Clik here to view.
KONFRONTASI- Keterlibatan 4 BUMN dalam mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 78 triliun, justru mengancam keuangan BUMN itu. Kekhawatiran atas proyek kereta cepat juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR Refrizal. Namun kekhawatirannya bukan soal kualitas atau keamanan kereta buatan Cina. Namun kepada nasib proyeknya.
Alasan Refrizal, belajar dari masa lalu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan adanya proyek tol Trans Sumatera, ternyata hingga sekarang beluum terwujud. "Harusnya pemerintah konek dulu, Amdal juga belum clear. Saya khawatir, Jokowi hanya meletakkan batu pertama, batu keduanya malah mandek, seperti tol Trans Sumatera," kata Refrizal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (23/01/2016). Selanjutnya, kader PKS ini menceritakan bagaimana menggebunya SBY untuk merealisasikan proyek tol Trans Sumatera. Namun mandek, padahal SBY sudah melakukan peletakan batu pertama. Realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, naga-naganya bakal tersendat. Lantaran, Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) masih dalam penyempurnaan. "Untuk Amdal kereta cepat Jakarta-Bandung, memang ada sedikit kekurangan. Jadi, bisa masih sempurnakan," kata Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tachrir Fathoni di Jakarta, Sabtu (23/1/2016). Meski Amdal belum sepurna, lanjut Tachrir, pengerjaan proyek kereta cepat senilai Rp 78 triliun. Karena program ini termasuk program nasional. "Namun demikian, aspek lingkunan tetap diperhatikan. Makanya kita terus sempurnakan," papar Tachrir.
Kata Tachrir, aspek lingkungan dalam proyek yang digarap Cina bekerjasama dengan konsorsium BUMN ini, tetap prioritas. Tak sedang bercanda, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bahkan menyebut, empat BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat bakal menghadapi ancaman kesulitas keuangan. Peluang paling apes, bisa bangkrut. Sekedar informasi saja, empat BUMN yang terlibat dalam pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah PT Wijaya Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI), PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero). Kekhawatiran Agus bertumpu kepada jumbonya dana proyek yang mencapai Rp 78 triliun. Ke empat BUMN tersebut, diduga tak memiliki dana sebesar itu. "Coba lihat sekarang, uang Wika (Wijaya Karya) berapa sih, ditotal-total paling hanya Rp 5,5 triliun, apalagi PT KAI. Nah, Jasa Marga kan duitnya terbatas, karena digunakan untuk membangun jalan tol. Demikian pula PTPN VIII, hanya jual lahan saja," papar Agus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (23/01/2016). Masih kata Agus, ekuitas konsorsium BUMN yang harus disiapkan, sesuai permintaan perbankan Cina sebagai pemberi pinjaman, sebesar 25% atau Rp 19,5 triliun. Sisanya yang Rp 58,5 triliun adalah pinjaman konsorsium BUMN ke perbankan Cina dalam yuan dan dolar AS.
Sedangkan komposisi saham konsorsium keempat BUMN ini adalah PT Wijaya Karya 38%, PT Jasa Marga 12%, PTPN VIII 25% dan PT KAI 25%. "Yang namanya utang, ya tetap utang. Harus dicicil utang pokok plus bunganya. Masalahknya, jika sudah jatuh tempo, apakah BUMN itu mampu membayar. Atau jangan-jangan mengandalkan dari jual tiket, lebih kacau lagi itu," terangnya. Untuk itu, Agus mengkhawatirkan keuangan ke-empat BUMN tersebut. Kalau tak bisa melunasi utang tersebut bisa dinyatakan kolapse alias bangkrut. Atau, jangan-jangan, 4 BUMN itu malah jatuh ke tangan Cina. Ternyata, rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mengundang penolakan banyak pihak. Salah satunya dari Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Agus Supriatna. Duh, gawat. Makanya Menteri Rinso (Rini Soemarno) harus dipecat oleh Presiden, kata para politisi PDIP, sebab menjerumuskan Jokowi ke dalam kekeliruan..
Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan wartawan, terkuak adanya surat B/65-09/32/16/Disfaskonau tertanggal 20 Januari 2016. Dua lembar surat yang diteken KASAU ini, bertajuk Tanggapan atas pemanfaatan BMN (Barang Milik Negara) di Lanud Halim Perdanakusuma untuk pembangunan Kereta Cepat, ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam surat ini, Marsekal Agus menyatakan penolakan keras atas rencana pembangunan stasiun kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung, serta stasiun LRT (Light Rail Transit) di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Meski lokasi ini direkomendasikan Kementerian Pertahanan kepada Kementerian BUMN.
Alasan penolakan ini, karena Lanud Halim Perdanakusuma sebagai pangkalan militer merupakan obyek vital yang perlu mendapatkan pengamanan khusus. Untuk pelaksanaan tugas dan perannya dalam rangka operasi pertahanan udara dan penerbangan VVIP. Di mana, didalam Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma ini, terdapat 300 unit rumah prajurit, Mesjid, Pura Agung Taman Sari, 3 unit sekolah (SD Angkasa 7, SMPN 80 dan SMU Angkasa), 2 unit Mess Organik serta Kantor dan Laboratorium Psikologi TNI AU. Alasan lainnya, berdasarkan hasil sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh prajurit menolak rencana pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung dan Stasiun LRT di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma. Dan, atas munculnya rencana tersebut membuat resah kalangan prajurit TNI AU yang bermukim di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma. Hal ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, KASAU Agus mengusulkan rencana tersebut dialihkan ke lahan eks Cipinang Melayu yang luasnya 20 hektar. Sementara kebutuhan lahan untuk stasiun kereta cepat dan stasiun LRT hanya 8 hektar. [ipe]