KONFROMNTASI- Ppimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lama Abraham Samad mengatakan, korupsi besar (grand coruption) yang harus dilakukan penindakan oleh KPK jumlahnya harus sebesar Rp 50 miliar.
Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap penegak hukum sebenarnya bisa melakukan inisiatif terkait adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pertemuan antara Ketua DPR, Setya Novanto (SN), dengan pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI). Aktivis ICW, Febri Hendri mengatakan pertemuan itu bisa menjadi indikasi awal adanya tindak pidana korupsi. Menurut dia, pertemuan-pertemuan informal seperti yang dilakukan Setya Novanto dan pimpinan PTFI menjadi salah satu modus dalam praktik-praktik korupsi. Sebelumnya, Menteri ESDM, Sudirman Said, sempat melaporkan politisi Partai Golkar itu atas dugaan pelanggaran etika. Setya diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negosiasi soal kelanjutan kontrak Freeport di Indonesia. Bahkan, Setya disebut-sebut meminta pembagian saham Freeport dan proyek pembangkit listrik di Papua. Saat ini, MKD tengah mendalami laporan tersebut. Namun, selain dari kode etik, sebenarnya penegak hukum bisa berinisiatif untuk melakukan penyelidikan. "MKD itu kan kode etik. Tapi bisa juga KPK atau Kejaksaan Agung berinisiatif untuk menindaklanjuti kemungkinan tindak pidana korupsi di situ, jika ditemukan kecurigaan tindak pidana korupsi," ujar Febri saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/11). Febri menambahkan, Pertemuan-pertemuan informal seperti itu memang kerap menjadi modus dalam tindakan korupsi. Bahkan, secara khusus, Febri menilai, pertemuan yang dilakukan Setya Novanto itu memiliki indikasi adanya tindak pidana korupsi, terutama mengenai penggunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi.
"Bukan berarti korupsi kecil diabakan, akan tetapi ada supervisi dengan berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian, supaya korupsi kecil tersebut diserahkan kepada kejaksaan dan kepolisian saja," ujarnya saat menjalani fit and proper test capim KPK di Ruangan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Abraham mengungkapkan, pendapatan dari Freeport hanya satu persen. Ini berarti, seharusnya di APBN tercantum Rp 80 triliun, akan tetapi yang tertera Rp 13 trilun.

"Lalu uang Rp 60 triliun lebih kemana, dan ini perlu menjadi pengusutan yang dilakukan oleh KPK," tegas Abraham.

Abraham menambahkan, dalam pemberantasan korupsi, KPK harus fokus dalam menangani korupsi besar. Karenanya, untuk kasus kecil, KPK lebih memberikan bantuan yang bersifat teknis kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kok kita yang kecil-kecil diburu, seperti Nazarudin dan Nunun Nurbaetie, sementara kasus BLBI yang menyedot kerugian negara ratusan triliun seperti yang dilakukan Djoko Candara yang tidak diburu. Kan aneh, yang kecil diburu, akan tetapi yang besar dibiarkan," ujarnya.

Dalam melakukan pemberantasan korupsi, KPK ke depan harus lebih memfokuskan diri pada kasus korupsi besar, terutama dari sektor penerimaan pajak dan sektor royalti di bidang energi sumber daya mineral.

Menurutnya, operasi intelijen yang dilakukan KPK dalam menangkap tersangka, semisal Muhammad Nazaruddin, membutuhkan biaya yang cukup tinggi (high cost). "Akan tetapi dengan melakukan pencegahan tentu, biaya yang dikeluarkan tentu lebih kecil," tambahnya.

( Ral / Nky )

Konfrontasi - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengaku akan terus menentang perpanjangan kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia. Apalagi jika arah proses negosiasi yang dilakukan masih hanya akan menguntungkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu.

Rizal menjamin, perusahaan tersebut harus bisa membayar royalti yang lebih tinggi kepada Indonesia jika ingin meneruskan kegiatan operasinya. Jika saja perpanjangan kontrak karya tersebut disepakati pemerintah.

"Kalau itu dipenuhi, bisa dilanjutkan. Kalau seandainya Freeport ngotot tidak mau penuhi, kembalikan kontrak karya-nya," ujar Rizal di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Rizal, tak hanya itu, Freeport juga harus mau menyelesaikan urusan lingkungan dan limbah, kemudian membangun smelter dan melakukan divestasi saham. Apa yang diberikan Freeport harus sebanding dengan apa yang dikeruk dari tanah Indonesia.   

"(Kalau tambang Freeport tidak diperpanjang) Indonesia akan dapat 'durian runtuh', kenapa? Karena cadangan emas di Freeport itu (melimpah)," katanya.

Rizal menambahkan, cadangan emas di gunung Grasberg saat ini sudah habis. Namun baru-baru ini ditemukan cadangan emas yang berkali lipat jumlahnya di sekitar area tersebut.

Didaerah temuan baru itu, kata Rizal, memiliki cadangan emas sekitar 16 juta kilo gram. Sementara cadangan tembaganya bisa sampai 1,5 Miliar kilogram, ditambah lagi kandungan mineral lainnya.

"Saudara kebayang tidak, cadangan emas Bank Indonesia (BI) hanya 100 ribu kilogram. Kalau setengahnya yang dari Freeport itu dimasukkan ke BI, rupiah kita bisa menguat. Bisa sampai Rp2.000 per dolar AS," ujarnya. (rol/ar)

KONFRONTASI- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli enggan ikut campur terlalu jauh terkait kisruh yang tengah digulirkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Mantan direktur utama PT Pindad itu kini tengah berseteru dengan Ketua DPR Setya Novanto.  

Sudirman menuding salah seorang politikus partai Golkar itu mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta jatah saham PT Freeport Indonesia. Lalu apa tanggapan Rizal?

Rizal Ramli. Foto: dok/JPNN.com

"Anggap saja sedang melihat sinetron antargeng. Anggap aja rakyat Indonesia sedang dihibur sinetron antargeng yang kadang perang kadang berdamai," ujar Rizal di Jakarta, Rabu (18/11).

Tudingan tersebut sebelumnya tegas dibantah oleh Setya Novanto. Sebagai kepala negara dirinya tidak akan berani untuk mencatut nama presiden dan wakil presiden secara sembarangan.

