu benar atau tidak. "Jangan sampai Setya Novanto hanya dijadikan korban untuk menutupi perilaku keluarga wakil presiden," tegas Neta.

Kalau ini yang terjadi, Polisi juga punya kewenangan memeriksa ipar dan keponakan Jusuf Kalla. Nanti ketahuan apakah pertemuan mereka dengan Jim Bob itu dalam rangka meminta saham juga, atau lainnya. "Kalau tidak diperiksa, yah mana bisa tahu. Setya Novanto saja diperiksa oleh DPR kan," pungkasnya.[mr/jpnn]

KONFRONTASI- Lembaga Founding Father House menyatakan, saat publik ditanya secara terbuka tentang harapan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2016, sebanyak 23,3 persen menginginkan tak ada lagi kompromi dengan partai politik.

"Kami tidak menyediakan jawaban. Jadi, terserah publik mau jawab apa. Nah, publik melihat poin terbesar Jokowi-JK adalah ini," ujar peneliti FFH Dian Permata dalam diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Sementara itu, sebanyak 16,4 persen responden berharap, Jokowi-JK harus lebih tegas dan cepat dalam bersikap serta mengambil kebijakan.

Dian mencontohkan, respons lambat Jokowi salah satunya dapat terlihat dari kasus Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan DPR.

"Fenomena politik itu bisa dilihat. Ketika kasus MKD, 'papa minta saham', berapa lama Jokowi marah-marahnya? Dua minggu kemudian kan? Nah, itu salah satu jawaban yang ada di publik," tutur Dian.

Adapun yang ketiga, publik berharap agar pemerintahan Jokowi-JK pada 2016 meningkatkan komunikasi antarmenteri. Sebanyak 10,3 persen berharap menteri tidak saling sikut.

"Kalau saya lihat dari jawabannya, banyak tentang 'rajawali kepret'. Jadi, ada pertempuran antara Rizal Ramli dan Wapres, Rizal Ramli dan menteri, serta menteri sama menteri," kata dia.

Kemudian, responden lainnya berharap agar hubungan antarlembaga diperbaiki, dalam hal ini pemerintah, kementerian, DPR, dan KPK. Angka responden terhadap harapan ini mencapai 6,2 persen.

Survei "Persepsi dan Harapan Publik terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016" dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015.

Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling. Responden berjumlah 813 dan merupakan orang yang sudah memiliki hak pilih.

Sementara itu, tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.

KONFRONTASI- Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Fahmy Radhi menilai Jakarta International Container Terminal (JICT) yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok sesungguhnya merupakan aset negara strategis.

Seharusnya JICTT dikelola Negara melalui BUMN dengan kepemilikan saham 100%. Untuk itu, mutlak bagi Kementerian BUMN melalui PT Pelindo II untuk membatalkan perpanjangan kontrak JICT kepada perusahaan asing Huntchison Port Holdings (HPH) yang berkedudukan di Hongkong.

"Pengelolan sepenuhnya oleh BUMN merupakan manifestasi demi kedaulatan ekonomi seperti yang diamanahkan konstitusi pasal 33 UUD 1945," kata Fahmy Radhi, Kamis (24/12/2015).

Dia menjelaskan awalnya 100% saham JICT dimiliki negara yang dikelola oleh PT Pelindo II sebagai representasi negara. Pada saat krisis monetemoneter 1997 atas tekanan dan desakan IMF, Pemerintah melakukan privatisasi dengan menjual JICT kepada perusahaa asing yakni HPH.

Melalui pelelangan terbuka, JICT dijual dengan nilai US$ 243 fil/ra. Perubahan komposisi kepemilikan saham baru yakni HPH menguasai mayoritas sebesar 51% sedangkan Pelindo II sebesar 49% dengan jangka waktu konsesi selama 20 tahun, dimulai pada2009 berakhir pada2019.

Sejak 27 Juli 2012, kata Fahmy, Diretur Utama Pelindo II RJ Lino sudah merintis proses perpanjangan Kontrak JICT. Namun, lantaran Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan Pemerintahan SBY tidak memberikan izin, Lino belum bisa memperpanjang kontrak.

"Berbeda dengan sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemamo justru mengeluarkan izin prinsip perpanjangan kontrak pada 9 Juni 2015. Hanya berbekal izin prinsip Menteri BUMN, tanpa izin konsesi Otoritas Pelabuhan dari Menteri Perhubungan, RJ Lino nekat memutuskan untuk menandatangani perpanjangan kontrak JICT pada Juli 2015," ungkapnya.

Padahal, perpanjangan kontrak itu tidak tercantum dalam RKAP dan RLIPS Pelindo II 2015 . Komposisi saham tidak berubah, Pelindo II sebesar 48,9%, Kopegmar 0,10%, dan HPH tetap memegang saham mayoritas sebesar 51%. Jangka waktu berakhimya konsesi menjadi tahun 2039, dengan nilai penjualan saat perpanjangan kontrak sebesar US$ 215 juta.

