KONFRONTASI-Sikap Koalisi Merah Putih (KMP) yang terkesan membela Setya Novanto dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI) dinilai bertentangan dengan kehendak rakyat.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menekankan elit politik lebih mementingkan kepentingannya ketimbang kepentingan masyarakat. Meski bukan dari partai yang sama, elite politik cenderung bersatu demi kepentingan kelompok.
"Tentunya akan bertentangan dengan rakyat," kata Ikrar dilansir Media Indonesia, Sabtu (21/11/2015).
Ikrar menilai tindakan tersebut wajar. Sejak merdeka hingga saat ini, hubungan antarelite politik dengan masyarakat tak begitu harmonis. Ini pula yang membuat elite politik tak peduli apakah yang mereka lakukan bertentangan atau tidak dengan keinginan masyarakat.
"Mereka selalu merasa elite lebih tahu apa kepentingan rakyat," terangnya.
Ikrar menegaskan, pernyataan dukungan KMP terhadap kasus Novanto mencerminkan partai-partai di KMP, selain mendukung perbuatan tidak etis juga melakukan tindakan melanggar hukum.
"Mendukung Setya Novanto berarti membenarkan suatu tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan etika politik tapi juga melanggar hukum. Masa warga negara menggunakan nama presiden untuk mendapatkan keuntungan pribadi dibolehkan dan dibiarkan saja," ujar dia.[mr/mtv]