Keterlibatan Setya Novanto, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang berbuntut tudingan meminta jatah saham, dan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, sedikit mulai terkuak. Dari penjelasan, Lucas, seorang pengacara yang berbicara dalam acara Indonesia Lawyer Club di TV One, Selasa (17/11) malam membeberkan mengenai lobi-lobi PT Freeport agar kontraknya dapat diperpanjang hingga 2041.
Lucas menjelaskan, pada Juli 2015, saat acara buka puasa bersama di rumah Setya Novanto. Lucas diminta datang karena ada yang mau ditanyakan mengenai masalah hukum. Di rumah Setya Novanto sudah ada oranng dari Freeport. Masalah yang dibahas adalah kemungkinan arbitrase internasional bila kontrak Freeport tidak diperpanjang." Pak Novanto diminta tolong oleh pengusaha itu supaya bisa diperpanjang kontraknya," jelas Lucas.
Menjawab permintaan itu, Novanto mengatakan bahwa dia sudah menghubungi presiden. Dan presiden mengatakan bahwa harus ada empat persyaratan bila kontrak diperpanjang mulai 2021 dan pembahasan dimulai 2019. Keempat syarat yang dimaksud adalah, Pertama, berkaitan dengan royalti, maka harus ada perbaikan yang dilakukan bagi pemerintah pusat dan daerah. Kedua, divestasi dijalankan. Ketiga, pembangunan smelter. Keempat, pembangunan Papua.
"Kalau perpanjangan kontrak sebelum waktu tersebut jelas tidak mungkin. Jadi mengapa Freeport ingin lebih cepat diperpanjang kontraknya," kata Lucas bertanya.
Sedangkan mengenai permintaan jatah saham. Lucas menilai sangat tidak masuk akal hal itu disampaikan oleh Setya Novanto di tengah-tengah gencarnya pemberantasan korupsi. Saat ini, kata Lucas, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang gencar  menangkap para koruptor, sehingga ucapan soal saham itu bisa jadi memang hanya guyonan.

(chi/jpnn)

KONFRONTASI-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan "malas" menanggapi suratnya kepada Chairman Freeport McMoRan James R. Moffet yang kembali beredar.

Sebab, surat terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia itu sudah dilayangkan kepada pihak Freeport McMoRan pada 7 Oktober 2015.

Sudirman bahkan mengatakan, keberadaan surat itu pun sudah lama menjadi pembicaraan publik.

"Kita urus yang lain saja. Masih banyak hal penting di sektor energi ini yang harus dibereskan," kata Sudirman kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Dia menyatakan, salah satu yang paling penting adalah membersihkan praktik pemburu rente. "Agar sektor energi kita tak disandera oleh mafia," pungkas Sudirman.

Sebagai informasi, surat Sudirman bernomor 7522/13/MEM/2015 kepada Jim Moffet tertanggal 7 Oktober 2015, kembali beredar di media.

Surat tersebut merupakan tanggapan atas permohonan perpanjangan operasi Freeport Indonesia.

Dalam suratnya, Sudirman mengatakan bahwa sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi, pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya sesuai dengan Kontrak Karya hingga 30 Desember 2021.

Alkisah, sepekan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) gundah gulana. Bukan desakan reshuffle yang menguat, melainkan urusan "skandal" percaloan saham PT Freeport Indonesia yang meresahkan Presiden.

Betapa tidak, nama-nama pejabat amat penting di republik ini terekam dalam pembicaraan untuk merengkuh 20 persen saham perusahaan tambang emas dan tembaga di tanah Papua itu.

Ada nama Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DPR Setya Novanto, James Robert Moffett, Chairman Freeport McMoran, seorang pengusaha berinisial "R", serta satu orang lagi disinyalir Deputi Staf Kepresidenan.

Nama-nama besar itu terekam dalam hasil transkrip pembicaraan tiga orang yang berinisial SN, MS, dan R di kawasan Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta, Senin, 8 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIB-16.00 WIB.

SN disinyalir merupakan inisial Setya Novanto, sementara MS diduga inisial dari Ma'ruf Syamsuddin, Presiden Direktur Freeport Indonesia. Inisial R masih samar-samar.

Isi pembicaraan itulah yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang diserahkan Senin (16/11/2015). Sudirman menempuh jalur ini karena berkaitan dengan keterlibatan Setya Novanto, dalam dugaan "praktik percaloan" saham Freeport.

Setya dituding ingin memuluskan dan mempercepat proses perpanjangan kontrak karya Freeport hingga tahun 2041. Sedianya, kontrak karya Freeport akan berakhir pada tahun 2021.

Konon, ada mahar yang harus dibayar Freeport, yakni 20 persen saham Freeport. Saham tersebut disebut-sebut akan diberikan ke Presiden Jokowi sebanyak 11 persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar 9 persen.

Setya sendiri meminta jatah saham PLTA Urumuka yang akan dibangun di Timika, Papua sebesar 49 persen. PLTA Urumuka direncanakan menjadi PLTA terbesar di Indonesia.

"Tindakan ini mencampuri tugas eksekutif dan mengandung unsur konflik kepentingan," tandas Sudirman.

Setya Novanto tak menampik pertemuan dengan Freeport. "Tapi saya tidak pernah membawa nama Presiden dan tidak mencatut nama Presiden," tandas Setya.

Manajemen Freeport Indonesia mengakui yang melaporkan pertemuan tersebut ke Menteri ESDM. "Kejadian ini baru kali pertama dan kami tidak bisa melakukan itu. Kami ada Foreign Corrupt Practice Act," ungkap Riza Pratama, Jurubicara Freeport Indonesia kepada Kontan.

Kini, publik mengharapkan pengusutan tuntas atas masalah ini. Apalagi, kasus ini sudah menyangkut nama-nama petinggi republik ini.

Menteri ESDM Sudirman Said baru-baru ini melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia.

Persoalan catut nama ini pun menjadi perhatian bagi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menyatakan, ribut-ribut tersebut seperti tontonan program televisi, yakni sinetron.

"Anggap saja sedang melihat sinetron antar-geng. Anggap saja rakyat Indonesia sedang dihibur sinetron antar-geng yang kadang perang, kadang berdamai," ujar Rizal di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam laporannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen untuk pembangunan proyek listrik di Timika. Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.(KCM)

KONFRONTASI-Vice President Corporate and Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro membenarkan ada surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto ke Pertamina perihal kerja sama Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak (OTM).

"Betul ada surat tersebut. Surat itu kami terima tanggal 19 Oktober 2015," ujar Wianda kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2015).

Meski demikian, Wianda tidak mengetahui apakah surat tersebut benar-benar berasal dari Setya atau bukan.

Wianda juga memastikan bahwa surat tersebut tidak memengaruhi kebijakan Pertamina terhadap PT OTM.

Kerja sama antara Pertamina dan PT OTM, sebut Wianda, tetap didasarkan pada prosedur dan kesepakatan yang ada.

"Kami tidak terlalu mengurusi adanya surat itu ya," ujar Wianda.

Di dalam surat yang beredar di media sosial, Setya Novanto disebut meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Selama ini, PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut. (Baca: Setjen DPR Sebut Surat Setya Novanto Tagih Uang ke Pertamina Palsu)

Surat dilayangkan dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditujukan ke Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto tertanggal 17 Oktober 2015.

Dalam surat itu, Setya Novanto juga menyertakan beberapa surat lampiran, misalnya notulensi rapat negosiasi awal antara Pertamina dan PT Orbit Terminal Merak (OTM), surat berisi penyesuaian kapasitas tangki timbun di PT OTM, surat review kerja sama pemanfaatan terminal BBM Merak, dan lainnya.

"Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari Bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan bakar minyak di terminal bahan bakar minyak antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah bapak terima beberapa minggu lalu," demikian tertulis dalam surat itu.

Pertamina benarkan, DPR membantah

Pernyataan dari pihak Pertamina ini berbeda dengan bantahan yang disampaikan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. 

Setjen DPR melalui Bagian Tata Usaha menyatakan tak pernah menerbitkan surat itu. Surat itu bahkan dituding adalah surat palsu karena tidak sesuai dengan standar resmi penyuratan di DPR.

Adapun untuk surat yang asli, kop DPR berada di sisi kiri, tidak di tengah seperti surat yang beredar di wartawan. Selain itu, tidak ada nomor surat di kop surat yang beredar. (Baca: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden)

"Oleh karena itu, saya nyatakan surat ini palsu," ucap Hani. 

Hani mengatakan sudah berkoordinasi dengan Novanto mengenai surat itu. (Baca: "Luhut", "Darmo", dan "Ridwan" Disebut dalam Transkrip Pencatutan Nama Presiden)

Novanto juga mengaku tidak mengetahui surat tersebut sehingga akhirnya Hani pun dipercaya untuk menyampaikan klarifikasi ke media. (KCM)

KONFRONTASI- Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai aneh jika ada anggota DPR ikut dalam lobi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Penilaian tersebut disampaikan TB Hasanuddin dalam menanggapi pemberitaan media Jepang, yang menyebut bahwa Ketua DPR Setya Novanto melobi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terkait pembelian pesawat amfibi.

"Menjadi aneh bila ada anggota DPR terlibat dalam proses menegosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam urusan alutsista," kata Hasanuddin, Selasa (17/11/2015).

Hasanuddin mengaku tidak memiliki informasi yang lengkap soal kepastian mengenai lobi yang disampaikan Novanto itu. Namun, ia mengatakan, pembelian alutsista sudah memiliki prosedur baku.

"Biasanya spesifikasi teknis mengenai alutsista yang akan dibeli diajukan dari angkatan masing-masing ke pihak Mabes TNI, dan selanjutnya diajukan ke Kementerian Pertahanan. Berdasarkan spesifikasi teknis itu, kajian dilakukan untuk melihat produk mana yang memenuhi persyaratan dan kemudian diputuskan jenis, kualitas, dan mereknya, selanjutnya dimasukkan ke dalam RAPBN. Setelah proses anggaran di DPR selesai, dibahas dan disetujui menjadi APBN, selanjutnya diteruskan dengan proses pembelian atau pengadaan," papar Hasanuddin.

Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa sejauh ini belum pernah ada pembahasan dari Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat jenis amfibi dari Jepang. Menurut dia, kebutuhan untuk itu memang belum ada.

"Pengadaan pesawat amfibi tidak menjadi prioritas dalam minimum essential force (MEF)," kata dia.

Setya Novanto bersama sejumlah delegasi DPR menemui Shinzo Abe dalam kunjungan kerja ke Jepang, Kamis (12/11/2015) lalu. Dalam pertemuan tertutup itu, Novanto memang mengaku membicarakan pembelian alutsista, termasuk pesawat amfibi US-2.

Menurut Novanto, pembahasan tersebut bukanlah membuat suatu kesepakatan baru. Dia hanya menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang, saat Presiden Joko Widodo bertemu Shinzo Abe, Maret lalu.

"Dalam pertemuan itu, kami ingin menekankan lagi agar MoU dalam bidang pertahanan itu berjalan," kata Novanto kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2015).

KONFRONTASI- Mekanisme pelepasan se­ba­gian saham (divestasi) PT Free­port Indonesia (PTFI) melalui ske­ma Initial Public Offering (IPO) di bursa saham sebagaimana yang diusulkan Menteri ESDM Su­dirman Said dinilai hanya me­ngun­tungkan segelintir orang. Aki­batnya, masyarakat Indonesia, khususnya Papua kembali tidak akan menikmati hasil sumber daya alamnya sendiri.

“Perpanjangan kontrak karya yang dipaksakan dan usulan divestasi Freeport melalui me­kanisme IPO yang dikeluarkan menteri ESDM Sudirman Said diduga ditumpangi kepentingan elit tertentu, khususnya para pe­nguasa saudagar atau saudagar pe­nguasa yang menggunakan ke­kuasaannya untuk mengambil un­tung sebesar-besarnya de­ngan membegal kekayaan alam Indonesia,” ujar Sekjen Per­himpunan Kedaulatan Rakyat (PKR), Khalid Zabidi, dalam keterangan pers, Kamis (22/10).

Menurut Khalid, Freeport se­benarnya masih menjadi Natural Re­source Curse buat Indonesia, khususnya Papua. Namun, Papua sebagai daerah yang kaya sumber daya alam berupa mineral dan tam­bang masih miskin dan ter­tinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di bagian lain Indonesia. “Kepentingan masyarakat Papua terhadap keberadaan ke­kayaan alam dibajak oleh elit pemerintah baik daerah dan pusat,” sesal Khalid.

Kompensasi bagi hasilnya-pun, kata KLhalid, tidak mampu menggerakaan produktivitas masyarakat Papua. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan dan limbah yang dihasilkan Freeport mengancam masa depan alam Papua dan sumber daya manusia Papua yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain.

“Kekayaan alam Papua berupa kandungan emas yang besar yang kini dikuasai Freeport sejatinya harus digunakan untuk sebesar-besarnya untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua,” tukas Khalid.

Maka dengan itu, Khalid me­negaskan, PKR menolak per­panjangan kontrak baru ke­pada Freeport jika ke­be­radaan Free­port di Papua tidak dapat men­sejahterakan dan me­makmurkan masyarakat Pa­pua secara khusus dan rakyat In­do­nesia secara umum.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan memanggil seluruh pihak yang diduga terkait rekaman pembicaraan Ketua DPR setya Novanto dengan petinggi PT Freeport dan seorang pengusaha minyak berinisial R.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam keterangan persnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Ia tak menutup kemungkinan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Luhut Panjaitan juga akan dipaggil.

"Bisa saja begitu karena itu kan, mengenai materi. Kita tidak tahu seperti apa," katanya, Rabu (18/11/2015).

Ia menambahkan batas waktu yang disediakan MKD untuk mengusut kemungkinan Novanto terlibat dalam hal ini adalah selama dua pekan.

"Nanti dilihat 14 hari dapat dilanjutkan atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan dalam transkrip yang beredar di publik, nama Luhut disebut sebanyak 16 kali. Namun belum dipastikan apakah transkrip tersebut sama dengan transkrip yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD.*INL.KCM)

KONFRONTASI-Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan "lampu hijau" kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).

"Iya (saya beri lampu hijau), selama dapat dipertanggungjawabkan," kata Jusuf Kalla seusai menghadiri Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2015 di Manila, Kamis.

