Alon Ansari (kiri) dengan Gubernur Lemhannas Agus Widjoyo
KONFRONTASI- Pasca kekalahan Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) dalam Pilkada DKI, sebaiknya kita tidak main menang-menangan sendiri. Proses dialog, saling tenggang rasa, saling menghormati dan kerjasama antargolongan dan antarkelompok harus dibangun kembali untuk mencairkan sekat-sekat polarisasi sosial-politik yang terjadi, agar tidak kebablasan di kemudian hari. Kalau sampai kebablasan, saya khawatir, bisa retak, bahkan hancur bangsa majemuk ini..
Demikian pandangan Teuku Syahrul Alon Ansari, peneliti politik hukum dan hukum ekonomi lulusan pasca sarjana FH-UI yang kini kandidat Doktor Ilmu Hukum di FH-UNDIP, Semarang, kemarin.. Inteligensia jebolan HMI itu menekankan pentingnya semua golongan dna kelompok membuka diri bagi dialog dan kerjasama dalam bingkai kebhinekaan dan kebangsaan kita yang tercabik oleh kerasnya politik dan arus kepentingan yang saling bertabrakan. ‘’Kita tidak ingin ada kelompok yang main menang-menangan sendiri karena akan mencederai demokrasi, merobek sikap saling percaya (mutual trust) dan kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa. Globalisasi telah memperkeras ketegangan dan konflik kepentingan ekonomi-politik antargolongan,’’ kata Alon Ansari mengingatkan para elite/pimpinan negara dan masyarakat.
Pakar hukum ekonomi dan politik hukum itu mengakui sangat sulit mencairkan ketegangan politik di Jabotabek khususnya dan di negeri ini umumnya dalam waktu dekat, mengingat dua tahun ke depan akan digelar Pemilu Presiden 2019 yang lebih menegangkan ketimbang pilkada DKI.
Polarisasi politik dan sosial warisan Pilkada DKI 2017 belum akan lenyap, sedangkan peninggalan Pemilu Presiden 2014 lalu - yang sempat merobek kohesi sosial- akan ikutserta memperkuat ketegangan social yang mungkin berlanjut hingga Pemilu Presiden 2019.
Menurut Alon Ansari, ada kemungkinan rona perpolitikan Indonesia dalam dua tahun ke depan, antara kubu Ahok dan kubu bukan Ahok, yang saling berseberangan itu, diperkirakan akan menyisakan warna persaingan tajam dua kekuatan politik dominan yang mengakibatkan 'perpecahan politik di tingkat masyarakat, perlu secara bersama, disembuhkan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan dan masyarakat warga.
‘’Itulah sebabnya, saya berharap apapun putusan hakim atas pengadilan Ahok terkait dugaan penistaan agama, bisa diterima oleh masyarakat dan tidak lagi terjadi konflik dan ketegangan lanjutan,’’ kata Alon Ansari, advokat alumnus Universitas Diponegoro dan FH-UI.
Alon Ansari mengakui bahwa hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia pimpinan Dodi Ambardi patut jadi pertimbangan kita karena menunjukkan bahwa pembelahan politik akibat Pemilu Presiden 2014 muncul lagi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pembelahan itu belum hilang dan dikhawatirkan mungkin bertahan lama sampai pilpres 2019.
Teuku Syahrul Alon Ansari
Sebagian besar massa yang memilih Prabowo pada Pilpres lalu, cenderung memilih Anies Baswedan, sementara mayoritas mereka yang memilih Jokowi cenderung memilih Ahok dalam Pilkada Jakarta kali ini. ‘’Ada aura ketegangan, dan potensi disharmoni karena masing-masing kubu belum berdialog secara terbuka, tulus dan jujur guna membangun kembali keadaban dan kehidupan bersama,’’ kata Alon Ansari.