KONFRONTASI-Istilah “Republik Pisang (banana Republic)” mencuat dan mendadak heboh setelah mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Kian Gie, menanggapi pernyataan Kepala Staf Wakil Presiden, Sofjan Wanandi.
Sofjan mengatakan bahwa Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli melawan kebijakan Jokowi terkait dengan proyek 35.000 megawatt listrik. Sofjan juga meminta agar Rizal Ramli ditertibkan, sebab bila tidak ditertibkan maka Indonesia akan menjadi Banana Republic.
"Ini namanya menghina Rizal Ramli, menghina juga Presiden Jokowi. Maka saya tulis di facebook pada Sofjan Wanandi," kata Kwik Kian Gie, Kamis (10/9).
Di facebook, Kwik menulis: "Wahai Sofyan Wanandi, anda itu Kepala Staf Wakil Presiden. Kalau lantas ikut-ikutan marah tentang sikap dan tindakan Menko Rizal Ramli, marah kepada Presiden yang membiarkan keputusannya tentang proyek 35.000 megawatt listrik dikoreksi oleh Menko-nya, terus menyebut Republik ini menjadi Banana Republic atau Republik Pisang, bukankah anda yang menjadikan RI menjadi Republik Pisang."
Kwik menjelaskan bahwa Republik Pisang itu adalah gambaran negara yang sangat primitif dan bisa dikatakan tidak ada pemerintahan sama sekali. Kehidupan rakyatnya sehari-hari hanya makan pisang saja.
"Makanya saya juga bilang di facebook, kalau sudah Republik Pisang, yang paling cocok menjadi Presiden memang Sofyan Wanandi," ungkap Kwik.
Dan karena itu juga Kwik, menyumbang lagu Banana Boat yang dinanyikan Harry Belafonte asal Jamaica.
Mengutip keterangan dari situs amazine.co, republik pisang (banana republic) adalah istilah yang menggambarkan sebuah negara yang pemerintahnya “berselingkuh” dengan korporasi asing atau kekuatan kolonial untuk kepentingan segelintir penguasa.
Penguasa yang seperti ini umumnya hanya mementingkan keuntungan sendiri, alih-alih berusaha menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menyejahterakan masyarakat.
Secara khusus, “bananaland,” atau “banana republic” diciptakan untuk merujuk ke pemerintahan diktator negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan yang bekerja dengan korporasi asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertanian.
Istilah “republik pisang” dapat ditelusuri kembali ke korporasi Amerika Serikat yang terlibat dalam impor pisang pada tahun 1870-an.
Seorang pengusaha AS bernama Minor Keith melihat prospek pisang sebagai buah eksotis dan berusaha mendorong ekspor murah pisang dari Kosta Rika ke AS.
Dia menikah dengan keluarga presiden untuk mendapatkan keuntungan politik dan segera memiliki perkebunan pisang luas di tepi rel kereta api yang dijalankan dengan tenaga kerja eksploitatif.
Selanjutnya, Minor Keith memperbesar rencana dengan mendirikan atau membeli perusahaan buah lain dan akhirnya berhasil mengendalikan United Fruit Company, perusahaan buah yang cenderung monopolistis karena tidak memiliki pesaing.
Keberhasilan ini memberinya kekuasaan atas banyak pusat pertanian di Kuba, Jamaika, Columbia, Santa Domingo, Guatemala, Panama, dan Nikaragua.
Semua keberhasilan tersebut dicapai Minor Keith karena bekerja sama dengan penguasa lokal untuk menjamin kepentingannya.
Negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan tersebut umumnya memiliki pemerintahan demokrasi semu atau dipimpin oleh diktator.
Seiring waktu, konsep banana republik tidak lagi terbatas pada pisang. Seiring perkembangan, sumber daya yang dieksploitasi menjadi semakin beragam hingga meliputi minyak bumi, hasi tambang, kopi, cokelat, dll.
Sementara itu situs Wikipedia.com menyebut istilah republik pisang diperuntukkan bagi negara yang politiknya tidak stabil dan ekonominya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas, misalnya pisang. Negara seperti ini biasanya memiliki kelas sosial bertingkat yang meliputi kelas pekerja miskin yang besar dan plutokrasi elit bisnis, politik, dan militer yang berkuasa. Oligarki politik-ekonomi ini mengendalikan produksi primer agar bisa mengeksploitasi ekonomi negara tersebut.
Negara-negara yang merdeka dari negara kolonial pada abad ke-20 dan 21 cenderung memiliki ciri khas republik pisang karena politiknya dipengaruhi perusahaan swasta besar, contohnya Maladewa (perusahaan resor) dan Filipina (industri tembakau, pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaannya, dan pemerintah Republik Rakyat Cina).
Pada tanggal 14 Mei 1986, Menteri Keuangan Australia Paul Keating menyatakan bahwa Australia berpotensi menjadi republik pisang. Pernyataan ini mendapat banyak komentar dan kritik dan dipandang sebagai titik balik dalam sejarah politik dan ekonomi Australia.[mr/berbagai sumber]