KONFRONTASI- Rakyat, pasar dan investor muak dengan sikap Jokowi dan istana yang biarkan Ahok Basuki Tjahaya Purnama melenggang bebas di tengah isu SARA penistaan agama. Sementara itu ada rumor bahwa KPK dicurigai dikuasai Luhut Panjaitan. KPK jadi pusat saling sandera isu BLBI, korupsi-E KTP dan skandal Bank Century. Demikian pandangan para aktivis Kelompok Cipayung Plus (HMI, GMNI,PMII, GMKI, PMKRI,IMM, Gema Hindhu, Budha).
''Rumor saling sandera kasus BLBI, E KTP dan Centurygate di kalangan elite politik itu mengerikan, rumor bahwa KPK dikuasai istana melalui Luhut Panjaitan itu bukan sekedar rumor, tapi sudah isu dan bukan lagi rahasia umum, oleh sebab itu harus jadi perhatian serius pemerintah agar citra pemerintah tidak rusak dan tidak dimusuhi pasar,'' kata peneliti LSM M Muntasir Alwy dan Muh Nabil, peneliti CSRC UIN Jakarta.
Rumor di kalangan publik politik disebut-sebut bahwa Luhut Panjaitan menempatkan tiga orang jaringannya di KPK yakni Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Basaria Panjaitan sehingga Ahok tak diproses hukum. ''Rumor itu mencemaskan,'' kata Muntasir.
'' Pak Luhut harus mengklarifikasi hal ini'' kata Nabil. Luhut sendiri belum bisa dihubungi redaksi soal rumor ini.
Dunia internasional makin menyoroti Jokowi karena menebar tuduhan makar, dan itu meresahkan investor, pasar dan masyarakat internasional, seakan rezim Jokowi ini terkesan represif, rentan dan riskan bagi masuknya investasi akibat banyaknya tudingan makar yang merusak demokrasi, dan iklim usaha.
Masih ingat isu reklamasi dan korupsi Ahok yang menghempas dan menerjang Jokowi? Sejak tahun lalu Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tak segan-segan menyampaikan pesan ke pemerintahan Jokowi bahwa Ahok ditopang oleh para pengusaha dan pengembang dalam kasus reklamasi. Pengembang disebutnya sebagai backing Ahok selama ini.
"Banyak teman-teman datang (ke saya) karena lihat Pak Ahok ini kuat sekali sebagai petahana dan banyak backing-nya," kata Rizal di tvOne, Kamis 15 September 2016. Rizal Ramli yang eman ke Jokowi berusaha meyakinkan pemerintahan Jokowi bahwa pasar dan rakyat bisa mual dan kesal kecewa kepada pemerintah kalau ekonomi terus melempem, lesu, sementara Ahok terkesan dianak-emaskan oleh pemerintah. Tak tersentuh hukum.