KONFRONTASI- Masa depan politik Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok kini dalam sorotan dunia, penuh kejutan dan ketidakpastian. Sementara bulan ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo, berjanji akan mengumumkan hasil temuan terbaru terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dalam kasus tersebut, KPK telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Harian The New York Times edisi 5 Juni 2016 mengulas sosok Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Harian dengan oplah nomor dua terbesar di Amerika Serikat (AS) itu menyebut Ahok sebagai sosok yang mengguncang sistem perpolitikan Indonesia yang dikendalikan oleh kaum elite partai.
Sistem perpolitikan yang terguncang dan terhantam itu, kata harian tersebut, adalah sistem yang dikuasai keluarga dinasti politik, para mantan jenderal, atau para pebisnis kaya.
Dikatakan The New York Times bahwa politisi di daerah "disandera" oleh kepentingan politisi nasional. Dalam sistem semacam itu, walau unggul dalam survei, para calon kepala daerah kadang-kadang tidak dapat berbuat banyak. Partai politik umumnya meminta "mahar" alias duit setoran untuk pencalonan dan mensyaratkan untuk membiayai sendiri kampanye politik.
New York Times menyebut Ahok sebagai sosok political outsider karena latar belakangnya sebagai minoritas dari sisi etnis dan keyakinan agamanya. Status outsider itu semakin kuat dengan keputusannya berpolitik melalui jalur independen.
KPK sendiri masih memeriksa kasus Ahok. "Nanti dua atau tiga minggu akan saya declare, ada penemuan baru," kata Agus usai menghadiri Laporan Hasil Penilaian BPK di Gedung Pusdiklat BPK, Jakarta, Kamis 2 Juni 2016.
Menurut Agus, temuan itu didapat setelah tim KPK menelusuri lebih lanjut hasil audit investigasi BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Meskipun belum menyebut tersangka dari kasus tersebut, Agus memastikan akan ada kejutan dari kasus yang diduga menyeret mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Sudah ada audit dari BPK, dengan kehatian-hatian kita, kita ada informasi lebih akurat lagi. Akan ada perkembangan yang menarik," ujar dia.
Diketahui, BPK sebelumnya telah mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Bahkan, BPK menyebut ada enam penyimpangan yang ditemukan dari hasil audit investigatif.
"Terdapat enam penyimpangan, antara lain perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga, dan penyerahan hasil," kata anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Supardi.
Menurut Eddy, penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras merupakan masih dalam satu siklus. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh. Menurut dia, pendalaman lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak KPK.
"Menyimpang itu satu siklus, proses awal sampai akhir terhadap pengadaaan lahan. Secara detail KPK, akan dalami," ujar Eddy.
Eddy mengatakan bahwa audit investigatif yang dilakukan oleh BPK merupakan permintaan dari KPK. Menurut dia, hasil audit tersebut kini telah diserahkan kepada pihak KPK. Terkait substansi dan kesimpulan hasil pemeriksaan, termasuk dugaan kerugian negara menurut Eddy, saat ini merupakan ranah KPK
LANGKAH AHOK
Sejak menjabat November 2014, Ahok disebut tidak menunggu lama untuk "menyikat" birokrat yang tidak kompeten dan memberantas korupsi yang merajalela. Harian itu menulis, target baru mantan Bupati Belitung Timur itu adalah mengguncang sistem politik nasional yang dikuasai kelompok oligarki.
New York Times kemudian mengutip Charlotte Setijadi, periset di program Ilmu Indonesia di Institut Studi Asia Tenggara-Yusof Ishak yang berbasis di Singapura. Charlotte mengatakan, "Basuki (Ahok) menampilkan dirinya sebagai sosok alternatif melawan sistem politik yang memuakkan banyak rakyat Indonesia."
"Keberaniannya itu akan menolong dia meraup suara pada Pilkada DKI," lanjut Charlotte.
Laporan itu menyatakan, Ahok memilih jalur independen demi menghindari bernasib sama seperti Presiden Joko Widodo yang terkadang mendapatkan kesulitan dari partai politik pendukungnya sendiri, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ahok disebut menolak tawaran dukungan dari PDI-P untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta.
Laporan itu juga mengutip bakal calon gubernur DKI dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, yang mengatakan keputusan Ahok maju melalui jalur independen seharusnya membangunkan elite politik.
"Jika parpol tidak mendapatkan kandidat yang tepat yang didukung rakyat, parpol akan menghadapi calon independen yang didukung rakyat. Parpol perlu mempersiapkan strategi untuk menarik calon dengan kemampuan terbaik," tutur Sandiaga dalam laporan itu.
Fenomena "Teman Ahok" juga tak luput dari laporan New York Times. Gerakan itu dinilai telah sangat banyak membantu Ahok untuk memerangi sistem politik yang telah berakar urat.
Teman Ahok dilaporkan menjual t-shirt, merchandise, dan stiker untuk menjalankan biaya operasionalnya. The New York Times menambahkan, baik Ahok maupun Teman Ahok telah menyatakan secara terpisah bahwa mereka tidak berkolaborasi dan baru bertemu secara pribadi sebanyak tiga kali. (berbagai sumber)