KONFRONTASI-Konflik di internal Partai Golkar nyatanya berakar. Forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) akhir pekan lalu tak berujung manis. Perbedaan formulasi rekonsiliasi menjadi biang konflik di tubuh partai beringin ini tak kunjung reda.
Dua resep rekonsiliasi di tubuh Partai Golkar tak bisa dipertemukan. Kubu Aburizal Bakrie menginginkan rekonsiliasi berjalan alamiah dengan merujuk Munas Bali sebagai basis pijakan, namun bagi kubu Agung Laksono, hanya dengan mekanime Musyawarah Nasional (Munas) satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik selama setahun terakhir ini.
Kondisi inilah yang menyebabkan ini niatan rekonsiliasi itu belum beranjak dari sekadar wacana. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mahyudin mengatakan harus ada tindaklanjut dari pertemuan silatnas Partai Golkar yang digelar akhir pekan lalu. "Kalau pasca-Silatnas tetap dengan ego masing-masing akan percuma saja. Cuma ada silaturahmi fisik tidak silaturahmi hati," ujar Mahyudin di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Sinyalemen Mahyudin memang terasa dengan kondisi kekinian Partai Golkar. Di Kubu Partai Golkar Agung Laksono, pada Rabu (4/11/2015) malam menggelar rapat konsolidasi dengan 30 Ketua DPD I di Surabaya. Pertemuan yang dipimpin Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Taufik Hidayat itu dimaksudkan sebagai upaya merespons putusan MA atas konflik di internal Partai Golkar.
Menurut Taufik pertemuan tersebut untuk mendesak agar digelar Munas sesegera mungkin. "Rekonsiliasi lewat Munas Golkar, tidak bisa terjadi tanpa keikhlasan dan kejujuran. Satu-satunya jalan adalah lewat Munas," ujar mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali Idurs Marham mengatakan tidak ada alasan menggelar Munas Partai Golkar. Dia merujuk kesepakatan yang diteken pada Desember 2014 antar-kedua belah kubu agar menghormati putusan hukum serta tidak membentuk partai baru. Terkait rekomendasi Munas, dia menyebut hal tersebut bukan rekomendasi Mahkamah partai namun hanya salah satu pendapat anggota Mahkamah Partai saja.
Kondisi internal Partai Golkar saat ini memang serba tak menentu. Putusan Kasasi MA nyatanya tidak memutus persoalan internal Partai Golkar. Lantaran putusan tersebut hanya membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Namun, putusan tersebut tidak serta merta mengesahkan Munas Golkar di Bali. Konflik Golkar ini ternyata masih berakar.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Rahmat Bagja memastikan Partai Golkar akan tetap di Koalisi Merah Putih (KMP) meskipun tensi konflik internal partai ini sekarang mulai mereda.
"Menurut saya, tetap di KMP. Karena Golkar dan KMP terlalu dekat," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Namun pasca ketegangan mereda, lanjut dia, meskipun KMP sebagai posisi penyeimbang, ada kemungkinan besar Golkar merapat ke pemerintahan karena faktor Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Golkar di KMP itu masih mimpin. Buktinya soal APBN 2016, Golkar bisa pengaruhi KMP. Tapi Golkar ke JK juga tidak terlalu jauh," ujarnya. (K)