"Keputusan sepihak dalam memperpanjang kontrak JICT dilakukan oleh RJ Lino, yang didukung sepenuhnya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno telah melanggar Peraturan Perundangan, di antaranya UU tentang BUMN yang menyebutkan bahwa tidak ada nomenklatur tentang izin prinsip yang dikeluarkan oleh menteri BUMN. Kemudian Keputusan Menteri BUMN tentang Penyusunan RKAP. Selain itu, juga pelanggaran atas UU tentang Pelayaran dan PP No 61/2009 tentang Pelayaran.

"Dalam hal perpanjangan kontrak yang melibatkan pihak ketiga, seharusnya mendapatkan izin konsesi terlebih dahulu dari Kementerian Perhubungan cq. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok," tukasnya.

Selain melanggar peraturan Perundangan, lanjut dia, perpanjangan kontrak JICT juga merugikan Negara. Dia menjelaskan, nilai jual perpanjangan JICT pada 2015 sebesar US$ 215 itu lebih kecil dari nilai penjualan 20 tahun lalu sebesar US$ 231 juta.

Jika kontrak tidak diperpanjang, pendapatan Pelindo II sampai dengan 2019 sebesar Rp 2,99 triliun, sedangkan penghasilan sampai dengan 2039 mencapai Rp 36,5 triliun, total penghasilan Pelindo II sebesar Rp 39,49 triliun.
"Jika kontrak diperparjang, pendapatan Pelindo II sampai dengan 2019 sebesar Rp2,99 triliun, penghasilan sampai 2039 Rp 17,89 triliun. Total penghasilan Pelindo II sebesar Rp20,85, lebih kecil dibanding pendapatan jika kontrak tidak diperpanjang," jelas mantan Anggota Tim Anti-Mafia Migas ini.

Berhubung perpanjangan kontrak JICT melanggar perundangan dan merugikan Negara, dia mendesak kepada pemerintah untuk membatalkan kontrak perpanjangan JICT yang telah ditandatangani Direktur Utama Pelindo II RI Lino pada Juli 2015.

Dan sebagai pertanggungjawaban, dia juga mendesak Rini Soemarno untuk mengundurkan diri sebagai Menteri BUMN, karena perbuatannya telah melakukan pembiaran dan menudukung upaya Direktur Utama Pelindo II dalam perpanjangan kontrak JICT.

Dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dia meminta untuk mengusut secara tuntas semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan Perpanjangan JICT, yang diduga kuat melanggar perundangan dan merugikan negara. [rok]

Konfrontasi - Presiden Italia, Sergio Mattarella, pada bulan November 2015 lalu menyambangi Indonesia dalam rangka memperkuat kerjasama bilateral antar negara, terutama di sektor ekonomi. Mulai dari peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, sektor pariwisata, sektor energi, sampai dengan ekspansi di bidang otomotif.

Apakah Presiden Negeri Pizza itu hanya berkunjung untuk meningkatkan kerja sama bilateral antar negara? Terungkap, di sela-sela pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Mattarella sempat mengunjungi dua tempat ibadah berada di lokasi yang tidak berjauhan yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

Apa yang ia lakukan di kedua tempat tersebut?

"Beliau singgah di Katedral dan Istiqlal. Ketika kami tanya mengenai tujuan ke sini, beliau mengatakan bahwa ingin belajar hidup berdampingan, seperti yang terjadi di Indonesia," kata Uskup Agung Jakarta, Ignasius Suharyo, di Gereja Katedral Jakarta, Jum'at (25/12/2015).

Berdasarkan cerita Mattarella, Ignasius menjelaskan, negara-negara di belahan Eropa, termasuk Italia dalam beberapa tahun terakhir memang kebanjiran pengungsi dari belahan negara dunia seperti, Afrika dan Timur Tengah. Namun, sampai saat ini, masih timbul adanya kesenjangan sosial.

"Ada pengungsi, imigran, dari Timur Tengah dan Afrika. Mereka tidak pernah alami hidup yang berdampingan, karena kebudayaan yang berbeda. Hal yang sama ditunjukkan oleh warga asli. Mereka jadi cemas," kata dia.

Mattarella, lanjut Ignasius, juga mengatakan bahwa Indonesia mampu dijadikan contoh konkrit untuk menerapkan kebijakan antar budaya, yang bisa hidup secara berdampingan. Meskipun memiliki segala kekurangan, setidaknya ada yang perspektif positif dari negara luar terhadap Indonesia.

"Beliau mengatakan, Indonesia contoh yang sangat baik. Bagus dalam hidup berdampingan, dengan segala macam kekurangan yang ada," katanya. (vv/mg)

KONFRONTASI-Terkait skandal Freeport, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Jaksa Agung M Prasetyo diminta mengikuti langkah Setya Novanto yang mengundurkan diri dari jabatannya. Setnov -sapaan akrab Setya Novanto- lengser dari ketua DPR sebelum dinyatakan melanggar etik dalam kasus Papa Minta Saham Freeport oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, peran JK dan Prasetyo terendus publik telah menyalahgunakan kekuasannya.

