Presiden Jokowi Tegur dan Peringatkan Panglima TNI?

REUTERS-  Presiden Joko Widodo menegur Panglima Militer dalam satu pertemuan pekan lalu. Sikap itu diambil menyusul langkah Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo yang secara sepihak menghentikan hubungan kerja sama keamanan dengan Australia. Menurut  Reuters, Jokowi memberikan peringatan saat pertemuan di Istana Bogor.

Hal itu disampaikan dua sumber yang ikut dalam pertemuan itu seperti dikutip Reuters dalam tulisannya berjudul Indonesia's president moves to rein in 'out of control' military chief pada Senin (9/1). Seorang pejabat senior mengatakan, Jokowi yang berasal dari luar militer langsung bergerak cepat untuk menunjukkan otoritas tertingginya sebagai panglima tertinggi. "Dengan Gatot, rasanya seperti ia sedikit di luar kontrol," ujarnya.

Sejumlah analis dan pembantu dekat Jokowi juga mengkhawatirkan gerakan Gatot Nurmantyo yang dianggap sedang meletakkan basis guna memperluas peran militer dalam urusan sipil. Gatot juga dinilai memiliki ambisi politik.

(Baca Juga: Penulis Buku Tentang SBY Sebut Jenderal Gatot Ultranasionalis)

Salah seorang pejabat mengatakan kepada Reuters, Jokowi dan sejumlah anggota pemerintahan lain tak menyangka-nyangka ketika media lokal menyebut Gatot memutuskan menangguhkan hubungan militer dengan Australia.

Menurut seorang pejabat, Jenderal Gatot tidak secara resmi diberikan teguran. Namun, Jokowi memberikan peringatan saat pertemuan di Istana Bogor. Pejabat senior pemerintah menduga, Gatot mengeksploitasi insiden dengan Australia itu untuk kepentingan ambisi politiknya. "Dia sering tampil di publik dan memberikan pernyataan belakangan ini," ujarnya.

Reuters mengaku sudah mencoba menghubungi Jenderal Gatot. Namun, pihak Panglima mengaku tak mau diwawancara. Juru bicara milier juga belum mau berkomentar soal pertemuan.

Sebelumnya, Penulis buku The Loner: President Yudhoyono's Decade of Trial and Indecision, John McBeth, menyebut bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berpaham ultranasionalis. Gatot juga dianggap memiliki ambisi untuk ikut dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan John McBeth di salah satu bagian isi tulisan opininya yang dimuat South China Morning Post, Ahad (8/1). Dalam tulisan itu, dia mengungkap judul, "How the Australian SAS Raised the Ghosts of Indonesia's Brutal Past."

Di awal kalimatnya, ia menggambarkan mengenai perselisihan Jakarta-Canberra terkait dengan pelecehan di satu konten materi pelatihan yang dianggap sensitif. Perselisihan itu, kata dia, juga menunjukkan sebagaimana dikutip sumber pemerintahan bahwa Presiden Jokowi tak tahu jika Jenderal Gatot menghentikan semua kerja sama militer dengan Australia.

Menurut dia, setelah berita penghentian tersebut beredar, Menko Polhukam Wiranto justru mengeluarkan pernyataan terburu-buru dengan menyebut hanya kerja program kelas bahasa yang dihentikan. Presiden Jokowi mencoba menenangkan ketegangan dengan mengatakan, hubungan kedua pihak masih dalam posisi baik. (Sumber : Reuters/Republika)