KONFRONTASI-Pemerintah melalui Menteri Keuangan tengah berjuang untuk mensukseskan RUU tax amnesty atau pengampunan pajak. Kendati demikian, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli justru malah pesimistis.
Rizal meragukan target pemerintah mendapatkan keuntungan dari penerapan kebijakan tersebut melalui uang tebusan dari hasil deklarasi dan repatriasi dana yang selama ini berada berada di luar negeri.
Menteri yang terkenal dengan jurus rajawali kepret ini mengatakan tak banyak dana yang bisa masuk rekening negara, seperti yang diperhitungkan Rp165 triliun oleh Menteri Keuangan.
"Kita tentu harus belajar pengalaman tax amnesty di negara lain. Ternyata penerimaan pajak dari tax amnesty di negara lain relatif kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," ucap Rizal saat ditemui Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016).
Selain itu, melihat pembahasannya di DPR yang terkesan deadlock dan tak menemui titik temu, dia meragukan bisa diterapkan secepatnya mengingat sudah pertengahan tahun anggaran berjalan
“Ini juga sudah Juni, UU-nya saja belum final. Tentu ini masih butuh waktu,” ujar dia.
Pemerintah pun telah mengambil ancang-ancang untuk menutup lobang defisit anggaran akibat penerimaan pajak yang ditaksir shortfall Rp150 triliun hingga Rp180 triliun, yakni dengan memotong belanja kementerian atau lembaga termasuk juga anggaran Kemenko Maritim dan Sumber Daya yang mendapatkan jatah pemangkasan anggaran 17,2 persen dari Rp500 miliar di APBN 2016 menjadi Rp414,1 miliar di RAPBN-P 2016.
“Saya kira memang kondisi secara umum pemerintah memutuskan untuk mengurangi pengeluaran masing-masing departemen termasuk kantor kami mengurangi anggaran. Tapi kami akan jaga tujuan-tujuan utama tidak bergeser dan sejumlah target utama tetap tercapai,” jelas Riza.[mr/mtv]