KONFRONTASI- Demokrasi Munafik itu berkedok "Presidential Threshold", dimana hak-hak rakyat memilih pemimpin dikebiri kepentingan oligarki politik. Jangan lupa, kemerdekaan milik kita rakyat indonesia, bukan para pencuri dan para pengkhianat yang memaksakan "Presidential Threshold" itu.
Oleh sebab itu, Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen. Jika itu terjadi, setiap parpol dapat mengusung calon pada Pilpres 2019.
"Bagus juga tuh. UUD kan capres-capres diusulkan partai politik. Saya kira bagus, undang-undang dasar kan," ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).
Namun Zulkifli melihat perkembangan lebih lanjut. "Tapi kita lihat nantilah perkembangannya ya," sambungnya.
Sebelumnya, Fraksi PAN DPR RI juga mengusulkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dihapuskan dari RUU Pemilu yang sedang digodok di DPR. Dengan demikian, tidak ada partai yang tersisih dari DPR pada Pemilu 2019.
Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto mengatakan wacana tersebut sudah dimasukkan ke daftar inventaris masalah (DIM).
"Kalau parliamentary threshold, PAN berharap semua yang ikut pemilu diikutsertakan dalam penghitungan jumlah kursi, jadi nggak ada kursi yang dihilangkan karena mereka sudah dipilih oleh rakyat," kata Yandri.
Pada November lalu, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyebut ketentuan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ataupun ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) seharusnya dihapus dari UU Pemilu.
Riza beralasan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) digelar serentak pada 2019. "Karena pileg nanti serentak dengan pilpres seiring kesempatan partai politik mengusung calon idealnya memang parliamentary threshold dan presidential threshold tidak perlu ada lagi," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (3/11/2016) lalu.
