KONFRONTASI- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno (Rinso). Sebab kinerjja Rinso buruk dan layak dipecat..
Menurut Fitra, Menteri Rini tak mampu mengelola perusahaan BUMN berdasarkan amanat konstitusi negara. "Pengelolaan BUMN tidak berdasarkan konstitusi namun untuk kepentingan asing ini melanggar amanat UU 1945 pasal 33," ujar Apung Widadi, Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra di Jakarta, Rabu (23/9/2015).
Menurut, kebijakan yang dibentuk oleh Rini Soemarno tidak sejalan dengan visi misi pemerintah Kabinet Kerja alias Nawacita.
"Yang terjadi kebijakan jauh dari Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM yang dibuat pemerintah. Sampai saat ini tidak ada Road map jadi pilar ekonomi kerakyatan, semakin dekat dengan intervensi asing dan penyanderaan sumber daya aset di dalam negeri," jelas dia.
Selain itu ada potensi Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN yang dijadikan bancakan oleh elit pengusaha dan pengusaha karena hingga kini transparansi dan akuntabilitasnya tidak jelas
Untuk itu, dirinya meminta Jokowi untuk segera merombak Menteri BUMN Rini Soemarno. Padahal, potensi BUMN sangat strategis mengembalikan kondisi ekonomi nasional segera pulih.
"BUMN juga ternyata tidak dilibatkan dalam paket ekonomi Jokowi dalam mencegah pelemahan rupiah," ungkapnya. [jin]