"Karena jika benar akan berbahaya apalagi dengan orang asing dan perusahaan besar," ucapnya.

Wapres mengatakan, jika permasalahan tersebut tidak selesai dan jelas, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Terlebih, Setya Novanto diduga membawa nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terkait hal tersebut.

Menurut Jusuf Kalla, karena menyangkut nama petinggi negara, akan merusak citra Indonesia khususnya di mata para investor.

Jika para investor tidak lagi percaya dengan pemerintah, maka negara yang dirugikan.

"Karena menyangkutkan Presiden dan Wapres untuk urusan komisi-komisi dan sebagainya, itu berbahaya, itu menghina," tutur Kalla.

"Bahayanya adalah, orang nanti tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Kalau tidak percaya lagi ke Presiden dan Wapres maka negeri ini rusak," ujar Jusuf Kalla.

Wapres menjelaskan, dirinya sudah bertemu dengan Sudirman Said sebelum Menteri ESDM melapor ke MKD.

Saat itu, Sudirman juga mengatakan kepada Kalla bahwa dia telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Jusuf Kalla menambahkan jika memang benar fakta yang dimiliki Sudirman Said tersebut bisa dipertanggungjawabkan, maka sudah selayaknya dilaporkan ke MKD.

"Presiden dan Wakil Presiden dianggap korupsi, kalau begitu bagaimana? Nanti tidak ada lagi (investor) yang mau datang ke Indonesia. Oleh karena itu kenapa Sudirman Said harus melakukannya," kata Wapres.

Menurut Jusuf Kalla, transparansi itu merupakan sebuah keharusan.

Dia mengatakan kepada Sudirman, bahwa jika seorang pejabat mengetahui ada pelanggaran di instansi atau di luar instansi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa didiamkan.

"Ini harus di-clear-kan," ujar Jusuf Kalla.

Laporan dan bantahan

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres.

(Lihat videonya di tautan ini: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden)

Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Pada transkrip percakapan yang diterima Kompas.com dari internal DPR, Rizalah yang menyatakan berniat memberi 9 persen untuk JK. (Baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK)

"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.

Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.(KCM)

KONFRONTASI- Alumnus ITB ini tak banyak bicara dan bahkan jauh dari media. Dia  punya karakter dan etos kerja yang teruji. Muncuatnya nama Wahyu Sakti Trenggono sebagai salah satu calon menteri yang akan menjadi bagian dari rencana reshuffle kabinet jilid II, menggelitik berbagai pihak untuk berkomentar. Salah satunya adalah pengamat telekomunikasi lulusan Study Pembangunan Universitas Indonesia, Hiraz Simorangkir.

Menurutnya, Trenggano adalah orang yang kaya inovasi, visioner, pekerja keras dan berjasa bagi perkembangan telekomunikasi Indonesia. Namun sayang, pemilik PT. Tower Bersama Infrastucture Tbk (TBIG) itu, kurang komunikatif dengan media massa.

"Ya dia seorang yang visioner dan pantas bergabung dengan kabinet Kerja. Tapi dia mesti memperbaiki komunikasinya dengan publik. Saya merasa Trenggono bukan orang yang menganggap berkomunikasi di depan publik itu satu hal yang penting," nilainya.

Dari sisi visioner, inovasi dan kerja kerasnya, ungkap Hiraz, Tranggano bukan hanya pemilik  TBIG, tapi dia yang menciptakan pasar tower independent. Sebelumnya operator harus keluar dana besar untuk investasi tower.

"Dengan adanya gagasan pengelola yang independent, operator akan fokus pada service di telekomunikasi dan data, dan tak perlu investasi serta diribetkan dengan pembangunan tower dimana-mana," ungkapnya.

Visi Trenggono dalam mengatasi perkembangan teknologi broadband, papar Hiraz, mendorongnya untuk membuat perusahaan dibidang penyimpanan data. Perusahaan-perusahaan tak perlu berinvestasi untuk menyediakan server sendiri, cukup menyewa sesuai kapasitas yang dibutuhkan.

Sedangkan kelemahan Wahyu dalam komunikasi, lanjut Hiraz, terlihat pada minim klarifikasi dia dalam menanggapi opini negatif mengenai share swap  Mitratel dan TBIG selama lebih dari 2 tahun ini.

"Sampai polemik SWAP Mitratel dengan TBIG berakhir dengan adanya pembatalan oleh Telkom dan kementerian BUMN, belum ada klarifikasi oleh Trenggano," nilainya.

Padahal, terangnya, tidak ada yang dirugikan dalam pembatalan share swap tersebut. Sebenarnya jika ada kerugian, justru terletak pada pemberitaan negatif terhadap Wahyu Trenggono, sang pendiri dan pemilik perusahaan.

Memang, dengan pembatalan tersebut, Telkom sebagai induk akan kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan dari kinerja TBIG.

"Tapi Telkom juga terlepas dari beban hutang sebesar Rp7.27 triliun yang tercatat dalam laporan tahunan Mitratel. Karena jika tukar guling dilaksanakan, maka ini akan lepas dari Telkom dan akan menjadi  beban TBIG," ungkap Hiraz.

Begitu pula dengan TBIG. Sebagai pemain terbesar di bisnis tersebut, perusahaan ini juga dinilai Hiraz, tidak mengalami kerugian. Itu dapat dilihat dari laporan keuangan mereka.

"Dalam tekanan ekonomi nasional yang begitu besar akibat penguatan USD sepanjang tahun ini, di semester I-tahun 2015 mereka masih meraup laba Rp570 milyar. Jadi saya lihat pembatalan swap tidak mempengaruhi kinerja mereka," terangnya.
Isu reshuffle kabinet jilid II terus memanas hingga saat ini.  Pihak Istana telah mengisyaratkan Reshuffle akan dilakukan tak lama setelah pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

Salah satu menteri yang mendapat soroton tajam untuk diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Desakan agar Menteri Rini segera diganti juga disampaikan politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. PDIP menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari figur yang tepat untuk mensinergikan BUMN.‎

"Kebijakannya tidak tepat, memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara," kata Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan ini, Kamis (19/11).

Hendrawan menuturkan untuk posisi menteri BUMN dibutuhkan sosok kreatif dan solutif. Untuk mengembangkan BUMN tidak harus dengan penambahan penyertaan modal negara yang lebih besar seperti yang diusulkan dalam RAPBN 2016 yang kemudian jadi topik perdebatan hingga kini.
"Sayangnya, hal ini tidak diungkap oleh Trenggano ke media. Padahal di era saat ini, Komunikasi itu menjadi hal penting," ujarnya.(K)

KONFRONTASI-Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta tujuh orang lain yang mencakup mantan pejabat dan pejabat Pemerintah Israel saat ini berisiko ditangkap jika mereka menginjakkan kaki di Spanyol.

