KONFRONTASI- Tokoh Muhammadiyah dan reformasi M Amien Rais sudah peringatkan Jokowi jangan lindungi Ahok. Megawati sudah meminta pejabat jangan korupsi, namun Ahok, jagonya di Pilgub DKI malah terseret isu korupsi reklamasi, penggusuran rakyat kecil dan berwatak fasisme ala Orba yang memperalat militer TNI dan Polri. Oleh sebab itu, para analis dan aktivis menilai, isu Jokowi lindungi Ahok membuat Revolusi Mental dan Nawacita bobrok. ''Isu itu meluas di media sosial, dan kalangan mahasiswa serta kelas menengah. isu itu menyebar,harus membuat Jokowi tahu diri dan jangan palsu, jangan munafik dan pura-pura anti-pungli, lha isu korupsi reklamasi yang jelas off budgeter, tak masuk APBD, itu jelas kasus besar, maka Jokowi jangan bilang itu bukan pungli. Saya khawatir nanti rakyat menilai, presidennya idiot dan goblok sekali kalau dia lindungi Ahok terkait kasus reklamasi yang jelas melanggar,'' kata aktivis IMM Beny Pramula dalam sebuah diskusi.
Sugianto Kusuma alias Aguan mengaku perusahaan milikinya sudah memberikan Rp220 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai kewajiban karena menjadi pengembang mereklamasi.
"Saya dengar pemerintah zaman Pak Ahok minta kontribusi tambahan, untuk PT KNI (Kapuk Naga Indah), ini tidak ada masalah karena kami sendiri sudah ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) sendiri," kata Aguan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Ahok berusaha terus menyeret Jokowi dan merusak Jokowi serta membusukkan Jokowi karena ahok tidak amanah dalam kasus reklamasi, RS Sumber Waras dan lainnya. ''Hukum harus ditegakkan sekalipun langit runtuh,'' kata pakar hukum Dr Maragarito Kamis.
Dan Jokowi bakal membusuk kalau lindungi Ahok dalam kasus isu korupsi rekalamasi yang terbukti telanjang yakni ''tidak masuk APBD'', off budgeter, yang jelas melanggar hukum. Kasus kontribusi tambahan pada proyek reklamasi Teluk Jakarta, sarat bau korupsi. Indikasi korupsi Ahok itu sudah mudah dibaca dengan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang terus menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Para analis melihat, Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang bersuara lantang, vokal dan mampu membelah umat Islam dengan sumber dana para taipan dan sumber dana lainnya, kini jadi cemooh publik karena isu korupsi reklamasi, belum lagi kasus Sumber Waras yang kontroversial itu.
'' Saya ingin ingatkan istana presiden bahwa Ahok menyeret Jokowi karena dibekingi pemodal yang serupa atau sama, dalam kasus reklamasi, Ahok seret dan busukkan Jokowi, rakyat sudah tahu semua , hal itu busuk, korup dan bobrok sekali,'' kata aktivis gerakan mahasiswa dan mantan anggota DPR Hatta Taliwang. Para mahasiswa se-Indonesia dan rakyat, kata Hatta Taliwang, bakal marah dan turun ke jalan menghantam istana presiden kalau Ahok tidak diproses hukum terkait isu off budgeter reklamasi dan kasus SARA.
“Yang saya soroti, kontribusi tambahan itu seharusnya tidak digunakan begitu saja, mesti masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dulu,” ungkap Agus kepada Tempo.co baru-baru ini. Karena tak masuk APBD, maka itu jelas korupsi. Dan Jokowi didesak civil society dari berbagai kalangan agar tak lindungi Ahok soal bau sangit korupsi Reklamasi yang heboh itu. Sudah banyak bukti, selain perbuatan ahokj sendiri, keterangan dari Suny Tanuwijaya bahwa Ahok dan Aguan bertemu setiap bulan, juga indikasi adanya KKN itu.
Agus bahkan mengaku tidak melihat adanya situasi force majeure atau overmacht ketika Ahok harus menggunakan diskresi untuk kontribusi tambahan 15 persen bagi pengembang reklamasi. “Jadi, kenapa mesti ada diskresi mengenai kompensasi yang tidak masuk APBD?” lontar Agus.
Dan meski seandainya diskresi yang ditempuh itu tidak menguntungkan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta, namun di mata KPK hal itu menguntungkan orang lain. Itu artinya bau sangit korupsi karena menguntungkan orang lain.
Dan tentang benar-tidaknya kompensasi seperti itu, Agus mengaku bahwa, sepanjang pengetahuannya off budget di luar APBN dan APBD itu sangat dilarang sebab melanggar hukum, suatu indikasi adanya bau sangit korupsi.
Para aktivis dan intelektual serta ulama mendesak Jokowi jangan lindungi Ahok terkait isu korupsi reklamasi. ‘’Kalau sampai Jokowi lindungi Ahok terkait dugaan korupsi reklamasi, maka Jokowi berkhianat dan hancur serta membusuk,'' kata analis ekonomi-politik Hatta Taliwang dari Soekarno-Hatta Institute.
Setelah dicegah ke luar negeri Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja mendatangi gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/4/2016). Kedatangan Sunny Tanuwidjaja diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan Raperda tentang Zonasi dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jak
Sunny Tanuwidjaja membenarkan bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kerap bertemu dengan Chairman PT Agung Sedayu Grup Sugiyanto Kusuma atau Aguan.
Sunny tak membantah saat ditanya apakah Ahok sebulan sekali bertemu dengan bos Sedayu Grup itu. Namun, dia mengklaim pertemuan itu juga dihadiri oleh seluruh pengembang reklamasi teluk Jakarta beserta warga setempat.
“Dengan semua pengembang dan warga,” kata Sunny di gedung KPK, Rabu (13/4).
Staf khusus Ahok itu juga tak membantah bahwa dia lah yang menjadi penghubung antara Pemerintah Provinsi DKI dengan para perusahaan pengerja reklamasi.
“Intinya saya menerima informasi dari pengembang dan saya menyampaikannya kepada pak Gubernur dan eksekutif.”
Dalam hal ini, informasi yang dia sampaikan ke Ahok adalah terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. (kf)
