Wapres Jusuf Kalla didesak tertibkan atau bahkan pecat Sofyan Wanandi, sang ''hopengnya'', yang ngotot minta Presiden Jokowi tertibkan Menko Rizal Ramli (RR). Padahal kalau program listrik 35.000MW dipaksakan, PLN bisa bangkrut. ''JK kita desak tertibkan itu Sofyan Wanandi,kalau perlu pecat dia, yang hanya berorientasi bisnis dengan risiko PLN bangkrut, negara dicekik swasta. Manusia macam apa itu Sofyan, yang mengaku pengusaha nasionalis kalau membiarkan PLN rugi atau bangkrut? Investor mana yang tak rasional, yang mau masuk ke sektor energi dengan risiko PLN bangkrut?'' kata aktivis senior PA-GMNI Frans Aba MA.
Menurutnya, JK, Sofyan dan kongsinya harus bijak melihat kajian Menko RR demi kepentingan negara dan bangsa yang dilanda terpuruknya rupiah. Jangan cuma pengin mendatangkan investor China demi fulus. Sofyan Wanandi mengadu domba Jokowi vs RR karena terganggu bisnis kartelnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli merevisi target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.
Rizal Ramli menjelaskan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak listrik Indonesia bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa tidak sependapat dengan Rizal Ramli. Menurut Fabby, kelebihan pasokan memang harus ada agar pasokan listrik tetap stabil. Ketika PLN melakukan perawatan, tidak mungkin listrik dimatikan karena bisa menghabiskan waktu dua hari bahkan hingga tiga bulan.
"Saat itu kan dipakai cadangan tadi, bagaimana menteri ini mikirnya. Kalau enggak ngerti teknis jangan ngomong teknis lah," ujar Fabby ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (8/9).
Selain itu, kelebihan pasokan listrik juga diperlukan karena permintaan dalam negeri terus naik seiring tumbuhnya perekonomian. Tidak mungkin ketika mencapai beban puncak dan permintaan listrik berhenti.
"Kalau tidak kita bangun, Indonesia bisa krisis listrik di 2021. Kalau begitu nanti kita harus mulai lagi besar-besaran 2021. Antisipasinya makanya dibangun sekarang. Kalau nanti krisis listrik 2021 kita salahkan Menko Rizal ini," tegasnya.
- See more at: http://konfrontasi.com/content/nasional/terkait-upaya-sofyan-wanandi-men...
Wapres Jusuf Kalla didesak tertibkan atau bahkan pecat Sofyan Wanandi, sang ''hopengnya'', yang ngotot minta Presiden Jokowi tertibkan Menko Rizal Ramli (RR). Padahal kalau program listrik 35.000MW dipaksakan, PLN bisa bangkrut. ''JK kita desak tertibkan itu Sofyan Wanandi,kalau perlu pecat dia, yang hanya berorientasi bisnis dengan risiko PLN bangkrut, negara dicekik swasta. Manusia macam apa itu Sofyan, yang mengaku pengusaha nasionalis kalau membiarkan PLN rugi atau bangkrut? Investor mana yang tak rasional, yang mau masuk ke sektor energi dengan risiko PLN bangkrut?'' kata aktivis senior PA-GMNI Frans Aba MA.
Menurutnya, JK, Sofyan dan kongsinya harus bijak melihat kajian Menko RR demi kepentingan negara dan bangsa yang dilanda terpuruknya rupiah. Jangan cuma pengin mendatangkan investor China demi fulus. Sofyan Wanandi mengadu domba Jokowi vs RR karena terganggu bisnis kartelnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli merevisi target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.
Rizal Ramli menjelaskan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak listrik Indonesia bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa tidak sependapat dengan Rizal Ramli. Menurut Fabby, kelebihan pasokan memang harus ada agar pasokan listrik tetap stabil. Ketika PLN melakukan perawatan, tidak mungkin listrik dimatikan karena bisa menghabiskan waktu dua hari bahkan hingga tiga bulan.
"Saat itu kan dipakai cadangan tadi, bagaimana menteri ini mikirnya. Kalau enggak ngerti teknis jangan ngomong teknis lah," ujar Fabby ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (8/9).
Selain itu, kelebihan pasokan listrik juga diperlukan karena permintaan dalam negeri terus naik seiring tumbuhnya perekonomian. Tidak mungkin ketika mencapai beban puncak dan permintaan listrik berhenti.
"Kalau tidak kita bangun, Indonesia bisa krisis listrik di 2021. Kalau begitu nanti kita harus mulai lagi besar-besaran 2021. Antisipasinya makanya dibangun sekarang. Kalau nanti krisis listrik 2021 kita salahkan Menko Rizal ini," tegasnya.
- See more at: http://konfrontasi.com/content/nasional/terkait-upaya-sofyan-wanandi-men...
Wapres Jusuf Kalla didesak tertibkan atau bahkan pecat Sofyan Wanandi, sang ''hopengnya'', yang ngotot minta Presiden Jokowi tertibkan Menko Rizal Ramli (RR). Padahal kalau program listrik 35.000MW dipaksakan, PLN bisa bangkrut. ''JK kita desak tertibkan itu Sofyan Wanandi,kalau perlu pecat dia, yang hanya berorientasi bisnis dengan risiko PLN bangkrut, negara dicekik swasta. Manusia macam apa itu Sofyan, yang mengaku pengusaha nasionalis kalau membiarkan PLN rugi atau bangkrut? Investor mana yang tak rasional, yang mau masuk ke sektor energi dengan risiko PLN bangkrut?'' kata aktivis senior PA-GMNI Frans Aba MA.
