KONFRONTASI- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat transparan dalam mengusut laporan Menteri ESDM Sudirman Said.
. Laporan sudirman berdmapak serius, citra Golkar dan DPR di mata publik sudah ambyar.
Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden /Menteri.ESDM.Akui.Politisi.Pencatut.Nama.Jokowi.adalah.Setya.Novanto">Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto) .
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan politisi yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta saham sembilan persen ke Freeport.
"Saham yang diminta sembilan persen. Mereka mengatakan akan diserahkan pada Presiden dan sembilan persen pada Wapres," kata Sudirman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Sudirman mengungkapkan Jokowi dan Jusuf Kalla marah mendengar hal itu. "Identitas sudah saya serahkan kepada MKD, nanti kita tunggu MKD bekerja," ujarnya.
"Kami juga mendesak terlapor, Setya Novanto, untuk sementara mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI sampai ada putusan tetap dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)," kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK Ronald Rofiandri melalui pesan singkatnya, Selasa (17/11/2015), seperti dikutip Antara.
Ronald menegaskan, MKD harus menginformasikan kepada publik secara transparan selama proses pengusutan kasus itu. Rapat-rapat MKD diminta dilaksanakan secara terbuka, mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan keputusan.
Hal ini untuk memastikan penanganan etik berada pada koridor undang-undang dan Kode Etik DPR RI. (Baca: Setya Novanto, Calon Ketua DPR yang "Akrab" dengan KPK)
Mengingat posisi terlapor merupakan Ketua DPR RI, dia meminta MKD bertindak imparsial dan tidak menerima intervensi apa pun serta tidak takut dengan tekanan dari pihak mana pun.
"Hal ini juga untuk mencegah terulangnya preseden buruk dari ketertutupan pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus Donald Trump, yang tidak transparan dan akuntabel," katanya. (Baca: "MKD Jangan Jadi 'Dewi Fortuna' bagi Setya Novanto seperti Kasus Sebelumnya")
Kegagalan untuk menjalankan pemeriksaan etik dalam kasus tersebut secara terbuka, menurut dia, akan membuat wibawa DPR makin terpuruk.
"Preseden membuka persidangan etik telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akil Mochtar. DPR hendaknya mengikuti preseden yang baik tersebut untuk mencegah keterpurukan wibawa parlemen lebih buruk lagi," kata Ronald.
Setya Novanto tetap membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.
Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pencatutan nama seseorang demi memperoleh keuntungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Hal itu dikatakan Badrodin kepada Kompas.com, Selasa (17/11/2015) pagi.
"Misalnya mencatut nama orang lain meminta share keuntungan, itu bisa dikatakan tindakan penipuan," ujar Badrodin.
Ia menanggapi dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto, seperti dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said.
"Kan Presiden dan Wakil Presiden tak merasa seperti itu, berarti kan ada suatu kebohongan yang dilakukan dia (pencatut). Kebohongan inilah yang masuk ke unsur penipuan," ujar Badrodin.
Namun, Badrodin melanjutkan, penegak hukum tidak dapat serta-merta melakukan penindakan. Pengusutan perkara itu harus didahului oleh laporan dari pihak yang merasa menjadi korban, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden.
"Kalau yang dicatut enggak mempersoalkan, ya enggak apa-apa, apalagi minta saham itu kan belum terjadi. Beda soal kalau sudah terjadi," ujar Badrodin. (KCM)