KONFRONTASI- Lembaga Founding Father House menyatakan, saat publik ditanya secara terbuka tentang harapan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2016, sebanyak 23,3 persen menginginkan tak ada lagi kompromi dengan partai politik.
"Kami tidak menyediakan jawaban. Jadi, terserah publik mau jawab apa. Nah, publik melihat poin terbesar Jokowi-JK adalah ini," ujar peneliti FFH Dian Permata dalam diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12/2015).
Sementara itu, sebanyak 16,4 persen responden berharap, Jokowi-JK harus lebih tegas dan cepat dalam bersikap serta mengambil kebijakan.
Dian mencontohkan, respons lambat Jokowi salah satunya dapat terlihat dari kasus Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan DPR.
"Fenomena politik itu bisa dilihat. Ketika kasus MKD, 'papa minta saham', berapa lama Jokowi marah-marahnya? Dua minggu kemudian kan? Nah, itu salah satu jawaban yang ada di publik," tutur Dian.
Adapun yang ketiga, publik berharap agar pemerintahan Jokowi-JK pada 2016 meningkatkan komunikasi antarmenteri. Sebanyak 10,3 persen berharap menteri tidak saling sikut.
"Kalau saya lihat dari jawabannya, banyak tentang 'rajawali kepret'. Jadi, ada pertempuran antara Rizal Ramli dan Wapres, Rizal Ramli dan menteri, serta menteri sama menteri," kata dia.
Kemudian, responden lainnya berharap agar hubungan antarlembaga diperbaiki, dalam hal ini pemerintah, kementerian, DPR, dan KPK. Angka responden terhadap harapan ini mencapai 6,2 persen.
Survei "Persepsi dan Harapan Publik terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016" dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015.
Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling. Responden berjumlah 813 dan merupakan orang yang sudah memiliki hak pilih.
Sementara itu, tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.