Clik here to view.
KONFRONTASI-Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui bahwa Cina yang paling ngebet untuk membangun kereta cepat jurusan Jakarta-Bandung. Jadi bukan inisiatif pemerintah kalau begitu.
Hal itu disampaikan Menteri Rini dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang membahas proyek kereta cepat di Gedung Nusantara V DPD, Komplek DPR, Jakarta, Jumat (29/01/2016).
Awalnya, ada anggota DPD yang menanyakan keuntungan yang bisa direguk negara dari proyek kakap senilai US$ 5,5 miliar, atau setara Rp 78 triliun itu. Apalagi, proyek ini dibiayai oleh dana utangan China Development Bank (CDB) sebesar US$ 5 miliar.
Selanjutnya, Menteri Rini menerangkan, proyek kereta cepat pastilah mmemberikan keuntungan. Kalau tidak, CDB tidak mungkin memberikan kredit sebesar US$ 5 miliar.
"Coba bayangkan, pinjaman yang diberikan China Development Bank jumlahnya 5 miliar dolar AS lebih. Mana mungkin bank memberikan pinjaman sebanyak itu, kalau mereka tidak melihat adanya keuntungan," papar Menteri Rini.
Menurut mantan menteri perindustrian dan perdagangan era Presiden Megawati ini, keinginan Cina untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa meminta jaminan dari pemerintah, melalui skema BtoB (business to business), bukti bahwa Cina sudah melihat ada keuntungan di situ.
"Ini BtoB, pasti dari aspek bisnis sangat diperhatikan, pasti ada keuntungan dari kedua belah pihak," ujar Menteri Rini.
Lebih lanjut, Rini mengatakan, 85% pengerjaan proyek ditanggung Cina. Tentu saja, semuanya sudah melalui hitung-hitungan yang panjang. Di mana, pembangunan kereta cepat pasti mendatangkan untung.
Menteri BUMN Rini Soemarno menantang BPK untuk mengaudit proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 78 triliun. Agar kecurigaan publik terhadap proyek ini terjawab. "Kalau mau melakukan audit silahkan, BPK silahkan masuk. Kami siap bekerjasama, kami akan transparan sekali," kata Menteri Rini dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPD di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (29/01/2016). Kata Menteri Rini, apabila BPK melakukan audit terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, seluruh persepsi miring yang muncul, bakal terjawab. Terkait pendanaan proyek ini, mantan menteri perindustrian dan perdagangan era Presiden Megawati ini menjamin seratus persen BtoB (Business to Business). Artinya, tidak sepeser dana anggaran masuk dalam proyek ini. "Saya tekankan sejak awal, ini business to business. Saya hanya pembina dan pengawas BUMN untuk pembangunan kereta cepat ini," tandas Rini Soemarno. Kontroversi proyek kereta api cepat ini, dikhawatirkan bisa menggelincirkan Jokowi dan Rini sendiri.
