KONFRONTASI- Ekonomi rakyat semakin memburuk, sulit dan menderita, daya beli terus merosot tajam. Sementara di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5 persen, padahal seharusnya 6-7 persen. Akibatnya, frustasi rakyat terhadap Presiden Jokowi semakin memuncak. Nawacita di bawah Darmin dan Sri Mul sudah hancur, dan Jokowi diminta rombak tim ekuin kabinet.
Kondisi pertumbuhan perekonomian nasional yang jalan di tempat bahkan semakin menurun itu, tak lain akibat ketidakmampuan tim ekonomi kabinet Jokowi, terutama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati (SMI).
Sejumlah kalangan mendesak Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet terutama tim ekonomi. Reshuffle diperlukan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli rakyat.
“Untuk menyelamatkan rakyat dari penderitaan, Presiden Joko Widodo harus mencopot Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua menteri ini tidak mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi saat ini. Percuma saja keduanya ada di kabinet,” kata Diko Subagja, aktivis dari Indonesia Forum kepada Harian Terbit, Jumat (10/2/2017).
Menurutnya, keberadaan Darmin dan SMI hanya akan menjadi beban yang akan mempersulit kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. “Toh setelah keduanya duduk di kabinet, publik tidak melihat mereka melakukan langkah-langkah konkret dan berbagai terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Katanya ‘jagoan’ kok tidak berbuat apa-apa,” ujar Diko, mahasiswa S3 ini.
Hal senada disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng. “Sudah saatnya presiden mengganti Menko Darmin dan Menkeu Sri Mulyani. Keduanya sudah tidak mampu mengatasi persoalan yang saat ini dihadapi,” kata Salamudin.
Untuk mengatasi persoalan saat ini dan menggenjot pertumbuhan, tentu harus ada solusi out of the box. Namun Salamudin mengatakan hal itu tidak akan mampu dilakukan Sri Mulyani dan Darmin Nasution.
Rakyat Frustasi
Pertumbuhan ekonomi nasional harus ditingkatkan jika tidak ingin jumlah rakyat miskin terus bertambah. Itulah sebabnya, kata Diko dan Salamudin, Presiden Jokowi harus punya tim ekonomi yang pekerja keras, cerdas, dan memiliki jiwa kerakyatan atau bukan neolib.
“Menteri ekonomi itu harus kerja keras, cerdas dan bukan dari kalangan neolib. Dengan demikian para menteri itu bisa membantu Jokowi untuk menyehatkan perekonomian nasional. Menteri neolib tak akan pernah memikirkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujar pengamat politik Zulfikar Ahmad dihubungi, Kamis (9/2/2017).
Menurutnya, kalau Jokowi ingin meraih simpati rakyat, tentu harus menggenjot pertumbuhan 6-7 persen. Namun, banyak kalangan tidak yakin Darmin dan SMI mampu melakukannya. “Akibatnya kemarahan dan frustasi rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK semakin meningkat,” paparnya.
Hal senada disampaikan Salamudin Daeng, menurutnya SMI dan Darmin terbukti tidak mampu memperkuat pembangunan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5% menunjukkan tak adanya terobosan dari keduanya.
Keduanya sudah buntu dan tak mempunyai solusi. Apalagi tax amnesty sudah mendekati akhir. "Mereka tidur saja, ekonomi rakyat yang bertopang sektor konsumtif, sudah mampu mencapai pertumbuhan 5%," ungkap Salamudin.(rf)