JAKARTA- Lewat MKD, DPR tak hanya menolak berterima kasih atas pengaduan bajik Menteri ESDM Sudirman Said menyangkut laku ekstra-lancung SN, tetapi justru dengan sengaja dan telanjang memilih untuk turut mempertontonkan kemunafikannya dengan membuta-tuli menolak ranah dan momen etika, menggunakan seluruh tipu muslihat untuk mati- matian menyangkal aduan bajik itu demi membela laku nista dengan argumen-argumen konyol pokrol bambu. Alangkah dungu jika dengan laku demikian DPR merasa telah mempertahankan kehormatannya. Di sini hukum besi Aristoteles sungguh relevan: "Mustahil memperoleh kehormatan dengan memperkaya diri dari dana publik".
Demikian Prof MOCHTAR PABOTTINGI, seorang Profesor Riset LIPI 2000-2010, yang menegaskan sikapnya dalam kritiknya kepada para elite DPR dan segenap elite penguasa dewasa ini.
Menurut Mochtar, DPR menolak keniscayaan etika baik pada dirinya sendiri sebagai lembaga tinggi negara maupun dalam resiprositasnya dengan rakyat sebagai pemangku kedaulatan. Parlemen kita telah memilih terus berhina ria atau berkomplisit dengan laku lancung, terus berkubang dalam kehitaman lumpur perilaku busuk-dengan secara terang-terangan mencampakkan etika. Sungguh menyedihkan bahwa dari 560 anggota DPR, hanya 30-40 yang pada hari-hari itu memakai pita hitam #SaveDPR, termasuk beberapa pejuang etika di dalam MKD! Sulit dibantah, mayoritas anggota DPR tak paham tentang, bahkan tak peduli dengan, etika. Tampaknya mereka tak pernah membaca petuah emas bahwa, "Dalam hukum, kita baru bersalah kala melanggar hak orang lain. Dalam etika, kita sudah bersalah kala baru berniat berlaku salah" (Immanuel Kant), ungkap Mochtar (KCM/Kompas)