KONFRONTASI- Sungguh kacau dan tak becus keluarga JK. Pada suatu wawancara di Brebes (11/04/16), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya belum mencapai kesepakatan dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) terkait reshuffle Kabinet.
Tekait dengan itu, Tenaga Ahli DPR Lamen Hendra Saputra berpendapat, sebagai Wapres, JK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Terlebih lagi, lanjut Lamen, keluarga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tengah dirundung persoalan dalam skandal Panama Papers.
"Pak JK tidak usahlah urus-urus reshuffle kabinet! Mengurus integritas keluarganya saja tidak becus, kok mau urus reshuffle?" ujar Lamen dalam pesan singkat, Selasa (12/04/16).
Seperti diketahui, belakangan ini keluarga besar JK, yang terdiri dari anak kandung (Solihin Kalla), adik kandung (Ahmad Kalla), adik ipar (Aksa Mahmud), dan keponakan (Erwin Aksa) ditengarai terlibat penggelapan pajak berdasarkan release dalam Panama Papers.
"Ini berarti Pak JK sebagai kepala keluarga tidak sanggup memberi keteladanan yang baik dalam hal bernegara. Berarti semua hal yang dipidatokan JK tentang taat membayar pajak, tentang upaya memperbaiki ketimpangan pendapatan, dan yang muluk-muluk lainnya adalah kemunafikan belaka," cetus Lamen.
Lamen yang juga eks Ketua Umum LMND ini menambahkan, banyak para pejabat tinggi negara yang namanya atau keluarganya tersangkut Panama Papers pastilah sudah mundur atau sibuk meminta maaf serta memberikan klarifikasi kepada publik. Tapi, imbuh Lamen, hanya di Indonesia, yang seorang Wakil Presiden tampak seolah tidak terjadi apa-apa saat keluarganya tersangkut Panama Papers dan malah masih bisa mengintervensi kewenangan prerogatif atasannya, Presiden, dalam lakukan reshuffle kabinet.
"Saran kami adalah agar Presiden tidak perlu lagi libatkan JK dalam hal reshuffle kabinet. Bila tidak mau mundur atau minta maaf, biarlah JK memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya atas keterlibatan penggelapan pajak bisnis keluarganya," sambung Lamen.
Lamen mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa sejak awal pemerintahan adalah JK yang getol melobby untuk mempercepat perpanjangan kontrak Freeport, melobby untuk mencopot Budi Waseso karena berani membongkar korupsi RJ Lino -rekanan grup bisnis JK- di Pelindo II, dan melobby untuk dipilihnya skema kilang LNG terapung untuk Blok Masela.
"Syukurlah karena kuatnya common sense Presiden Jokowi, setiap upaya JK membelokkan arah pemerintahan dari garis Nawacita dan Trisakti selama satu setengah tahun ini dapat teratasi di muka publik," tutup Lamen Hendra Saputra. (RMc/RTwo)
Category: