Aktivis 1998: Puan Maharani Diusulkan Dicopot, juga Jusuf Kalla

Tags:

KONFRONTASI- Aktivis 1998 yang juga Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR) Khalid Zabidi mengusulkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dicopot lantaran kinerjanya jelek. Beranikah Presiden Jokowi?

"Kalau menteri jelek, ya dicopot. Seperti Menko PMK, Puan Maharani " ujar Khalid dalam diskusi bertajuk "Antara Gaduh Putih dan Gaduh Hitam di Kabinet Kerja" di Cikini, Jakarta, Minggu (8/11/2015).

Menurut dia, Puan Maharani termasuk menteri yang kinerjanya menunjukkan kontradiksi dengan cita-cita Nawacita dan Trisakti Jokowi. Sehingga, menurut dia, Jokowi tidak perlu takut untuk melakukan reshufle terhadap mereka.

Khalid juga menggambarkan Menteri Puan kinerjanya buruk tanda sudah tidak cocok di bidang tugas yang selama ini diembannya. Jika terus dibiarkan ini bisa mengganggu Presiden Jokowi mewujudkan janjinya.

Hanya saja selain Puan, Khalid juga mengusulkan nama lain yang layak di copot. Mereka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menpora Imam Nahrowi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila F. Moeloek, dan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.

Aktivis 1998 yang juga Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR) menilai banyak menteri di Kabinet Kerja layak untuk diganti, sepanjang satu tahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).

Sekjen PKR Khalid Zabidi bahkan menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sedianya layak dilengserkan. Bila berkaca dari kegaduhan politik yang selama ini mendera pemerintahan.

"Harusnya JK yang dicopot tapi tidak bisa kan. Sebab JK itu memelihara kegaduhan hitam," ujarnya dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) bertema 'Antara Gaduh Putih dan Gaduh Hitam di Kabinet Kerja' yang digelar di restor Dua Nyonya, Cikini, Jakarta (Minggu, 8/11).

Khalid memiliki daftar sendiri menteri-menteri yang perlu diganti oleh Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet jilid dua dalam waktu dekat ini. Seperti Menko PMK Puan Maharani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menpora Imam Nachrawi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri KLH Siti Nurbaya, juga Menteri Kesehatan Nila F Moeloek yang Program BPJS yang dijalankannya justru membuat masyarakat berhutang.

"Lukman Hakim (Menteri Agama) dia tidak mau investigasi korban haji, pembakaran rumah-rumah ibadah. Persoalan Syiah, Sunni yang merebak di masyarakat, Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), dan Menteri Desa (Marwan Jafar), itu direshuffle. Presiden harus pilih sendiri menterinya jangan mau ada titipan," jelasnya.

Khalid mengatakan menteri-menteri yang kerap menimbulkan gaduh hitam dalam kabinet nyata-nyata kinerjanya tidak pro rakyat. Oleh sebab itu, menteri-menteri yang melakukan gaduh putih patut didukung untuk melawan para pembuat gaduh hitam.

"Gaduh putih itu pro rakyat, gaduh hitam tidak pro rakyat. Menteri yang melawan gaduh putih itu ya tidak pro rakyat," ujarnya.

Dia juga menyampaikan supaya Presiden Jokowi ke depan dapat mereshuffle menteri yang memang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya selama ini.

"Jadi jangan setengah-setengah, jangan menawar-nawar posisi. Memilih menteri yang betul, menteri yang benar," kata Khalid.

Sebab, lanjutnya, rakyat menaruh harapan besar kepada Jokowi.

"Rakyat memiliki harapan kepada Jokowi. Apabila tidak tunggulah pangkal kegaduhannya," tegas Khalid. [wah]

Category:

Politik