KONFRONTASI-KPK telah menetapkan Dirut Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka skandal korupsi pengadaan alat berat crane yang diduga menggerogoti uang negara Rp60 miliar. indakan KPK tersebut menuai apresiasi dari anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDIP. Selain itu, Rieke juga akan terus mendesak KPK membidik Menteri BUMN Rini Soemarno (Rinso).
Rieke selaku Ketua Pansus Angket (DPR RI) kasus Pelindo II, minta KPK harus berani membongkar dugaan kasus-kasus korupsi lebih besar di Pelindo II –selain pengadaan crane– hingga negara dirugikan triliunan. Peran Menteri Rini Soemarno disebut sangat besar berada dibelakang skandal mega proyek di perusahaan BUMN ini.
“KPK juga harus berani mengungkap indikasi keterlibatan para pejabat negara yang juga disebut-sebut oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, ikut mengintervensi pembongkaran kasus di Pelindo II yang berujung pencopotan jenderal bintang tiga dari jabatannya sebagai Kabareskrim (Konjen Budi Waseso, red),” kata Rieke di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).
Nama-nama yang dimaksud Rieke itu sudah disebutkan jelas oleh anggota Pansus Angket Pelindo II di DPR RI pekan lalu. Skandal megaproyek tersebut terkait perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan dengan pihak asing, yaitu JICT dan New Priok. Mantan anggota KPK Erry Riyana –selaku Ketua Oversight Commitee bentukan RJ Lino– ikut mendorong mega proyek itu. Namun, perpanjangan kontrak JICT yang merugikan negara ini sempat dipersoalkan Komisaris Utama Pelindo II yang baru –mantan komsioner KPK– Tumpak Hatorangan.
Pansus DPR, ditegaskan Rieke, siap bekerjasama dengan KPK, untuk mengungkap dugaan skandal besar yang dilakukan Meneg Rini Soemarno. Sebab, melanggar dan melawan konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU KKN, UU Pelayaran dan peraturan perundangan.
“KPK menetapkan Dirut PT Pelindo II sebagai tersangka, ini jadi bukti dan sekaligus konfirmasi bahwa Pansus Angket Pelindo II bekerja objektif,” ujar Rieke.
Sehingga, lanjut Rieke, rekomendasi Pansus Angket Pelindo II yang disampaikan dan ditetapkan dalam rapat paripurna di DPR RI harus dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo.
“Karena sifatnya mengikat secara ketatanegaraan. Dan, setiap pernyataan pernyataan dari siapa pun seyogyanya harus menghormati apa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh DPR,” tegas Rieke.
“Mohon dukungan dan pengawalan dari seluruh rakyat Indonesia untuk ikut berjuang menyelamatkan aset negara,” pungkasnya.
Tentu, skandal perpanjangan kontrak ini sarat permainan fee mega proyek, bagi-bagi saham patgulipat, manipulasi aset negara dan tipu-tipu akuntabilitas.[mr/licom]