KONFRONTASI- Polisi untuk rakyat harus dibarengi upaya membangun kepercayaan publik (public trust) dan melakukan reformasi secara menyeluruh di tubuh Polri bukanlah perkara yang mudah. Tentu saja, kalau tidak sigap , tidak cermat dan waspada, semua itu mudah tergelincir menjadi slogan kosong dan hampa makna.
Itulah benang merah dialog publik Kapolri Jenderal Tito Karnavian (PhD studi strategi lulusan Universitas Teknologi Nanyang Singapura) dengan para aktivis lintas generasi di markas pergerakan asuhan Bursah Zarnubi di Tebet Timur, Jakarta Selatan, Senin ini. Dialog dibuka sepatah kata oleh dr Hariman Siregar mantan Ketua Umum DM-UI dan Tokoh Malari 1974, serta dipandu Bursah Zarnubi, tokoh HMI dan mantan anggota DPR-RI, Sekitar seratus aktivis dan inteligensia lintas generasi dari 1970-an sampai 1998 dan abad 21 antusias hadir dan berbicara ‘’kritis’’ kepada Kapolri.
Acara yang dipandu oleh Bursah Zarnubi itu dihadiri sekitar 100 aktivis lintas generasi. Dari generasi yang paling senior hadir antara lain Tokoh Malari Hariman Siregar, M. Hatta Taliwang, dan mantan Direktur Walhi Zulkarnain. Dari generasi berikutnya, tampak Ketua PRD Agus Jabo, Dr. Syahganda Nainggolan, advokat Ari Yusuf Amir, Hamid Basyaib, Wakil Rektor Unas Dr. Zainul Djoemadin, Dr. Sidrataha, Dr. Alfan Alfian, Dr. Herdi Sahrasad, Beathor Suryadi, Ichan Loulembah, Anhar Nasution, Kisman Lakumakulita, Abdul Malik, Fadli Nasution, Dirut SUN Institute Andrianto, Ketua Prodem Bob Randilawe, dan Ketum Higemura Muhlis Ali. Sedangkan dari generasi yang lebih muda hadir antara lain Ketua Presidium Humanika Sobarul Fajar, anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji, mantan Ketua Presidium GMNI Twedy Noviandy, Ketua GPII Karman BM, mantan Ketum DPP IMM Beni Pramula, dan mantan Ketuam PB HMI Hasanuddin. Dari Dewan Mahasiswa dan BEM sampai Kelompok Cipayung Plus (HMI, GMNI, PMKRI,GMKI,PMII, IMM dst), yang nama mereka tak mungkin disebut semua di sini.
Indonesianis Prof Richard Robison dari Australia sering mempertanyakan adakah tokoh civil society, pemimpin, petinggi, pimpinan Polri/TNI dan elite DPR yang reformis, yang muncul ke layar radar reformasi pasca kekuasaan Orde Baru?
Munculnya sosok reformis di segenap lapisan dan golongan, termasuk di Polri/TNI akan membuka ruang dan peluang bagi pembaruan (reformasi) yang mengarahkan negara, birokrasi dan aparaturnya menapak kemajuan dan keadaban agar Indonesia menjadi negara bangsa modern yang disegani di Asia. Tanpa elite reformis, Indonesia akan jadi ‘’cangkang keterbelakangan’’ di Asia yang mudah digilas kapitalisme global dan dikendalikan kepentingan bercokol para kapitalis predator yang tidak ingin negeri ini bermartabat, kompetitif, adil-makmur dan berkemajuan.
Sadar dan tahu akan tanggung jawab Polri kepada masyarakat, bangsa dan negara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meneguhkan komitmen reformis itu guna mewujudkan gagasan ‘’polisi untuk rakyat’’ yaitu mengayomi, melindungi dan melayani rakyat sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh di tubuh Polri agar kepercayaan publik terjaga dan terpelihara sepanjang masa.
Tekad besar itu dicanangkan Kapolri Tito karena dia menyadari bahwa ke depan, masalah dan tantangan bagi Polri makin kompleks. Sudah bukan rahasia umum bahwa perilaku pungli dan setoran dari bawah ke atas menajdi habitus di tubuh kepolisian, etos kerja lembek dan mental korup menjadi tabiat keseharian. Kapolri Tito secara gradual berusaha mengubah habitus buruk itu agar Polri menjadi aparat professional dan disegani yang bisa menjaga tarik-tolak kepentingan golongan atas dan bawah dimana kepolisian berada di tengah-tengah.
Tito mengakui masih ada jajaran polisi yang memihak pemodal dan pengusaha dalam benturan kepentingan dan konflik sumber daya dengan rakyat. Di Krawang, Lampung, Kalimantan dan kawasan lainnya, polisi malah memihak pebisnis/pemodal dan menghantam rakyat yang membayarnya dengan pajak dan keringat.
Tabiat dan kebiasaan polisi melakukan setoran dari bawah ke atas sudah membudaya di era Orde Baru sampai Orde Reformasi, dan masalah itu bakal dipangkasnya dengan melakukan reformasi internal menuju Polri yang baik dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. ‘’Sudah ratusan aparat polisi yang ditertibkan karena pungli, penyalahgunaan wewenang dan tindakan pelanggaran lainnya,’’ kata Kapolri Tito.
Optimisme Jenderal Pol Tito Karnavian adalah optimism rasional dan terukur. Optimisme untuk bisa membangun organisasi Polri di semua level, menurutnya akan mendapatkan banyak dukungan karena sudah menjadi komitmen bersama untuk membangun Polri yang dipercaya rakyat, bersih dan baik.
Dalam upaya penegakan hukum dan rule of law, Polri yang baik akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan, termasuk menjadi negara dan bangsa yang kuat. Maka Polri harus melakukan peningkatan kompetensi SDM Polri dan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.
Kapolri bertekad memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah. ‘’Oleh sebab itu kepercayaan dan dukungan rakyat mutlak diperlukan dan hanya dengan itu reformasi dan langkah maju Polri bisa dinamis dan terjaga,’’ kata Tito. (kf)