JAKARTA-Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri menilai, PT Pertamina (Persero) belum layak bila ingin mencaplok Perusahaan Gas Negara (PGN). Menurut Faisal, Pertamina dinilai masih banyak memiliki 'pekerjaan rumah' khususnya terkait pembenahan di Good Corporate Governance (GCG). "Holding BUMN itu sesat. Apalagi yang sektor migas di mana Pertamina mencaplok PGN," kata dia melalui rilis yang diterima INILAHCOM di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Menurut Faisal, Pertamina secara internal masih dipenuhi carut marut permasalahan. Masih banyak praktik mafia di tubuh BUMN basah ini. "Pertamina banyak mafia kok caplok perusahaan yang sudah go publik seperti PGN. Itu jelas enggak make sense. Harusnya dibatalkan rencana itu," tegasnya.
Daripada bicara holding, Faisal mengatakan. lebih masuk akal jika meneruskan rencana PGN untuk mengambil alih Pertagas, anak usaha Pertamina. Akuisisi Pertagas oleh PGN, berawal dari keprihatinan Presiden Joko Widodo atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri. Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas (anak usaha Pertamina) diambil alih oleh PGN. Bahkan sampai awal November 2015, skema PGN mengambil alih PGN masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.
Namun tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah nama menjadi industri BUMN Migas (Holding Migas). "Malah makin tak jelas jika holding terbentuk," tutup Faisal yang juga Guru Besar Ekonomi di Universitas Indonesia ini. [ipe]