Menurutnya, JK, Sofyan dan kongsinya harus bijak melihat kajian Menko RR demi kepentingan negara dan bangsa yang dilanda terpuruknya rupiah. Jangan cuma pengin mendatangkan investor China demi fulus. Sofyan Wanandi mengadu domba Jokowi vs RR karena terganggu bisnis kartelnya.
- See more at: http://konfrontasi.com/content/nasional/terkait-upaya-sofyan-wanandi-men...
KONFRONTASI- Sofyan Wanandi adalah orang Orde Baru yang tak tahu diri dan cuma mau cari muka, sekedar dagang cari untung dan berkedok pejuang padahal kelakuannya mirip bajingan karena mengadu domba antara Presiden Jokowi dan Menko Rizal Ramli. Sofyan sebagai staf ahli Jusuf Kalla hanya bikin gaduh dan masalah, itu tipikal ''Orbarian'' yang hanya mengeduk keuntungan dengan berburu proyek di tengah kesulitan negara akibat melemahnya rupiah dan ancaman krisis ekonomi.
''Sofyan Wanandi kelihatan motiv politiknya dan terbaca kepentingan kongsinya yang bersama kartel JK mendominasi proyek-proyek pemerintah sekarang. Kalau PLN bangkrut, emangnya dia mau ganti rugi? Emangnya dia mau tanggung jawab? Mana ada pedagang Cina yang mau rugi, yang cuma cari untung semata meski negara merugi akibat perbuatan konglomerat macam Sofyan ini. Dia tipe cecunguk kongsi pedagang Orbarian saja,'' kata Reinhard MSc dari Bung Karno Institute dan mantan aktivis UI Darmawan Sinayangsah yang juga Direktur Freedom Foundation.
Di lingkaran kekuasaan, sejak zaman kerajaan kuno hingga praktek demokrasi di era modern, selalu saja ada pihak-pihak yang memecahbelah. Tujuannya juga selalu sama; mempertahankan kuasa atau melanggengkan sektor eknomi yang selama ini sudah digenggamnya.
"Maka dalam babak-babak sejarah di bagian manapun, sosok pemecahbelah selalu tercatat. Dan biasanya, pemecahbelah lahir atau muncul dari irisan salah satu pihak yang diadudomba. Maka kita kenal misalnya Sengkuni atau Dorna," kata Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 9/9).
Sukron menilai, di era pemerintahan Jokowi-JK ini juga ada sosok yang mulai terlihat jelas mau memecahbelah pemerintahan. Sosok itu misalnya Sofjan Wanandi, yang mau membenturkan Jokowi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, dengan mengatakan bahwa gebrakan Rizal yang mau mengevaluasi proyek listrik 35.000 Megawatt itu bertentanga dengan policy presiden.
Di lingkar kekuasaan, sejak zaman kerajaan kuno hingga praktek demokrasi di era modern, selalu saja ada pihak-pihak yang memecahbelah. Tujuannya juga selalu sama; mempertahankan kuasa atau melanggengkan sektor eknomi yang selama ini sudah digenggamnya.
"Maka dalam babak-babak sejarah di bagian manapun, sosok pemecahbelah selalu tercatat. Dan biasanya, pemecahbelah lahir atau muncul dari irisan salah satu pihak yang diadudomba. Maka kita kenal misalnya Sengkuni atau Dorna," kata Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 9/9).
Sukron menilai, di era pemerintahan Jokowi-JK ini juga ada sosok yang mulai terlihat jelas mau memecahbelah pemerintahan. Sosok itu misalnya Sofjan Wanandi, yang mau membenturkan Jokowi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, dengan mengatakan bahwa gebrakan Rizal yang mau mengevaluasi proyek listrik 35.000 Megawatt itu bertentanga dengan policy presiden.
- See more at: http://www.konfrontasi.com/content/politik/gerakan-sofyan-wanandi-yang-i...
Di lingkar kekuasaan, sejak zaman kerajaan kuno hingga praktek demokrasi di era modern, selalu saja ada pihak-pihak yang memecahbelah. Tujuannya juga selalu sama; mempertahankan kuasa atau melanggengkan sektor eknomi yang selama ini sudah digenggamnya.
"Maka dalam babak-babak sejarah di bagian manapun, sosok pemecahbelah selalu tercatat. Dan biasanya, pemecahbelah lahir atau muncul dari irisan salah satu pihak yang diadudomba. Maka kita kenal misalnya Sengkuni atau Dorna," kata Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 9/9).
Sukron menilai, di era pemerintahan Jokowi-JK ini juga ada sosok yang mulai terlihat jelas mau memecahbelah pemerintahan. Sosok itu misalnya Sofjan Wanandi, yang mau membenturkan Jokowi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, dengan mengatakan bahwa gebrakan Rizal yang mau mengevaluasi proyek listrik 35.000 Megawatt itu bertentanga dengan policy presiden.
- See more at: http://www.konfrontasi.com/content/politik/gerakan-sofyan-wanandi-yang-i...
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli merevisi target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.
Rizal Ramli menjelaskan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak listrik Indonesia bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan PLN.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa tidak sependapat dengan Rizal Ramli. Menurut Fabby, kelebihan pasokan memang harus ada agar pasokan listrik tetap stabil. Ketika PLN melakukan perawatan, tidak mungkin listrik dimatikan karena bisa menghabiskan waktu dua hari bahkan hingga tiga bulan. (k)