Hal itu terjadi setelah seorang hakim Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan mereka. Demikian menurut sejumlah laporan di Spanyol sebagaimana dikutip Independent, Rabu (18/11/2015).

Menurut Latin American Herald Tribune, hakim pengadilan nasional Spanyol, Jose de la Mata, memerintahkan polisi dan petugas keamanan sipil negara itu untuk memberi tahu dia jika Netanyahu dan enam orang lainnya masuk ke Spanyol. Putusan hakim itu terkait dengan tindakan orang-orang itu terhadap armada kapal Freedom Flotilla tahun 2010.

Orang-orang lain yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan itu adalah mantan Menteri Pertahanan, Ehud Barak; mantan Menteri Luar Negeri, Avigdor Leiberman; mantan Menteri Urusan Strategis, Moshe Yaalon; mantan Menteri Dalam Negeri, Eli Yishai; menteri tanpa portofolio, Benny Begin; dan Wakil Laksamana Maron Eliezer, yang bertanggung jawab atas operasi penyerangan.

Kasus itu, yang telah ditangani Hakim De la Mata pada tahun lalu, diajukan untuk menyeret orang-orang Israel tersebut menyusul serangan pasukan keamanan Israel terhadap armada kapal bantuan Freedom Flotilla tahun 2010, yang berusaha untuk mencapai Gaza.
 

wikipedia Kapal Mavi Marmara yang membawa bantuan untuk rakyat Palestina mencoba menembus blokade Israel di sekitar Jalur Gaza pada 2010. Upaya itu berakhir dengan penyerbuan pasukan khusus Israel yang menewaskan sembilan aktivis asal Turki.

Surat perintah itu terkait dengan Kapal Motor (KM) Mavi Marmara, kapal sipil utama dalam armada enam kapal yang berusaha menerobos blokade Israel di Jalur Gaza. Keenam kapal itu membawa sekitar 500 penumpang, bantuan kemanusiaan, dan bahan konstruksi.

Angkatan bersenjata Israel menyerbu kapal itu dalam sebuah serangan yang menewaskan sembilan aktivis hak asasi manusia. Seorang aktivis kesepuluh meninggal sebulan kemudian karena luka-luka akibat serangan itu.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nachshon, mengatakan kepada Jerusalem Post, "Kami menganggap hal itu sebagai provokasi. Kami sedang bekerja sama dengan pihak berwenang Spanyol agar hal itu dapat dibatalkan. Kami berharap hal itu akan segera berakhir."

KONFRONTASI-  Dengan adanya laporan Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD DPR terkait Ketua DPR RI Setya Novanto atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia,  maka Novanto harus mundur dari DPR RI, sebab citra DPR sudah bobrok. Setya Novanto harus mundur, kalau tidak mau, maka ia harus dilengserkan oleh  DPR dan publik.Semua itu untuk menjaga kredibilitas dan nama baik lembaga DPR RI, bangsa dan Negara ini. Demikian pandangan Nehemia Lawalata, tokoh GMNI dan pengajar Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, Kamis sore (19/11)

Kabar keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Setya Novanto dalam transkip percakapan negosiasi kontrak perpanjangan PT Freeport dengan mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus menuai reaksi yang mendesaknya mundur

“Konsekuensi moralnya dia harus mengundurkan diri dari Ketua DPR RI, karena itu sudah merupakan pelanggaran berat,” tegas Nehemia.

Disamping itu, Herdi  dan Nehemia mendesak Setya Novanto meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. “Kalau itu terbukti  maka dia musti  meminta maaf ke segenap warga Indonesia. Sangat memalukan kalau seorang ketua DPR berbicara tentang perusahaan asing dan kemudian mencatut nama Presiden dan Wapres,” kata Herdi Sahrasad, peneliti senior PSIK Universitas Paramadina

Nehemia mengingatkan bahwa ada pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang MKD, yang menyebutkan anggota DPR harus berhenti sementara atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai alat kelengkapan anggota DPR apabila melakukan pelanggaran. "Karena kalau memang yang di MKD tersebut benar maka hal itu sudah masuk kategori pelanggaran berat," ujar Nehemia Lawalata.

''Kalau Setya Novanto mengundurkan diri maka harus ada pemilihan ulang pimpinan dewan,'' kata Herdi, pengamat politik Universitas Paramadina. Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K. Harman ..

"Jadi, kalau laporan Pak Sudirman Said itu betul, maka sebaiknya Setya Novanto segera mengundurkan diri dari DPR demi nama baik DPR, bangsa dan Negara ini. Tapi, sekarang ini Setya Novanto harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada rakyat sekaligus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K. Harman pada wartawan, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Menurut Benny saat ini sebaiknya Setya Novanto harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada rakyat seluruh Indonesia, apakah betul beliau mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla?

“Itulah yang harus diklarifikasi seterang-terangnya seperti apa persoalannya? Apalagi kini pembicaraan Novanto dengan seorang pengusaha soal Freeport itu sudah menyebar luas. Transkrip pembicaraannya juga sudah banyak beredar,” katanya.

Benny K Harman menilai Novanto harus menjelaskan terbuka kepada masyarakat seputar pertemuan dirinya dengan pengusaha R dan pimpinan PT. Freeport.

"Ya menurut saya Ketua DPR itu harus menjelaskan secara terbuka, karena menurut transkrip pembicaraan itu jelas untuk kepentingan pribadi. Sekarang kan sudah beredar juga rekaman pembicaraannya Pak Setya Novanto dan itu dilakukan atas nama dan untuk kepentingan pribadi," ujarnya. (Sjafri Ali/A-89)***

 KONFRONTASI-Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Adian Napitupulu, berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto.

Hal itu akan dilakukan jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak tegas dalam menindak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto.

"Kita capek, sekian tahun DPR hasilkan UU sedikit, tapi sisi lain ada perilaku anggota DPR yang seperti ini. Rakyat pasti lelah. Kalau MKD enggak bersikap adil dan tegas, kita berencana membuat mosi tidak percaya," kata Adian saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Adian menilai, pertemuan Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang didampingi pengusaha Reza Chalid telah membuat kegaduhan baru. (Baca: Soal Desakan Pecat Novanto, Aburizal Sebut Menggulingkan Orang Itu Dosa)

Dalam pertemuan itu, ada permintaan saham sebesar 11 persen untuk Presiden Joko Widodo dan 9 persen untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait renegosiasi kontrak Freeport.

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen untuk pembangunan proyek listrik di Timika. (Baca: Yorrys: Semua Parpol Marah, Kasus Setya Novanto Harus ke Jalur Hukum)

Sangkaan tersebut berdasarkan laporan Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD. Sudirman mengaku menerima info itu dari pihak Freeport.

"Bagi saya, ini sudah di luar batas. Sudah berulang-ulang dilakukan. DPR kan representasi rakyat, kalau pimpinannya seperti ini, maka (citra) rakyat Indonesia di mata internasional seperti itulah," ujar Adian.