Siti menjelaskan, nama JK terungkap dalam penyalahgunaan kekuasaan dengan pembelaannya terhadap Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Dia diisukan ikut andil dalam penghentian kasus tersebut di Bareskrim Mabes Polri dengan memutasi Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim yang mengusut kasus korupsi di perusahaan pengelola pelabuhan itu.

Tak hanya itu, pada kasus papa minta saham yang terbongkar karena adanya pertemuan dan pembicaraan antara Setnov, Bos PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid, JK mendorong keras agar ada pengusutan. Namun, ketika ipar dan keponakannya bertemu pemilik Freeport James Moffet atau Jim Bob, JK menegaskan itu hanya pertemuan biasa antar pengusaha.

Penyalahgunaan kekuasaan selanjutnya diduga dilakukan oleh M Prasetyo. Pada kasus papa minta saham, dia menegaskan akan mengusut kasus Setnov itu. Hingga, tidak mau memberikan bukti rekaman asli pembiaraan kepada MKD.

Berbeda halnya dengan menyikapi adanya pertemuan di DPP Partai Nasdem yang diduga membicarakan soal pengamanan kasus dana bansos di PTUN Medan. Padahal, dalam pertemuan tersebut Rio Capella mengaku telah menerima uang senilai Rp 200 juta.

Rio pun kini telah ditetapkan tersangka oleh KPK bersama dengan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya Evy Susanti. Ketua Mahkamah Partai Nasdem, OC Kaligis juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Prasetyo dan Ketua Nasdem Surya Paloh pun acap kali disebut ada keterlibatan.

Berdasarkan hal tersebut, Siti menilai bahwa seharusnya mereka tidak perlu menunggu untuk diminta mundur karena apa yang mereka lakukan sudah terendus dan diketahui publik.

"Mereka (JK dan Prasetyo) harus mau menggunakan urat malu mereka untuk mundur. Bagaimanapun etika berada diatas hukum. Disini jelas intergritas mereka telah diserang. Dimata publik, mereka tidak lagi punya kredibilitas yang membuat publik mencontoh," tuturnya di Jakarta, Sabtu (26/12).

Para pejabat seperti JK dan Prasetyo kata dia, harusnya menerapkan nilai budaya mundur agar law enforcement bisa ditegakkan. Tidak hanya menegakkan hukum dan etika ketika orang lain bersalah, sementara untuk diri sendiri tidak berlaku.

"Di era sekarang ini kita memerlukan sosok teladan, karena keringnya teladan bagi rakyat. Jangan orang yang sudah matang dan senior dalam politik dan pernah, serta masih menduduki jabatan strategi di republik ini memberikan teladan yang tidak baik," tandas Siti.(mr/jawapos)

KONFRONTASI- Bisnis grup JK dan Sudirman Said sangat merusak pemerintahan Jokowi dan merusak demokrasi dan bangsa ini karena keduanya penguasa pula.. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Prof Muhammad Budyatna mengatakan langkah mundurnya Ketua DPR RI Setya Novanto dan CEO Freeport Mc Moran James Moffet atau Jim Bob harusnya diikuti oleh dua pejabat lain di Indonesia.

Dua pejabat yang diminta mengikuti langkah Novanto adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Masyarakat Indonesia saat ini menunggu langkah mereka mengikuti jejak Ketua DPR Setya Novanto dan CEO Freeport Mc Moran, James Moffet atau Jim Bob yang mundur dari jabatannya terkait isu perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia," kata Budyatna di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Menurutnya, mundurnya Novanto dari jabatan Ketua DPR karena dugaan kasus pelanggaran etika soal pencatutan nama presiden dan wapres dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

Dugaan ini dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) beberapa waktu lalu.

Setelah kasus, Jim Bob juga mengikuti jejak Novanto dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Freeport Mc Moran.

Hal ini disebabkan karena anjloknya nilai saham dari PT Freeport yang terjadi saat ini.

Budyatna menilai JK diminta mengikuti langkah Novanto karena iparnya telah melakukan pertemuan dengan Jim Bob beberapa waktu lalu. Apalagi pertemuan dilakukan saat ramai dibicarakan soal perpanjangan PT Freeport Indonesia.

"Apa urusan bisnisnya di Indonesia (Jim Bob) dengan ipar JK? Kenapa pertemuan mereka bertepatan dengan isu perpanjangan kontrak Freeport. Saya yakin, Jim Bob tidak akan mau menemui pengusaha Indonesia seperti Aksa Mahmud, kalau bukan dia iparnya JK," jelas Budyatna.

Meski dalam kasus itu JK tidak terlibat langsung, namun manuver keluarga JK tidak lepas dari pengaruhnya yang menduduki jabatan Wapres.

Sementara untuk Sudirman Said, dinilai melakukan keputusan yang melanggar dengan menjanjikan perpanjangan kontrak dengan membuat surat resmi kepada pihak Freeport.

Bahkan Sudirman Said melakukan apa pun termasuk mengubah peraturan yang bisa menghambat perpanjangan kontrak.

"Maroef juga demikian, kalau bos besarnya saja sudah mundur, masak dia tidak mundur?," pungkasnya.[jat]

- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2263576/jk-dan-sudirman-diminta-i...