KPK Harus Berani Bongkar Dugaan Korupsi Ahok

KONFRONTASI- Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus disorot terkait isu korupsi reklamasi dan KKN lainna. Ahok memang bermasalah. Selain tidak berhenti menyakiti hati umat Islam dengan pernyataan yang melecehkan Islam serta kebijakan yang anti Islam, Ahok juga ditengarai terlibat skandal korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Berikut daftar kasus korupsi di DKI Jakarta yang diduga melibatkan Ahok baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur era Jokowi :

1). Kasus Transjakarta Busway
Pengadaan bus transjakarta senilai Rp 1,2 triliun terbukti merugikan negara ratusan miliar rupiah. Busway yang belum sebulan didatangkan dari Cina berkarat dan rusak sehingga tidak bisa digunakan. Kejaksaan telah menetapkan dua orang PNS DKI sebagai tersangka tetapi tidak pernah berusaha menyentuh gubernur dan wakil gubernur sebagai penguasa anggaran, padahal dugaan keterlibatan keduanya banyak diapungkan berbagai pihak.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Pihak agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa.Bahkan, Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai “boneka” saja.“Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka bedua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu,” kata Uchok.

2). Kasus UPS
Polri memperkirakan kerugian negara akibat korupsi UPS mencapai Rp 50 miliar rupiah. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan dua orang pejabat kepala dinas dan satu orang perusahaan rekanan sebagai tersangka. Rabu (29/07) Ahok telah dipanggil sebagai saksi dan bukan tidak mungkin akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam keterangannya usai pemeriksaan, Ahok mengaku ditanya seputar tanda tangan sekretaris daerah (sekda) dalam persetujuan pengadaan UPS. Mungkinkah sekda tanda tangan tanpa sepengetahuan Ahok?

3). Kasus Tanah Sumber Waras
Terbaru dan merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah kasus korupsi pembelian tanah milik rumah sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI dengan harga jauh di atas harga pasaran.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun fiskal 2014 tersebut, BPK mensinyalir adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar karena kasus jual-beli tanah yang diproyeksi menjadi lahan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Kanker itu.

Garuda Institute sebagai salah satu elemen masyarakat pemantau keuangan daerah mengecam keras provokasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok melalui media terhadap para pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Koordinator Tim Peneliti Garuda Institute, Roso Daras, bahwa provokasi yang dilakukan Ahok dinilai memelintir fakta sebenarnya itu juga bertendensi politik, yaitu mendistraksi informasi dan mengaburkan pokok masalah yang lebih substansial, yakni akuntabilitas keuangan Pemprov DKI.

Pemprov DKI membeli tanah tersebut seharga Rp20,75 juta per meter atau Rp755,69 miliar cash. Harga Rp20,75 juta per meter adalah NJOP tanah bagian depan areal RS Sumber Waras yang berbatasan dengan Jl. Kyai Tapa. Sementara NJOP tanah bagian belakang areal RS yang berbatasan dengan Jl. Tomang Utara hanya Rp7,44 juta.

Pemprov DKI membeli 3,64 ha tanah itu Rp755,69 miliar tanpa menawar dan mengecek, sama dengan penawaran Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Penawaran disampaikan 7 Juli 2014, dan direspons langsung oleh Gubernur DKI Jakarta pada 8 Juli dengan mendisposisikannya ke Kepala Bappeda untuk dianggarkan dalam APBD-P DKI 2014.[Mas Azzam/Citizen Journalism/konfrontasi.com]

Akun Twitter @PejuangNKRI9 membongkar korupsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Berikut penjelasannya:

1. Korupsi ahok alias Zhang Wan Xie alias Basuki Indra alias Basuki Tjahja Purnama bertebaran di mana2 dan terbagi atas 3 fase /masa
2. Fase I yaitu korupsi Ahok saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur (Beltim). Meski menjabat hanya 1.5 thn, Ahok banyak korupsi di sana.
3. 3. 5 korupsi Ahok di Beltim: proyek puskesmas, pembebasan lahan pelabuhan PT Timah, pembangunan jalan, pengerukan muara, KKN proyek APBD
4. Selain korupsi APBD Beltim, Ahok juga melakukan monopoli pengadaan obat2an yg dilakukan bersama ibunya sendiri
5. Ahok juga meninggalkan utang besar kepada kabupaten Belitung selaku kab induk terkait program asuransi kesehatan warga Beltim yg gagal
6. Sebelum menjabat Bupati Beltim, Basuki Indra alias Ahok pernah menjadi tersangka penambangan liar dan perambahan hutan lindung
7. Ahok dilaporkan ke Polda Babel oleh Eko Maulana mantan Gub Babel yg mendadak meninggal dunia ketika status tersangka Ahok mencuat 2012 yl
8. Fahrudin Victory dikabarkan hilang. Ada yg sebut dia telah meninggal dunia sehabis diundang ke Jakarta utk bantu bongkar korupsi Ahok
9. Kejadian tragis ini hampir sama dgn kematian Lukminto pemilik PT Sritex Solo yg jadi saksi kunci korupsi Jokowi di Hotel Maliyawan Solo.
10. Fase II adalah korupsi Ahok saat menjabat anggota DPR Komisi II yg mengurus masalah pertanahan, terkait dgn KKN dgn Sugar Grup Company
11. SGC yang melanggar UU kepemilikan lahan di Lampung dan penggelapan pajak, pernah diusut korupsinya oleh Komisi II. Kasusnya mandek
12. Macetnya pengusutan korupsi SGC ini diduga ada peran ahok yg menjadi anggota Pansus Komisi II – SGC
13. Setelah mundur dari Bupati Beltim dan belum menjabat agta DPR, ahok jadi konsultan di Agung Podomoro Grup. Disini dia terlibat korupsi
14. Pada saat itu Bos Agung Podomoro Grup Trihatma Haliman menempatkan Ahok jadi staf khusus Gub DKI Jakarta utk KKN kewajiban Fasum-Fasos
15. Korupsi Fasum-Fasos Agung Podomoro Grup sebesar Rp700 miliar pada 2007 ini dimuluskan oleh Ahok selaku staf khusus Gub DKI Jakarta
16. Kasus korupsi Fasum-Fasos hak Pemda DKI Jakarta oleh Agung Podomoro ini kemudian dikenal dgn nama Kasus Korupsi Taman BMW
17. Jumlah korupsi Taman BMW yang dulu Rp 700 miliar skrg membengkak menjadi Rp2 triliun sesuai perkiraan hrga tanah di Sunter – Jakut
18. Korupsi Ahok alias zhang wan xie di Taman BMW ini dibongkar dan dilaporkan ke @KPK_RI oleh mantan wagun Mayjen Prijanto. Heran KPK bisu
19. Prijanto memang melaporkan ke @KPK_RI saat KPK dipimpin manusia bejat bernama Abraham Samad yg bertugas melindungi korupsi Jokowi Ahok

21 Saat itu kita ketahui bersama, @KPK_RI dikooptasi PDIP Cs yg menjanjikan Samad jadi Cawapres Jokowi jk KPK sukses menjalankan misi PDIP

22. Samad sdh mengkhianati misi @KPK_RI dan amanah rakyat Indonesia, menghancurkan tokoh2 Islam dan citra Islam demi kemenangan Jokowi/PDIP
23. Meski Samad sdh jadi budak PDIP Cs namun samad gagal jd cawapres Jokowi krna diselip @Pak_JK. Harusnya KPK segera usut korupsi Ahok-Jkwi
24. Entah apa yg ditunggu @KPK_RI hingga enggan sidik korupsi2 ahok (dan jokowi) padahal nilai kerugian negaranya triliunan rupiah !
25. Jika @KPK_RI mau usut korupsi ahok yang baru alias teranyar dapat menggunakan laporan BPK dimana ada min 12 korupsi Ahok sbg Gub DKI
26. Rakyat lama2 bisa marah besar kepada @KPK_RI yg terbukti tebang pilih. Korupsi recehan sigap diusut, korupsi ahok triliunan didiamkan
27. Korupsi Ahok itu membentang dari dinas ke dinas. Dari UPT ke UPT. Dari dana APBD hingga konsesi dan izin proyek non APBD. Komplit !
28. Korupsi di Pemda DKI makin marak sejak Jokowi kemudian Ahok jadi Gubernur DKI. Sayang hny korupsi recehan yg sdh diusut kejaksaan
29. Di samping maraknya korupsi dan KKN di Pemda DKI selama ahok jd Gub DKI, kinerja Ahok pun hancur berantakan. Ekonomi DKI anjlok dratis
30. Korupsi Ahok di Pemda DKI yang meliputi korupsi proyek, mark up, proyek fiktif, nepotisme, konsesi dan izin ilegal dll menghancurkan DKI
31. Khusus Nepotisme Ahok, ia menunjuk figur non Islam Non betawi menjadi pejabat2 teras di DKI Jakarta. Gila2an nepotismenya
32. Jabatan kepala dinas strategis seperti Kadis PU, Kadispenda, Kadis Pendidikan dll diserahkan Ahok kepada non pejabat muslim
33. Dari 6 jabatan Direktur RSUD, 5 posisi diberikan Ahok kepada pejabat non muslim. Ahok raja nepotisme sejak di Beltim dulu
34. Demikian juga jabatan strategis lain seperti Direktur BUMD di Lingkungan Pemda DKI Jakarta, mayoritas non muslim. Itulah KKN ahok
35. Untuk konsesi dan izin2 proyek strategis non APBD semua diserahkan ahok kepada konglo2 cina utamanya afiliasi Agung Podomoro Grup
36. Penduduk DKI Jakarta yang mayoritas muslim dan warga betawi selaku penduduk asli jakarta hanya jadi keset dan paria. Manyun deh !
37. Sejak pilkada DKI 2012 dulu kami sampaikan ahok ini bajingan tengik. Musang berbulu ayam. Srigala berbulu domba. Ga percaya sih ! Rasain
38. Itulah nasib ibukota RI dan warga Jakarta yg bodoh dan lalai dlm memilih pemimpin. Tokoh2 pribumi mudah disuap. Ga peduli nasib rakyat
39. Kini BPK sdh terbitkan laporan kinerja Pemda DKI yg WDP alias banyak catatan hitam/korupsinya. Tggu apalagi @KPK_RI, kejaksaan, DPRD??!