Clik here to view.
KONFRONTASI- Ketika melakukan kunjungan ke Amerika Serikat ketika masih menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa "Amerika adalah negara kedua saya". Tak pelak, pernyataan SBY menjadi gunjingan banyak orang, namun pernyataan SBY masih sedikit saja bisa dimaklumi, sebab sang Jendral pernah mengenyam pendidikan di negri paman sam tersebut. Meski demikian, pernyataan SBY tetap salah secara etika, tidak benar, dan seharusnya dimintai permintaan maaf dari yang bersangkutan waktu itu.
Beberapa saat lalu, Indonesia kembali kecolongan ketua DPR menyatakan kesiapannya untuk berbuat apa saja yang terbaik buat Amerika!
Sebut saya menterjemahkan bahasa Trump ini terlalu sembrono, tapi faktanya ketika Trump mengatakan "Dan kami akan melakukan hal-hal hebat untuk AS apakah benar" Setya Novanto menjawab dengan tersenyum "Ya!"
Fadli Zon bisa saja mengatakan jawaban dari sang ketua DPR adalah jawaban diplomatis, karena beliau tidak mungkin menjawab tidak. Yang Fadli Zon tidak sadari bahwa Setya Novanto seharusnya bisa menjawab dengan mengatakan "saya akan berbuat yang terbaik untuk menjaga hubungan baik Indonesia dan Amerika"entahlah mungkin Setya Novanto hanya bisa mengatakan "Yes" saja dalam bahasa Inggris, mungkin beliau punya keterbatasan dalam urusan vocabularry sehingga mau tidak mau harus menjawab singkat pertanyaan Trump.
Namun, biar bagaimanapun pernyataan Novanto disadari atau tidak sudah melanggar konstitusi Indonesia. Dengan menyatakan "Iya" pada pertanyaan Trump, Novanto sudah memberikan kesetiaannya pada Amerika (Jika Trump menjadi presiden). Tak pelak, atas ucapan ini dengan atau tanpa klarifikasi dari Setya Novanto, beliau harus rela mengundurkan diri dari DPR, atau setidak - tidaknya MKD bersedia memecat sang ketua.
Harry Tanoe Dibalik Trump dan Novanto
Fakta lain datang dari pengusaha bernama Harry Tanoesudibjo yang ternyata bekerjasama dengan Trump dalam sebuah urusan bisnis. Yang lebih menarik, pertemuan Pimpinan DPR dengan Trump adalah hasil fasilitas yang diberikan oleh pemilik MNC media tersebut. Dengan kata lain, terlalu naif jika pertemuan Trump dan pimpinan DPR disebut sebagai silaturahmi biasa. Konyol karena fakta sudah terungkap, bahwa ada kepentingan besar dibalik pertemuan tersebut.
Biar bagaimanapun urusan bisnis DT dan HT butuh persetujuan dari pihak pemerintah Indonesia, sebab bisnis itu dijalankan di Indonesia. Entah itu pemda atau pemerintah pusat, HT dan DT perlu melobby orang - orang "kuat" di Indonesia. Kalau tidak, mustahil proyeknya akan lolos begitu saja.
Ya! mari kita lihat babak baru skandal pimpinan DPR yang terhormat ini. Tapi sebagai seorang warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak untuk memilih perwakilannya di DPR, saya meminta dengan hormat untuk segera memberhentikan Setya Novanto dari tugasnya sebagai ketua (dan anggota) DPR RI.
SOAL FREEPORT
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan politisi DPR yang disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PT Freeport Indonesia.
Laporan itu disampaikan Sudirman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR). (Baca: Menteri ESDM Laporkan Anggota DPR Pencatut Nama Presiden ke MKD)
Menurut Sudirman, berdasarkan informasi yang diterimanya, politisi itu telah beberapa kali menemui pihak Freeport dengan sejumlah pengusaha lain untuk membicarakan mengenai persoalan perpanjangan kontrak.
"Keterangan saya peroleh dari pimpinan PT Freeport Indonesia," kata Sudirman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (16/11/2015).
Kepada wartawan, Sudirman enggan menyebutkan identitas "politisi kuat" itu. Ia hanya menjelaskan bahwa politisi itu menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia. (Baca: Istana: Tak Peduli Pencatut, Presiden Jokowi Tak Bisa Didikte soal Freeport)
Pertemuan dilakukan sebanyak tiga kali. Politisi itu meminta saham 20 persen dengan menjanjikan proses renegosiasi kontrak Freeport berjalan mulus. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)
Menurut Sudirman, janji itu disampaikan politisi tersebut pada pertemuan ketiga yang digelar di salah satu hotel di kawasan Pacific Place SCBD, Jakarta, pada 8 Juni 2015 antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.
