Quantcast
Channel: PT Pelabuhan Indonesia Pelindo
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1533

Pemberlakuan Presidential Threshold Tidak Fair, Tak Adil dan Merusak Demokrasi Konstitusional

$
0
0

JAKARTA- Demokrasi liberal-elektoral 50 persen plus satu sejak Pilpres 2004 hanya dikuasai kekuatan modal dan hasilnya adalah kepemimpinan nasional yang sangat elitis, oligarkis dan partikularis serta sekedar jadi pelayan pemodal. Tabiat buruk  dan busuk ini telah menjadi habitus dan bahkan menjadi kepentingan bercokol parpol-parpol tertentu yang menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tetap diberlakukan, dengan merujuk pada preseden hasil pemilu 2014. Semua itu hanya demi berlanjutnya oligarki dan  menjadikan rakyat obyek politik dimana politisi sebagai subyek amoral, dan demokrasi liberal hanya instrumen melegalkan dominasi modal/kapital terhadap kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara yang mengarah terus kepada Neoliberalisme-Neokolonialisme internal.. Ambang batas (PT) untuk capres itu mestinya nol persen karena pileg dan pilpres serentak.

Demikian pandangan Ketua Yayasan Tirta Amarta Muhammad Iqbal dan pengajar/peneliti ekonomi-politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad d, Rabu (18/1/17).

Herdi Sahrasad dan  Muhammad Iqbal menilai , ambang batas (Presidential threshold) sampai 20-25 persen itu jelas berwatak inkonstitusional, anti-capres alternative dan hanya akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang medioker-minimalis, miskin gagasan, defisit terobosan dan hanya melayani kepentingan modal.

Akibatnya, Herdi dan Iqbal khawatir, kepemimpinan nasional hasil demokrasi liberal-elektoral itu akan lemah, menjadi pelayan modal dan meninggalkan rakyat konstituennya sendiri karena kepentingan sempit untuk mengembalikan modal pada pemilu dan pilpres dengan biaya yang amat mahal.

Pandangan pengajar/peneliti Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dan Direktur Yayasan Tirta Amarta Muhammad Iqbal itu tidak jauh beda dengan pandangan publik, analis dan aktivis yang menginginkan demokrasi konstitusional kita membuka peluang bagi para capres alternative yang selama ini tak mendapat kesempatan karena dipasung dan dicengkeram oleh  aturan ambang batas (Presidential threshold) sampai 20-25 persen bagi parpol untuk mengajukan capres-cawapres.  Dalam diskusi Indemo mengenang Malari 15 Januari kemarin, Dr B Hery Priyono dari STF Driyarkara menyebut berkali-kali bahwa para politisi dan parpol adalah ''peternak-peternak politik'' yang membuat rakyat jadi korban yang kian tak berdaya dan makin marginal secara ekonomi dan sosial.

Muhammad Iqbal  mencatat Tahun  ini merupakan pengalaman pertama dalam demokrasi liberal- elektoral di Indonesia dimana Pileg dan Pilpres dilakukan serentak. ‘’ Kita minta kepada pihak yang berwenang agar ada capres-capres alternative dan untu kitu, ambang batas (Presidential Thresshold) harus dihapuskan,’’ kata Iqbal, peneliti yang juga alumnus Universitas Arizona,AS.

Seperti diketahui, pembahasan Rancangan Undang-Udang (RUU) Pemilu tengah berlangsung di Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah soal Pemilu Serentak 2019, di mana Pileg dan Pilpres diselenggarakan di hari yang sama.

Isi draf RUU usulan pemerintah mengisyaratkan pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya kepada parpol yang saat ini memiliki kursi di parlemen. Di mana ambang batas (Presidential Thresshold) pengajuan pasangan calon masih merujuk kepada hasil pemilu 2014, yakni 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

‘’Pemberlakuan ambang batas (Presidential Thresshold) itu jahat dan elitis-oligarkis karena  menyingkirkan dan mematikan capres alternative, serta hanya berlandaskan legal-formal yang sebenarnya berwatak inskonstitusional,’’ tandas Herdi Sahrasad.

Ambang batas (Presidential threshold) sampai 20-25 persen itu jelas tipu muslihat parpol-parpol oligarkis dan dicurigai publik sebagai sarana dan alat untuk memeras para konglomerat dan pengusaha demi kepentingan ekonomi-politik yang bercokol di pihak mereka (#)

Category: 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1533

Latest Images

Trending Articles