KONFRONTASI- PDIP Megawati bunuh diri dan hancur kalau mencalonkan Ahok, sebab itu berarti penghinaan terhadap masyarakat Islam dan kaum bumiputera di Indonesia. Melawan kaum Muslim, jelas PDIP bunuh diri dan dicap pro-China Tiongkok.
Demikian pandangan peneliti The New Indonesia Foundation Imam Shalahudin dan pengajar ilmu humaniora Unisma 1945 Bekasi, Bambang Widiatmoko.
''Saya yakin, PDIP Megawati membusuk dan hancur di mata rakyat Bumiputera. PDIP akan dicap berkhianat dan pro-Konglomerat China yang hanya mementingkan modal dan keuntungan semata. PDIP membusuk selamanya kalau mencalonkan Ahok Basuki Tjahaya Purnama yang jelas oportunis, penindas rakyat miskin dan arogan,'' kata Imam.
''Saya kira PDIP lebih baik mengajukan sosok Rizal Ramli atau pribumi yang lain ketimbang Ahok yang jelas sosok arogan dan melecehkan kaum miskin serta sangat labil karakternya,'' kata Bambang..
Sebelum Ahok menjatuhkan diri dalam pelukan Golkar, Hanura, dan Nasdem, dia didukung para relawannya yang menyebut diri sebagai Teman Ahok (TA). Gerilya dan kerja keras mereka menghasilkan klaim, berhasil mengumpulkan 1 juta KTP. Belakangan terbukti, bahwa kalim itu adalah bluffing semata. Setelah diverifikasi, banyak KTP yang tidak valid. Milik orang mati lah, membeli dari konter penjualan hand phone, kerjasama dengan oknum kelurahan, dan lain-lain. Itulah sebabnya, beberapa waktu lalu popular meme Kapok Ahoks sebagai antithesis Teman Ahok.
Skandal pembelian Sumber Waras, kasus pembelian lahan di Cengkareng, aliran dana pengembang pada kasus reklamasi, dan lainnya. Semuanya seperti membentur tembok tebal dan tinggi. Ahok tetap melenggang riang.
Pada kasus Sumber Waras, misalnya. Bagaimana mungkin temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya kerugian negara sebesar Rp191 miliar lebih bisa ‘dianulir’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Badan antirasuah yang diharapkan jadi benteng terakhir pemberantasan korupsi itu, justru menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Sumber Waras.
Sinyal yang lebih kuat dipancarkan pada kasus Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rakyat yakin benar, bahwa Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli harus terpental karena menghentikan reklamasi Pulau G secara permanen. Dalam perlawanannya terhadap keputusan Menko itu, Ahok sempat menyatakan Jokowi tidak akan menjadi Presiden tanpa bantuan pengembang. Tidakkah ini saling terkait?
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menghadiri upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-71 yang diselenggarakan oleh warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).
Pada upacara tersebut, Rizal didaulat memberikan amanat upacara di tempat yang rencananya akan digusur Pemprov DKI tersebut.
Rizal mengatakan, penggusuran yang dilakukan tidak sesuai dengan Pancasila.
"Saya tanyakan kepada warga apakah rencana penggusuran Kampung Bukit Duri ini sesuai dengan Pancasila apa enggak? Jawaban warga sama sekali tidak sesuai, bertentangan dengan peri kemanusiaan," ujar Rizal seusai pelaksanaan upacara.
Menurut Rizal, penggusuran juga tidak pernah dilakukan dengan musyawarah bersama warga.
"Tidak ada musyawarah, rakyat tidak didengarkan suaranya, dan sama sekali tidak ada keadilan sosial," kata Rizal Ramli (k)