KONFRONTASI-Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, dia tidak pernah mencatut nama Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT Freeport Indonesia.
"Saya selaku pimpinan DPR tidak pernah membawa nama Presiden dan mencatut nama Presiden," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Hal tersebut disampaikan Novanto saat ditanya wartawan mengenai laporan yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Sudirman melaporkan seorang anggota DPR yang menggunakan nama Presiden dan Wapres untuk meminta saham kepada PT Freeport.
Wartawan tidak bertanya secara spesifik menanyakan apakah Novanto merupakan anggota DPR yang dimaksud. Ia mengaku tak ingat saat ditanya apakah pernah bertemu dengan bos PT Freeport.
"Kalau bertemu biasa, pejabat negara kan banyak datang ke kantor kami. Pertemuan itu banyak sekali, saya tidak ingat," kata dia.
Namun, politisi Partai Golkar ini ingat bahwa dia pernah beberapa kali bertemu dengan Sudirman Said dalam beberapa acara penting. Dia memastikan tidak ada masalah apa pun saat pertemuan itu.
"Di Surabaya kemarin, dia (Sudirman Said) menemui saya," kata Novanto tanpa merinci isi pertemuan itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan politisi DPR yang disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PT Freeport Indonesia.
Laporan itu disampaikan Sudirman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR). (Baca: Menteri ESDM Laporkan Anggota DPR Pencatut Nama Presiden ke MKD)
Menurut Sudirman, berdasarkan informasi yang diterimanya, politisi itu telah beberapa kali menemui pihak Freeport dengan sejumlah pengusaha lain untuk membicarakan mengenai persoalan perpanjangan kontrak.
"Keterangan saya peroleh dari pimpinan PT Freeport Indonesia," kata Sudirman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (16/11/2015).
Kepada wartawan, Sudirman enggan menyebutkan identitas "politisi kuat" itu. Ia hanya menjelaskan bahwa politisi itu menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia. (Baca: Istana: Tak Peduli Pencatut, Presiden Jokowi Tak Bisa Didikte soal Freeport)
Pertemuan dilakukan sebanyak tiga kali. Politisi itu meminta saham 20 persen dengan menjanjikan proses renegosiasi kontrak Freeport berjalan mulus. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)
Menurut Sudirman, janji itu disampaikan politisi tersebut pada pertemuan ketiga yang digelar di salah satu hotel di kawasan Pacific Place SCBD, Jakarta, pada 8 Juni 2015 antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.
"Anggota itu juga meminta agar PT Freeport memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujarnya.
Tak hanya itu, menurut Sudirman, politisi itu juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus pembeli tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. (Baca: Ketua DPR Yakin Tak Ada Politisi Catut Nama Jokowi-JK ke Freeport)
Sudirman yakin atas kebenaran informasi yang disampaikan pimpinan Freeport. Sebab, sejak awal menjabat dan memulai proses negosiasi dengan Freeport, ia telah meminta kepada pimpinan perusahaan itu untuk melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama. (Baca: Fadli Zon: Menteri ESDM Bisa Dituntut Cemarkan Nama Baik DPR)
"Ini untuk menjaga agar keputusan apa pun yang diambil secara transparan mengutamakan kepentingan nasional dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi," ujar Sudirman.(KCM)