"Anggota itu juga meminta agar PT Freeport memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujarnya.
Tak hanya itu, menurut Sudirman, politisi itu juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus pembeli tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. (Baca: Ketua DPR Yakin Tak Ada Politisi Catut Nama Jokowi-JK ke Freeport)
Sudirman yakin atas kebenaran informasi yang disampaikan pimpinan Freeport. Sebab, sejak awal menjabat dan memulai proses negosiasi dengan Freeport, ia telah meminta kepada pimpinan perusahaan itu untuk melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama. (Baca: Fadli Zon: Menteri ESDM Bisa Dituntut Cemarkan Nama Baik DPR)
"Ini untuk menjaga agar keputusan apa pun yang diambil secara transparan mengutamakan kepentingan nasional dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi," ujar Sudirman.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto langsung menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (16/11/2015).
Pertemuan dilakukan seusai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan "politisi kuat" yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Freeport.
"Saya harus sampaikan karena saya tidak pernah membawa nama Presiden, Wapres," kata Novanto seusai pertemuan. (Baca: MKD Buka Identitas Pencatut Nama Presiden Usai Verifikasi Laporan Sudirman)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, dia tidak pernah mencatut nama Presiden atau Wapres untuk mencari keuntungan dari Freeport.
Ia memastikan bahwa kalaupun ada rapat kerja yang berhubungan dengan Papua, hal itu dilakukan untuk menjamin kesejahteraan di Bumi Cenderawasih tersebut. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)
Novanto juga tidak menjawab saat ditanya adanya pertemuan dirinya dengan petinggi Freeport. Ia meminta pertanyaan itu ditanyakan langsung kepada PT Freeport.
Selain mengklarifikasi masalah Freeport, Novanto mengaku menemui Kalla untuk meminta masukan terkait konflik Golkar sekaligus menyampaikan undangan pernikahan putrinya.
Menteri ESDM Sudirman Said telah melaporkan anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wapres kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR). (Baca: Fadli Zon Bela Anggota DPR yang Catut Nama Presiden )
Pencatut nama itu disebut meminta imbalan dengan jaminan dimuluskannya perpanjangan kontrak Freeport.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membenarkan bahwa politisi yang dilaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Akankah Novanto siap dipecat? Jelas nama DPR kian buruk dan busuk.
Hal tersebut diungkapkan Sudirman kepada Najwa Shihab dalam wawancara eksklusif yang tayang di Metro TV, Senin (16/11/2015) petang.
Saat itu, Najwa menunjukkan sebuah foto surat laporan Sudirman dan menunjukkan adanya nama Setya Novanto sebagai pihak terlapor, yang mungkin tak siap dipecat..
"Di situ, ada kop surat kementerian, ada paraf saya. Saya kira, ya ini laporan yang saya bikin," ujar dia membenarkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said turut menyerahkan bukti berupa transkrip percakapan saat melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
Sudirman melaporkan Novanto atas tuduhan meminta saham ke PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Transkrip percakapan tersebut adalah pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, seorang pengusaha, dan seorang petinggi Freeport.
Namun, Wakil Ketua MKD Junimart enggan mengungkapkan hal yang dibicarakan dalam transkrip tersebut karena menyangkut materi.
"Transkripnya ada tiga halaman," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Namun, Junimart menilai transkrip tersebut belum cukup untuk lolos proses verifikasi. MKD meminta Sudirman segera memberikan rekaman asli percakapan tersebut.
"Kalau transkrip kan bisa saja dipotong-potong, atau malah bisa dibuat-buat," ucap politisi PDI-P ini.
Menurut Junimart, Sudirman Said pun menyanggupi untuk menyerahkan rekaman asli percakapan tersebut.
Rekaman akan segera diserahkan dalam waktu dekat melalui Sekjen dan Biro Hukum Kementerian ESDM.
Sesuai tata beracara MKD, rekaman itu harus diserahkan paling lambat 14 hari setelah laporan dilakukan.
"Kalau lebih cepat dari 14 hari lebih bagus," ucap Junimart.
Sudirman menyebut nama Setya Novanto sebagai pihak yang dilaporkan ke MKD dalam wawancara di sebuah stasiun televisi.
(Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)
Sudirman mengatakan, pada pertemuan ketiga, politisi dan pengusaha itu meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.
(Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)
Saat ini juga beredar transkrip sebanyak tiga halaman yang diterima kalangan media. Sejumlah inisial disebut sebagai pihak yang bertemu, di antaranya SN.
Selain itu, transkrip juga menyebut sejumlah nama tokoh pemerintahan dalam perbincangan.
Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi apakah transkrip itu sama dengan yang diserahkan ke MKD.