Adian menegaskan, mosi yang akan diajukan bukanlah sikap fraksi, melainkan sikap pribadinya sebagai anggota Dewan. (Baca: "Freeport Jalan, Kita 'Happy', Kita Golf, Kita Beli 'Private Jet'")

Sementara itu, anggota Fraksi Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, mosi tidak percaya tidak diatur di dalam Tata Tertib DPR. Namun, anggota DPR dapat mengajukan hak tersebut.

Taufiq menambahkan, dirinya berencana mengumpulkan tanda tangan untuk menggalang dukungan terhadap dilayangkannya mosi tersebut pada Senin (23/11/2015). (Baca: Setya Novanto, Calon Ketua DPR yang "Akrab" dengan KPK)

"Saya yakin anggota sepuluh fraksi akan mendukung mosi ini," kata dia.

Sejumlah pihak mendesak agar Novanto mengundurkan diri untuk sementara sebagai Ketua DPR hingga ada putusan MKD. (Baca: Setya Novanto Diminta Mengundurkan Diri Sementara sebagai Ketua DPR)

Ada pula sebuah petisi onlinedi situs Change.org yang berisi desakan agar Setya Novanto dipecat. (Baca: Petisi Online "Pecat Ketua DPR" Kumpulkan 58.000 Pendukung)

Sebelumnya, Novanto juga bermasalah terkait kehadirannya pada kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

MKD menjatuhkan sanksi kepada Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berupa teguran. (Baca: MKD Putuskan Novanto-Fadli Langgar Kode Etik Ringan)

Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak Reza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Novanto berkilah, maksud saham tersebut untuk negara, bukan kepala negara. (Baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK)

Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (baca: Setya Novanto: Saya Tak Pernah Akui Rekaman Itu Suara Saya) (KCM)

KONFRONTASI-Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki, menilai Ketua DPR Setya Novanto salah jika terbukti meminta saham dari PT Freeport Indonesia.

Dia mengatakan, setiap pejabat negara tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk meminta sesuatu kepada pihak lain demi keuntungan pribadi.

"Itu namanya perilaku koruptif," kata Ruki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Kendati demikian, Ruki mengatakan, KPK belum berencana mengusut kasus yang kini ramai diperbincangkan publik ini.

Menurut dia, perlu kajian lebih mendalam mengenai bagaimana proses pertemuan Novanto dengan bos PT Freeport serta deal apa yang dijanjikan.

"Yang paling tepat menyelidiki adalah kepolisian karena bisa masuk dari berbagai penjuru, mulai dari IT, tindak pidana umum, dan bisa segala macam," ujar Ruki.

"KPK hanya satu penjuru, yaitu tindak pidana korupsi," ucapnya.

Dalam hukum pidana, kata dia, tindak pidana yang dilakukan Novanto belum sempurna.

Dia membuka kemungkinan KPK mengusut kasus ini jika sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Percuma juga kita tangani ribut-ribut, diajukan ke pengadilan bebas. Kalau KPK masuk, begitu dipegang, saya tidak mau bebas," ucap dia.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport. Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres.

(Lihat videonya di tautan ini: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden)

Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Pada transkrip percakapan yang diterima Kompas.com dari internal DPR, Rizalah yang menyatakan berniat memberi 9 persen untuk JK.

"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.

Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto berharap agar pembuat rekaman percakapan dirinya saat bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bersama pengusaha minyak Reza Chalid bisa diampuni dosanya.

"Mudah-mudahan pengirim blackmail itu diampuni," kata Novanto saat menghadiri acara Munas HKTI di Bogor, Kamis (19/11/2015).

Novanto pun santai menghadapi tuduhan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dialamatkan kepadanya.

Dia tak mau berkomentar banyak soal kasus ini setelah Rabu (18/11/2015) malam menggelar jumpa pers.

"Ya namanya juga blackmail," kata dia.

Dalam laporannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (16/11/2015), Menteri ESDM Sudirman Said menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga 6 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.

Sudirman turut menyampaikan bukti berupa rekaman dan transkrip pembicaraan antara Novanto, pengusaha, dan petinggi PT Freeport. Bukti rekaman itu didapat dari seseorang yang dirahasiakan oleh Kementerian ESDM. Rekaman itu disebutkan dibuat untuk perlindungan diri.

Atas rekaman itu, Novanto merasa telah diperas. Pasalnya, pertemuan dengan Freeport pertama kali dilakukan di kantor DPR. Namun, setelah pertemuan itu, Novanto mengajak Reza Chalid karena curiga dengan pertemuan selanjutnya dengan Freeport. 

"Saya merasa ini kayak blackmail, juga begitu, diedar-edarkan," kata Novanto saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015) malam.

"Saya begini juga Ketua DPR, kok sampai tega mem-blackmail begitu," ujarnya.

KONFRONTASI- Dua menteri koordinator pada Kabinet Kerja telah memberikan pernyataan buruk terhadap Menteri ESDM Sudirman Said.

Pertama Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli yang menyebutkan, Sudirman ingin jalan sendiri terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.

Kedua, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Pandjaitan yang menyebutkan, Sudirman Said bergerak sendiri soal Freeport dengan melaporkan Ketua DPR Setya Novanto (SS) ke MKD DPR tanpa izin Presiden.

"Dua menko sudah memberikan (pernyataan) miring terhada SS, bahwa orang ini sudah tidak dipercaya," kata pengamat politik Said Salahuddin saat dihubungi wartawan, Jumat (20/11/2015).

Menurut Said, ada kepentingan besar yang tengah dijalankan oleh Sudirman, tanpa berkoordinasi dengan pucuk pimpinan pemerintah, yaitu Presiden Jokowi.

"Sudirman sendiri yang ingin menikmati kepentingan itu. Bisa juga kelompok dia. Ini mengancam kedaulatan kita," tukasnya.

Sebelumnya Said menyebutkan, kelompok Sudirman yaitu keluarga Menteri BUMN Rini Soemarno. Sudirman diketahui dekat dengan keluarga Soemarno.
Forum Mahasiswa Pengawas Aset Bangsa (FMPAB) mendesak Menteri ESDM Sudirman Said untuk segera mundur dari jabatannya. Sudirman dianggap telah merugikan negara atas penerbitan surat nomor 7522 tentang pemberian izin PT. Freeport Indonesia.

Hal tersebut diteriakkan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kita berdiri di sini mendesak KPK segera periksa Sudirman Said dan mundur dari jabatannya atau dicopot proses hukum," Kata Kordinator Aksi Varhan Abdul Azis, Jumat (20/11/2015).

Para mahasiswa mengaku memiliki bukti-bukti data simulasi kerugian negara atas keluarnya surat nomor 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 oktober 2015 yang mengabaikan pemerintah renegosiasi dalam undang-undang minerba dan mengakibatkan PT Freeport tetap menikmati tarif royalti emas sebesar 1 persen.

