KONFRONTASI- Korupsi E-KTP sangatlah kotor, busuk. Tokoh nasional yang juga Mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid ini menduga, semua tangan masuk beramai-ramai, nyaris tidak tahu bagaimana membenahinya. Sungguh korupsi masif, berjamaah dan tamak.
"Begitu banyak yang diduga terlibat, melibatkan infrastuktur politik, tokoh partai, pedagang dan pejabat pemerintah. Ini namanya sudah system failure. Sistemnya sudah rusak berat," kata Rizal.
Dugaan korupsi pengadaan e KTP ini, ia berharap, menjadi momentum bagi semua orang dan terutama bagi pemerintahan Jokowi yang dikenal pekerja keras dan bersih dari masalah seperti ini.
"Kalau sistem sudah failure, perlu melakukan total crackdown. A game changer harus dilakukan untuk mengubah karakter elit yang korup. Lewat kasus ini, Presiden Jokowi bisa mengambil langkah-langkah bersejarah demi perbaikan demokrasi dan terutama sistem kepartaian kita," saran Rizal Ramli.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, sambung Rizal Ramli, kasus ini harus dijadikan momentum oleh pemerintahan Jokowi membenahi sistem internal kepemerintahan.
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli angkat bicara terkait dugaan korupsi pengadaa e KTP. Dugaan korupsi yang menurutnya, mengejutkan semua pihak.
"Sungguh mengejutkan dan memalukan kita semua sebagai bangsa. Bukan saja karena tokoh-tokoh besar yang diduga terlibat dalam kasus ini begitu banyak. Tapi juga karena jumlah kerugian negara Rp 2,3 triliun itu sungguh luar biasa," tegas Rizal Ramli dalam pernyataannya, Sabtu (8/4/2017).
"40 persen dari total nilai proyek ini diduga di korupsi. Kasus e-KTP ini menunjukkan prosedur pengadaan proyek kenegaraan rentan disusupi kepentingan banyak orang, bahkan dari berbagai partai politik yang saling berbeda garis dan kepentingan politiknya," sesalnya.
Kasus ini, menurutnya kasus paling aneh untuk ukuran negara-negara yang memakai sistem demokrasi seperti di Indonesia. Di banyak negara, ia menjelaskan, partai-partai yang melakukan korupsi biasanya adalah partai berkuasa atau pemerintah yang sedang berkuasa.
"Karena merekalah yang memerintah, punya akses terhadap proyek dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi. Di kita, dalam kasus E-KTP ini, politisi dari partai yang tidak pro pemerintah atau oposisi, juga ikut diduga terlibat kasus ini. Aneh," kata Rizal Ramli