KONFRONTASI- Berbagai kalangan menilai, keuangan negara sudah berdarah-darah untuk bangun infrastruktur dan program lainnya. Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sudah mandul dan minus terobosan memang sebaiknya mundur. Performance mereka tak sesuai target, dan itu karena semata ketidakbecusan dalam memajukan perekonomian Indonesia
Dalam hal ini, .Energi Watch Indonesia (EWI) mengamati kinerja para Menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK tidak optimal dan tidak sesuai harapan rakyat, hampir 3 tahun usia kabinet berlalu, para menteri hanya mencapai angka 10 persen secara kinerja.
“Kemarin Presiden Jokowi mengeluh, ekonomi Indonesia yang terseok-seok sekarang disebabkan oleh para Menterinya tidak melakukan instruksinya, entah instruksi yang mana yang dimaksud oleh Presiden,” kata Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean.
Bahkan katanya, Jokowi pernah menyatakan hanya sekitar 3 orang menterinya yang bekerja. “Berarti selebihnya tidak bekerja. Pertanyaannya, bukankah itu Menteri pilihan bapak Jokowi? Artinya Presiden gagal memilih, salah pilih atau sekedar sinyal untuk reshuffle dan bagi-bagi jatah posisi Menteri ke semua parpol yang sekarang mendukung pemerintah?,” tukasnya.
Lebih lanjut secara khusus dia menyoroti kinerja Menteri BUMN, Rini Soemarno hanya bekerja secara parsial dan tidak mampu merangkul semua BUMN yang masih membutuhkan dorongan
“Tidak bisa mengurus BUMN secara keseluruhan dan hanya tergiur mengurus BUMN yang besar seperti BUMN Migas, Energi dan Bank. Mengurusnya pun hanya sekedar mengganti direksi dan tidak jelas konsep arah BUMN kita ke depan. Dari seratus lebih BUMN, tercatat baru puluhan yang diganti direksi dan komisarisnya, itupun hanya BUMN yang punya nilai kapital besar, di luar itu banyak BUMN yang hidup segan, mati tak mau, tetapi dibiarkan saja oleh Rini,” ujarnya Ferdinand.
Dari fakta yang ada, dia mengakategorukan Rini sebagai mentri gagal dan layak direshuffle. Dia beralasan seharusnya BUMN ada untuk memberikan pemasukan bagi negara namun yang terjadi malah BUMN menggerogoti keuangan negara.
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan menilai ada kekeliruan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 72/2016, yang tidak mengikutsertakan peran pengawasan DPR dalam hal pengalihan aset BUMN. "PP ini jelas dan tegas secara bulat akan ditolak oleh kami (Komisi VI DPR-red). Karena isinya bertentangan dengan UUD. Segala terkait keuangan negara sudah jelas dalam aturannya harus dibahas dalam APBN,” jelasnya dalam surat elektroniknya belum lama ini.
Menurut dia, dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 2A, PP No 72 berisikan detail tata cara peralihan aset-aset BUMN dalam penggabungan satu holding BUMN. Di dalamnya, secara literasinya tidak perlu melewati pembahasaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) alias tanpa perlu persetujuan DPR.
"Nah ini yang tidak benar, kenapa harus menghindari DPR? Kita tentu terlebih dahulu ingin mengetahui dan bertanya, apakah BUMN ini rugi atau untung. Jangan sampai BUMN yang rugi malah diberikan penyertaan modal atau pengalihan aset untuk menjadi holding BUMN,” ungkap legislator NasDem dari Nanggroe Aceh Darussalam II ini.
Dari penilaian Zulfan, secara figur, Rini Soemarno kurang tepat dan tidak layak menjabat Menteri BUMN. Sebab, sejumlah kebijakannya terkadang sering menimbulkan kontroversi.
Peneliti ekonomi-politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, menyingkapkan hal senada, kemarin. Menurutnya, bahwa kinerja tim perekonomian Presiden Jokowi di bawah duet Menko Ekuin Darmin Nasution dan Menkeu Sri Mulyani relative lemah dan lembek, miskin terobosan dan terkesan business as usual. Akibatnya, masalah kemiskinan tetap akut dan angka golongan miskin di Indonesia masih sangat besar.
