KONFRONTASI- - makin pasti bahwa sinyal reshuffle kabinet kerja menguat, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah punya alasan lain selain kepentingan politis semata dalam merombak jajaran menterinya. Kurangnya profesionalisme dan target para menteri yang tak tercapai, bakal jadi alasan untuk mengganti para menteri kabinet.
Wacana reshuffle kabinet terus berkembang. Dari diskursus kocok ulang kabinet yang berkembang, benang merah yang terbentang, perlunya Presiden mengganti para menteri di bidang ekonomi.
Dua sosok yang paling banyak disebut adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bisa dipahami kalau dua orang itu termasuk yang paling banyak dinominasikan untuk diganti.
Pasalnya, keduanya adalah pejabat publik yang paling bertanggungjawab atas jatuh-bangunnya perekonomian Indonesia. Sayangnya, selama menjadi menteri, keduanya bisa dikatakan nyaris tidak menunjukkan prestasi yang menonjol. Darmin, misalnya, sejak didapuk sebagai Menko Perekonomian pada Agustus 2015, kinerjanya masuk kategori biasa-biasa saja, kalau tidak mau disebut di bawah banderol.
Alasan kurang profesionalisme dan target tak tercapai itu penting sebab, jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, dan berkaitan dengan Pilkada Jakarta, maka bukan tidak mungkin Jokowi dapat sentimen negatif dari publik saat reshuffle nanti.
"Pendekatannya evaluasi berkala terhadap para menteri," kata Pengamat komunikasi politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses
Lalongkoe kepada INILAHCOM, Sabtu (22/4/2017).
Dengan alasan kinerja, tentu Jokowi punya alasan kuat meski harus mengganti menteri yang berlatar belakang politik, apalagi dari parpol yang berseberangan dengan Ahok dan Djarot di Pilgub Jakarta kemarin.
"Yang memang tidak sejalan dalam konsep pembangunan Jokowi di segala bidang," sarannya.
Sinyal reshuffle sendiri dilontarkan Presiden Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.
Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya."Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi.
Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya. "Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.