KONFRONTASI- Sungguh tragis bahwa PDIP Megawati Soekarnoputeri dikabarkan telah setuju mengusung Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2017. Begitulah opini yang dicoba dipompakan ke benak publik dalam beberapa hari terakhir. Sungguh mengerikan. Dan celakanya, seperti sebuah koor, media-media mainstream memainkan berita ini sebagai komoditas seksi, berhari-hari, betubi-tubi.
Padahal harga yang harus dibayar Megawati bisa luar biasa: PDIP bakal tidak disukai kaum Muslim, kaum papa, rakyat kecil, marhenis, yang menjadi jiwa dan spirit Banteng selama ini. Bahwa Presiden Jokowi juga dikabakan mendukung Ahok.
"Kabar itu merusak citra dan kredibilitas Jokowi di mata kaum bumiputera, rakyat banyak, seolah tidak ada pribumi yang mumpuni. Sungguh mengerikan," kata pengamat politik Lukman Hakim dari PSIK Universitas Paramadina.
Ahok selama ini terseret isu RS Sumber Waras dan Reklamasi, meski kedua kasus itu dimenangkan untuk Ahok. Tapi nurani rakyat tahu bahwa pisau hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Berkhianat. Jahat.
Pada kasus Sumber Waras, misalnya. Bagaimana mungkin temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya kerugian negara sebesar Rp191 miliar lebih bisa dianulir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Badan antirasuah yang diharapkan jadi benteng terakhir pemberantasan korupsi itu, justru menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Sumber Waras.
Sinyal yang lebih kuat dipancarkan pada kasus Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rakyat yakin benar, bahwa Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli harus terpental karena menghentikan reklamasi Pulau G secara permanen. Dalam perlawanannya terhadap keputusan Menko itu, Ahok sempat menyatakan Jokowi tidak akan menjadi Presiden tanpa bantuan pengembang. Tidakkah ini saling terkait?
Dalam hal ini, analis politik Darmawan Sinayangsah dari Freedom Foundation menilai, PDIP Megawati dikhawatirkan bakal membusuk dan jeblok kalau ajukan Ahok ke pilgub DKI. Pertama, karena Ahoklah yang memicu isu SARA. Kedua, Golkar sudah usung Ahok ke Pilgub DKI, sehinga PDIP terkesan jadi pelengkap penyerta belaka. Ketiga, Ahok juga tak mau jadi kader Banteng. Ketiga, Ahok berwatak kutu loncat dan anti-ideologi Marhenis karena perilakunya anti- rakyat kecil, Ahok melakukan pelbagai penyingkiran warga kecil dengan pendekatan kekuasaan.
Ahok sadar bahwa dirinya bakal keok kalau dengan Beringin, sebab tak ada chemistry-nya Ahok dengan Golkar, yang di DKI pun Golkar tak lagi kuat mengakar.
Ahok tahu bahwa Banteng jauh lebih kuat dibanding Golkar, bahkan Ahok itu sekutu taktis Golkar hanya untuk Pilkada DKI, yang justru bisa merusak citra Banteng kalau sampai Megawati dukung Ahok karena Golkar adalah pesaing abadi Banteng dengan berbagai tipu muslihat politiknya.
Apakah Megawati sudah melupakan tipu muslihat politik Golkar terhadap kaum Marhenis dan Soekarnois? Apakah Megawati dan PDIP sudah tidak punya harga diri sehingga bergabung Golkar dukung Ahok?
Apakah Megawati lupa bahwa kaum bumiputera terus dimarginalisasi oleh aliansi penguasa-pengusaha besar meski dulu kaum pribumi itu berperang melawan kolonial dengan pengorbanan jiwa dan harta? Semua pertanyaan ini dinanti jawabannya oleh rakyat Indonesia, bukan cuma Jakarta. Ini bukansoal SARA, ini soal nasib publik di sebuah republik. (berbagai sumber)