"Masih banyak bukti lainnya. Ada sebendel ini kita mau laporkan ke KPK," tambahnya. (INL.K)

KONFRONTASI-Menurut berita yang dilansir liputan6, Senin tanggal 24 – 25 November 2015, sebanyak 5 juta buruh akan gelar aksi mogok nasional. Titik tumpunya adalah menolak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Tuntutan buruh, agar Presiden Joko Widodo, mencabut Peraturan tersebut.

Rencananya, aksi mogok serentak ini, akan digelar secara serentak di 22 provinsi selama empat hari.

Bahkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi mogok nasional ini, tidak akan berhenti hingga empat hari saja, Bahkan bila Pemerintah tidak memberikan respons sebagaimana yang diharapkan oleh kaum buruh, maka aksi ini akan terus berlanjut.

"Kita sudah mamastikan akan melakukan mogok nasional pada tanggal 24-27 November. Kalau pemerintah merespon, kita akan menghentikan (aksi mogok), tergantung pada tanggal berapa nantinya. Tapi kalau tidak ada respon, kita akan tetap melanjutkan," ujarnya di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Rabu (18/11/2015). (sumber: liputan6.com)

Mogok itu Bela Diri atau Malah Bunuh Diri?

Terlepas dari gerakan aksi buruh mengadakan long march dari Bandung dan Bekasi, yang konon merupakan warming up atau pemanasan dalam melakukan aksi mogok nasional secara serentak di 22 propinsi, yang dikuatirkan tidak hanya terjadi gesekan antara aparat keamanan dan para buruh ini. Tapi justru terhadap kepentingan buruh sendiri.

Apakah mungkin Pemerintahan dibawah Presiden Jokowidodo dapat ditekan lewat gerakan mogok nasional ini? Hal ini tentunya akan merupakan tanda tanya besar. Bila tuntutan buruh diterima , berarti Pemerintah akan kehilangan wibawa.

Disamping itu, masih ada masalah yang mungkin tidak terpikirkan secara matang.,yakni, dengan seringnya terjadi unjuk rasa ,mogok dan sejenisnya,mau atau tidak, produksi yang sedang berlangsung akan sangat terganggu.

Bagaimana seandainya, para investor ramai ramai hengkang dari Indonesia? Bukankah hal ini justru akan merupakan tindakkan bunuh diri?
Tulisan ini, tidak berpihak kepada siapapun, hanya sebuah pemikiran sederhana saja bahwa untuk menunjukkan eksistensi buruh tidak harus dengan unjuk rasa atau mogok nasional yang bersifat show of force. Karena disamping menguras tenaga buruh sendiri juga akan menimbulkan berbagai efek negatif terhadap warga diberbagai tempat. Pasti ada jalan lain, yang lebih bijak untuk ditempuh demi untuk kebaikan buruh sendiri.

Kemayoran, 20 N0vember, 2015

Tjiptadinata Effendi

KONFRONTASI- Profesionalisme dan integritas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kini diuji. Sejumlah desakan muncul agar MKD bisa melakukan sidang secara terbuka dalam menelusuri dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rakyat ingin sidang MKD DPR itu terbuka dan transparan agar jurdil dan tuntas.

MKD diharapkan tidak "masuk angin" layaknya kasus pertemuan pimpinan DPR dengan calon presiden AS, Donald Trump. Di dalam kasus itu, MKD terkesan melakukan sidang secara diam-diam.

Publik tiba-tiba saja disuguhkan keputusan, yaitu sanksi ringan berupa teguran kepada Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya Fadli Zon.

MKD selama ini memang belum pernah menggelar sidang terbuka. Demikian pula saat badan itu masih bernama Badan Kehormatan.

Tidak ada satu kasus pun yang diproses dan bisa diakses publik. (Baca: Golkar Instruksikan Anggotanya di MKD Bantu Setya Novanto )

Mungkinkah penanganan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang lagi-lagi menyeret nama Novanto kali ini diperlakukan berbeda?

Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD, peluang dilakukannya sidang terbuka sangat memungkinkan. Akan tetapi, perlu kesepakatan di antara anggota-anggota MKD.

Hal itu tertuang pada Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi, "Sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang MKD".

Hilangkan keraguan

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rumadi berharap MKD bisa berfungsi maksimal dalam menelusuri kasus itu.

"MKD harus bersikap secara profesional meski kita tahu orang ini kuat. Selama ini, Setya Novanto dikenal orang licin," ucap dia. (Baca: Soal Desakan Pecat Novanto, Aburizal Sebut Menggulingkan Orang Itu Dosa)

Karena melibatkan seorang tokoh politik yang cukup berpengaruh, KIP pun mendorong MKD bersidang secara terbuka. Hal tersebut ditujukan agar MKD tidak terpengaruh akan berbagai tekanan politik dalam membuat keputusan nanti.

"Lebih baik kasus ini disidang secara terbuka sehingga ada kontrol publik. Di sisi lain, dibukanya sidang akan menunjukkan keseriusan MKD. Kredibilitas MKD dipertaruhkan di sini," kata Rumadi.

"Apabila MKD tetap memaksakan tertutup, publik akan semakin curiga," kata dia. (Baca: Setya Novanto: Saya Tak Pernah Akui Rekaman Itu Suara Saya)

Contoh sidang etik MK

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri juga meminta MKD agar mengikuti jejak Mahkamah Konstitusi yang menggelar sidang mahkamah etik secara terbuka terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Di dalam sidang etik itu, MK memutuskan menyampaikan secara terbuka proses pemeriksaan saksi hingga Akil Mochtar. Hal tersebut bisa pula diterapkan MKD. (Baca: KIP: Publik Berhak Tahu Rekaman Percakapan Setya Novanto dan Bos Freeport)

Menurut Ronald, keterbukaan itu bisa dilakukan dengan cara menyampaikan ke publik rencana dan jadwal pemeriksaan pihak-pihak terkait, keterlibatan tenaga ahli yang independen dan kredibel, hingga penunjukan tim kecil yang tidak berasal dari fraksi yang sama dengan anggota DPR teradu.

Selain itu, Ronald meminta MKD bisa memprioritaskan rapat-rapat terbuka hingga tahap pengambilan keputusan secara kolektif.

"DPR hendaknya mengikuti preseden yang baik tersebut untuk mencegah keterpurukan wibawa parlemen lebih buruk lagi," kata dia.(KCM)

KONFRONTASI- Aganjil dan aneh bahwa Daniel Sparinga masih jadi komisaris Jasa Marga, meski sudah disidang KPK soal Jero Wacik. Daniel itu orangnya SBY dan bolak-balik KPK soal Wacik. Relawan Jokowi dan publik kecewa kenapa dia masih komisaris Jasa Marga.Mantan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Daniel Sparringa, mengakui adanya pemberian rutin selama beberapa bulan dari mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Pemberian itu dilakukan sejak November 2011 hingga Juni 2013.

Sejak adanya penggeledahan di Kantor Kementerian ESDM, Daniel khawatir bahwa uang yang diberikan Jero selama ini berkaitan dengan penggeledahan itu.

