JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah berada dalam pusaran permasalahan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri kepada staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja.
Di sisi lain, Ahok berencana maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Apakah permasalahan reklamasi ini menurunkan elektabilitas dan popularitas Ahok?
"Kemungkinan ada (penurunan elektabilitas dan popularitas). Walaupun saya masih wait and see terkait perkembangan masalah dugaan suap pada reklamasi ini, belum kelihatan ujungnya," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada Kompas.com, Selasa (12/4/2016).
Qodari menyebut, permasalahan suap reklamasi ini di luar dugaannya. Awalnya, dia berpikir, Ahok diuntungkan karena operasi tangkap tangan KPK kepada anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Sebab, Sanusi merupakan lawan politik Ahok. Namun, permasalahan ini berkembang sampai ke pengusaha dan Sunny.
"Pernyataan Ahok soal Sunny juga berubah-ubah, jadi saya kira kasus reklamasi ini membuat warga mulai melihat Ahok dengan cara berbeda. Tadinya jelas mana hitam dan putih, Ahok yang dipandang tegas dan putih bersih sekali. Sekarang (pandangan warga ke Ahok) mulai abu-abu," kata Qodari. (Baca: Sunny, "Anak Magang" yang Jadi Penghubung Ahok dengan Pengusaha)
Awalnya, Ahok menyebut Sunny sebagai anak magang, tetapi berubah menjadi staf khusus. Menurut dia, tidak mungkin anak magang dapat mengatur pertemuan gubernur dengan pengusaha kelas kakap. Biasanya, orang yang menjadi perantara itu adalah orang kepercayaan gubernur, dan tidak sembarang orang dapat memiliki peran tersebut.
"Saya masih wait and see perkembangan kasus ini, apakah ke arah DPRD yang akan menguatkan elektabilitas Ahok, atau mengarah ke Ahok yang membuat elektabilitasnya menurun, atau mengarah kepada kedua pihak yang membuat masyarakat Jakarta bingung," kata Qodari. (Baca: Menurut Sunny, Pengembang Dekati Ahok karena Dekat Jokowi)
Puluhan orang yang membawa bendera dan spanduk bertuliskan "Gerakan Pribumi Indonesia (Geprinso)" dan "Forum Betawi Rempuq (FBR)" mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2016).
Mereka berunjuk rasa dengan tuntutan meminta KPK menyelidiki Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahajaja Purnama aliah Ahok. Menurut mereka, Ahok sudah banyak melakukan korupsi.
Unjuk rasa itu dilakukan bersamaan dengan kedatangan Ahok ke KPK untuk memenuhi panggilan guna memberikan keterangan terkait pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada akhir tahun 2014.
Para pengunjuk rasa menyebut Ahok sudah melakukan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Jakarta tidak butuh pemimpin korup seperti Ahok. Karena dia maling yang seharusnya ditangkap. Tangkap Ahok...," teriak seorang pengunjuk rasa. "Tangkap...," jawab anggota unjuk rasa lainnya.
"Ahok maling...," teriak mereka secara berulang-ulang.
Unjuk rasa itu mulai berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB hingga berita ini dilaporkan dari lapangan pada pukul 11.55 WIB.
Para pengunjuk rasa menutup satu lajur ruas Jalan HR Rasuna Said yang menuju arah Mampang. Namun belum ada dampak kemacetan lalu lintas yang terjadi. (KCM)