"Kalau menurut saya lebih baik Darmin dan Sri Mulyani mundur saja atau diganti, dari pada ''nama besarnya'' sebagai ekonom pengutang ''terbaik'' jadi hancur gara-gara Indonesia krisis moneter," imbuh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, (Jumat, 10/2).
Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini menegaskan kegagalan Pemerintah dalam peningkatan sektor perekonomian tak bisa dibebankan kepada kedua tokoh ekonom tersebut, sebab para menteri yang lain termasuk Meneg BUMN Rini Soemarno juga gagal..
Upaya tim ekuin pemerintah terbukti gagal dalam hal penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, mendorong aktivitas ekonomi guna menciptakan kesempatan kerja lebih luas, dan fokus menggenjot industri manufaktur yang didukung dengan perbaikan regulasi. ‘’Nyaris semuanya gagal,’’ kata Herdi. Termasuk gagal dalam perluasan pelayanan dasar, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif untuk memperbaiki efektivitas.
Akibatnya, tren tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan kesenjangan ekonomi justru melebar. Jika pada tahun 2000, gini ratio masih 0,30, maka pada tahun 2016 angkanya mencapai 0,40. ‘’Hal ini jadi bukti bahwa kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dinilai gagal,’’ kata Herdi Sahrasad, dosen Universitas Paramadina
Nampak jelas, katanya, bahwa tantangan pembangunan sekarang ini adalah daya serap tenaga kerja yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi tidak tinggi seperti yang diharapkan, investasi tidak besar dan yang masuk padat modal tidak lagi padat karya sehingga kemiskinan turunnya melambat.
Kebijakan ekonomi neoliberal ala Darmin-Sri Mulyani yang selama ini dianut pemerintah gagal dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara menyeluruh.
Terbukti penunjukan Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) dinilai sebagai keputusan yang meleset dan gagal penuhi ekspektasi rakyat. Terlebih lagi masih ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang tetap dipertahankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lembek dan letoi..Kedua ekonom liberal FEUI ini membuat mules Jokowi karena pertumbuhan cuma 5%, itu jelas tak cukup dan sangat mengecewakan rakyat. Apalagi harga-harga sembako dan energi naik, rakyat pun tercekik. Jokowi tercoreng dan memikul beban neolib ini.
Menurut Herdi, ironis dan paradoks bahwa sudah lebih 70 tahun merdeka, angka kemiskinan di Indonesia, ternyata sangat tinggi. Badan Program Pembangunan di bawah PBB (United Nations Development Programme/UNDP) mencatat masih ada 140 juta penduduk Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp20 ribu per hari, dan 19,4 juta penduduk hidup kekurangan gizi. Merekalah golongan warga yang sangat miskin.
Dalam bidang kesehatan, masih ada dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap dan angka kematian ibu tercatat 305 per 100 ribu kelahiran hidup.
‘’Adapun untuk pendidikan, hampir lima juta anak tidak bersekolah, di mana jumlah tertinggi dengan anak-anak sekolah drop out berada di Papua,’’imbuh Herdi.
Meski Pusat Statistik (BPS) era Presiden Jokowi menyingkapkan bahwa angka kemiskinan menurun, namun pemerintah RI tetap dinilai semakin lambat dalam mengentaskan kemiskinan.
Pada tahun 2011, misalnya, jumlah penduduk miskin mencapai 30,01 juta orang. Sedangkan laporan BPS terbaru (3/1/2017) menyebutkan tingkat kemiskinan nasional pada September tahun 2016 mencapai 27,76 juta orang atau 10,7 persen dari jumlah penduduk. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 28,5 juta atau 11,3 persen dari total populasi. ‘’Kondisi ini sangat memprihatinkan.’’ tutur Herdi.
Dengan demikian, imbuhnya, penduduk miskin dalam lima tahun terakhir, hanya turun 2,5 juta orang. Padahal, anggaran APBN yang secara khusus ditujukan untuk penanggulan kemiskinan sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 mencapai Rp 842 triliun.
Ini berarti dibutuhkan Rp 374 juta untuk mengentaskan satu orang miskin. Hal ini juga menunjukkan bahwa program-program penanggulan kemiskinan yang selama ini dijalankan pemerintah semakin tidak efektif, ujarnya (fk)