"Setelah penggeledahan dari waktu ke waktu, kan saya tanya apa yang diberikan ke kantor kami tidak terkait itu semua. Dia (Jero) meyakinkan bahwa uang itu tidak masalah," ujar Daniel di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Hingga saat sidang kabinet terbatas di Cipanas pada 30 Mei 2014, Jero mengatakan bahwa nama Daniel disebut-sebut oleh staf Kementerian ESDM, Sri Utami, saat bersaksi di KPK.

Jero berusaha menenangkan Daniel untuk tidak khawatir dan menganggap Sri kerap mengada-ada saat bersaksi.

"Dia bilang, akui saja pernah terima dua sampai tiga kali. Tapi saya bilang, 'Pak Jero, mohon maaf. Kalau saya dipanggil KPK, akan saya ceritakan semua yang terjadi," kata Daniel.

Daniel pun melaporkan pembicaraannya dengan Jero kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Djoko Suyanto.

Saat itu, kata Daniel, Djoko mengatakan, semestinya pemberian kepada Daniel bukan menjadi masalah karena sumbernya dari DOM.

Djoko dan Daniel saat itu tidak tahu bahwa dana tambahan itu ternyata berasal dari dana imbal jasa atau kick back rekanan jasa konsultasi Kementerian ESDM.

Setelah itu, pada sidang kabinet, Djoko memanggil Jero dan Daniel untuk membahas soal dana tambahan untuk kantor staf presiden selama ini.

Djoko pun mempertanyakan kepada Jero mengapa nama Daniel sampai terseret dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM.

"'Saya tidak rela Pak Daniel Sparringa terseret-seret seperti ini. Masa lembaga staf kepresidenan terseret'. Itu kata Pak Djoko," kata Daniel.

Namun, belum sempat Jero menjawab, Djoko langsung meninggalkan mereka berdua.

Dalam persidangan, Jero pun menanggapi kesaksian Daniel.

Jero mengatakan, ia membaca di media bahwa Sri Utami berkali-kali diperiksa KPK dan omongannya saat pemeriksaan tak dapat dipercaya.

Jero pun membantah dirinya memengaruhi Daniel untuk berbohong saat diperiksa KPK.

"Saya bilang, 'Kalau nanti tidak benar omongan Sri Utami, bantah saja. Yang benar akui, yang tidak benar, bantah'. Dia banyak buat cerita ngarang," kata Jero.*(KCM)

PAPUA-Direktur Papua Resource Center, Amiruddin Al Rahab menilai, kasus Freeport yang menyeret nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, membuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pimpinan negara semakin berkurang.

KONFRONTASI-Ketua DPR Setya Novanto menilai bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang justru telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Kesimpulan tersebut diambil Novanto setelah mendengar pernyataan Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa Sudirman Said melaporkannya ke MKD tanpa izin Presiden Jokowi.

Namun, Wapres Jusuf Kalla mengatakan hal yang berbeda. Menurut Kalla, sebelum melaporkan Novanto ke MKD, Sudirman mengatakan kepadanya sudah melapor kepada Presiden Jokowi. Sementara publik sudah mendesak di media sosial dan media nasional agar  Setya dan Sudirman dipecat karena bermasalah, sudah tak dipercaya. Keduanya sosok yang terlibat perang antar-geng, dengan muatan kepentingan ekonomis-politis.

Adapun Sudirman Said sampai saat ini tidak mau menjawab mengenai restu Presiden ini.

"Nah sekarang terbukti, dialah yang mencatut nama Presiden," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Novanto menilai hal ini menunjukkan sudah ada yang tidak beres dengan laporan Menteri ESDM ke MKD.

Dia curiga, transkrip dan rekaman yang diserahkan Menteri ESDM mengenai pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tidak utuh.

"Sekarang, saya percayakan kepada MKD untuk melihat secara utuh daripada teknis-teknis dan tata tertib yang ada terhadap laporan-laporan menteri ESDM," kata dia.

Novanto juga mengaku sudah menyiapkan langkah hukum dengan menunjuk pengacara Rudi Alfonso dan Johnson Panjaitan.

Nantinya, tim hukum ini yang akan menentukan apakah perlu menggugat Sudirman dan Maroef yang dia duga merekam pertemuan itu secara diam-diam.

"Sekarang lagi dikaji dalam waktu satu dua hari ini. Nanti hari Senin sudah ada langkah langkah," kata Novanto.

Dalam laporannya ke MKD, Senin (16/11/2015), Sudirman menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga 8 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.

Sudirman mengaku mendapatkan informasi ini dari Maroef. Dia turut menyampaikan bukti berupa rekaman dan transkrip percakapan pertemuan itu.

Novanto sebelumnya berkali-kali membantah telah mencatut nama Presiden apalag sampai meminta saham. Namun dia bersama Riza mengakui bertemu dengan Maroef.(KCM)
 

KONFARONTASI-Ketua DPR Setya Novanto menilai bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang justru telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Kesimpulan tersebut diambil Novanto setelah mendengar pernyataan Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa Sudirman Said melaporkannya ke MKD tanpa izin Presiden Jokowi.

Namun, Wapres Jusuf Kalla mengatakan hal yang berbeda. Menurut Kalla, sebelum melaporkan Novanto ke MKD, Sudirman mengatakan kepadanya sudah melapor kepada Presiden Jokowi.

Adapun Sudirman Said sampai saat ini tidak mau menjawab mengenai restu Presiden ini.

"Nah sekarang terbukti, dialah yang mencatut nama Presiden," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Novanto menilai hal ini menunjukkan sudah ada yang tidak beres dengan laporan Menteri ESDM ke MKD.

Dia curiga, transkrip dan rekaman yang diserahkan Menteri ESDM mengenai pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tidak utuh.

"Sekarang, saya percayakan kepada MKD untuk melihat secara utuh daripada teknis-teknis dan tata tertib yang ada terhadap laporan-laporan menteri ESDM," kata dia.

Novanto juga mengaku sudah menyiapkan langkah hukum dengan menunjuk pengacara Rudi Alfonso dan Johnson Panjaitan.

Nantinya, tim hukum ini yang akan menentukan apakah perlu menggugat Sudirman dan Maroef yang dia duga merekam pertemuan itu secara diam-diam.

"Sekarang lagi dikaji dalam waktu satu dua hari ini. Nanti hari Senin sudah ada langkah langkah," kata Novanto.

Dalam laporannya ke MKD, Senin (16/11/2015), Sudirman menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga 8 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.

Sudirman mengaku mendapatkan informasi ini dari Maroef. Dia turut menyampaikan bukti berupa rekaman dan transkrip percakapan pertemuan itu.

Novanto sebelumnya berkali-kali membantah telah mencatut nama Presiden apalag sampai meminta saham. Namun dia bersama Riza mengakui bertemu dengan Maroef.(KCM)